KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN GATOT SUBROTO KAV 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609. FAKSIMILE (021) 5207204. SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL [email protected]
Nomor
:
S-1194/PJ.02/2012
3 Desember 2012
Sifat
:
Segera
Hal
:
Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah
Yth.
1.
Kepala Kantor Wilayah DJP
2.
Kepala KPP Pratama
di seluruh Indonesia
Dalam rangka persiapan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 Januari 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat dalam SISMIOP, bahwa pelayanan PBB-P2 meliputi pelayanan keberatan, pengurangan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, maupun pelayanan lainnya yang terkait PBB-P2, serta angsuran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2.
Untuk mendukung tertib administrasi dan kelancaran pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, maka perlu dilakukan percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2 paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.
3.
Khusus untuk pelayanan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, percepatan penyelesaian paling lambat tanggal 10 Desember sebelum Tahun Pengalihan.
4.
KPP Pratama dan Kantor Wilayah DJP melakukan langkah-Iangkah percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2 sebagai berikut:
a.
melakukan inventarisasi permohonan pelayanan PBB-P2;
b.
menyelesaikan permohonan pelayanan PBB-P2;
yang belum terselesaikan.
5.
Langkah-langkah percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap mengikuti tahapan proses administrasi menurut jenis permohonan pelayanan PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku dan SOP (Standard Operating Procedure).
6.
Kantor Wilayah DJP memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2.
7.
KPP Pratama diminta untuk menginventarisasi objek pajak PBB yang secara nyata digunakan untuk kegiatan perkebunan tetapi tidak masuk dalam objek pajak PBB sektor perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor **150/PMK.03/2010** tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Peraturan Perpajakan I,
ttd.
Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan KPDJP
4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan