Nomor
:
S-167/PJ.033/2010
9 Februari 2010
Sifat
:
Segera
Hal
:
Jawaban atas surat Nomor
S-435/WPJ.19/KP.01/2010
Yth. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat 10110
Sehubungan dengan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu nomor S-435/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 25 Januari 2010 perihal Penegasan Pengesahan Form DGT-l dan DGT-2 oleh Pejabat yang Berwenang pada Masa Peralihan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor **SE-114/PJ/2009** tanggal 15 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-61/PJ./2009** tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-62/PJ./2009** tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta surat Wajib Pajak the Hongkong Shanghai Banking Cooperation Limited (HSBC) nomor FCD10 tanggal 21 Januari 2010 perihal Permohonan Konfirmasi mengenai Pengesahan Form DGT-l dan Form DGT-2 oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu meminta penegasan terkait dengan pemberlakuan Form DGT-l lembar kesatu milik nasabah HSBC yaitu JP Morgan Securities Asia Private Limited (JPMSA) yang disahkan oleh pihak yang berwenang diluar negeri dalam hal ini IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore) pada tanggal 8 Januari 2010 untuk transaksi obligasi yang dilakukan pada tanggal 4 Januari s.d 7 Januari 2010, Sebagai informasi tambahan, pihak JPMSA sebelumnya telah memiliki Certificate of Residence dari IRAS untuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia selama tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2009.
2.
Ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut
a.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-61/PJ./2009** tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur antara lain:
1)
Pasal 3
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
a.
penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
b.
persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
c.
tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B,
2)
Pasal 4 ayat (3)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
a.
menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
b.
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
c.
telah ditandatangani oleh WPLN;
d.
telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
e.
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
3.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini dapat disampaikan:
a.
Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf butir e **PER-61/PJ./2009** tersebut diatas diatur bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Dengan demikian, sepanjang Form DGT-1 tesebut disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, maka pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dapat diterapkan.
b.
Atas transaksi sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas, Form DGT-1 lembar kesatu yang telah disertifikasi oleh Competent Authority negara mitra P3B yang diterima oleh pemotong/pemungut pajak setelah terjadinya transaksi, dapat digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan P3B atas transaksi tersebut, sepanjang Form DGT-1 tesebut disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
Direktur,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan:
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu