peraturan:pp:72tahun2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan
NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang
merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena
cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan
eceran.
5. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
6. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
7. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan
merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena
cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan,
dijual, atau diekspor.
8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat
penyimpanan.
9. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena
cukai kepada konsumen akhir.
10. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang yang mengusahakan tempat
penjualan eceran.
11. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang
dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai
yang sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan atau dijual yang semata-mata ditujukan
bukan kepada konsumen akhir.
12. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah
dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
13. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Tempat Usaha
Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan
untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai impor yang sudah
dilunasi cukainya.
14. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang.
BAB II
KEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC
Pasal 2
(1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
a. Pengusaha Pabrik;
b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
c. importir barang kena cukai;
d. Penyalur; atau
e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki NPPBKC.
(2) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau Pengusaha Tempat Penjualan
eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya berlaku untuk Penyalur
dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran barang kena cukai berupa etil alkohol atau
minuman yang mengandung etil alkohol.
(3) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau
Pengusaha tempat Penjualan Eceran selain etil alkohol dan minuman yang
mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 3
Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diberikan kepada:
a. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau hasil tanaman di
Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan
eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila:
1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang
berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam
pembuatan hasil tembakau; dan/atau
2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau
dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu;
b. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil
peragian atau penyulingan, apabila:
1. dibuat oleh rakyat Indonesia;
2. pembuatannya dilakukan secara sederhana;
3. produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan
4. tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran;
c. Orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f Undang-Undang;
d. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya paling
banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari; dan
e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar
paling tinggi 5% (lima persen).
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC
Pasal 4
NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
a. yang berkedudukan di Indonesia; atau
b. yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar
Indonesia.
Pasal 5
(1) Dalam rangka mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC, Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan
secara tertulis kepada kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan,
atau tempat usaha.
(2) Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai
membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan disertai gambar denah lokasi, bangunan,
atau tempat usaha.
(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk memperoleh NPPBKC
dengan melampirkan:
a. Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan
b. salinan atau fotokopi surat atau izin yang dipersyaratkan dari instansi terkait
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 6
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling
sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pabrik:
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat
lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan
3. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu;
b. untuk Tempat Penyimpanan:
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat
lain yang bukan bagian Tempat Penyimpanan yang dimintakan izin;
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
3. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu;
4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas
keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter etil alkohol dilengkapi
dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan
tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
5. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling
rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali
diatur lain oleh Pemerintah Daerah; dan
6. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
c. untuk Tempat Usaha Importir:
1. tidak menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berhubungan
langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan
bagian Tempat Usaha Importir yang dimintakan izin;
2. barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang
menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berdekatan
dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
d. untuk Tempat Usaha Penyalur:
1. dilarang menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang
berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain
yang bukan bagian Tempat Usaha Penyalur yang dimintakan izin;
2. barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang
menggunakan tempat penimbunan barang kena cukai yang berdekatan
dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang berada
di kawasan perdagangan;
e. untuk Tempat Penjualan Eceran:
1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Penjualan Eceran yang
dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau
tempat hiburan;
2. barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dilarang
berdekatan dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada
di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan.
Pasal 7
(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri
mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Menteri menerbitkan keputusan pemberian
NPPBKC.
(3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberikan surat penolakan dengan
menyebutkan alasan penolakan.
Pasal 8
(1) NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir
barang kena cukai berlaku selama masih menjalankan usaha.
(2) NPPBKC untuk Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran berlaku selama
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
BAB IV
PEMBEKUAN NPPBKC
Pasal 9
Menteri dapat membekukan NPPBKC dalam hal:
a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran
pidana di bidang cukai;
b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau
c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.
Pasal 10
Terhadap pembekuan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai atau paling lama
60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran
pidana di bidang cukai;
b. dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, NPPBKC dibekukan paling lama 1 (satu)
tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan perizinan
dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun; atau
c. dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan
hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan.
Pasal 11
(1) Dalam hal NPPBKC dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang
cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC
yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.
BAB V
PENCABUTAN NPPBKC
Pasal 12
(1) Menteri dapat mencabut NPPBKC dalam hal:
a. atas permohonan pemegang NPPBKC;
b. pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu)
tahun;
c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) tidak
lagi dipenuhi;
d. pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang
pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
e. pemegang NPPBKC dinyatakan pailit;
f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang;
g. pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan
Undang-Undang;
h. pemegang NPPBKC melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang; atau
i. NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan
orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2) Pencabutan NPPBKC karena tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama
1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal:
a. pemegang NPPBKC melakukan renovasi; atau
b. pemegang NPPBKC mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada di
luar kemampuan pemegang NPPBKC.
(3) Pemegang NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada
kepala Kantor dalam waktu paling lama:
a. 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan; atau
b. 14 (empat belas) hari, terhitung sejak peristiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b.
(4) Jika pemegang NPPBKC tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka NPPBKC dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.
Pasal 13
(1) Dalam hal NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan
dicabut, terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada
dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari
Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, terhadap:
a. barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c Undang-Undang yang masih berada di Pabrik atau Tempat
Penyimpanan harus dimusnahkan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha
Tempat Penyipanan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai atau dalam
keadaan tertentu dapat dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
b. barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
d Undang-Undang, peruntukannya ditetapkan oleh Menteri.
(3) Untuk mendapatkan kepastian jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi
cukainya, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai
yang masih berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
(4) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha
Tempat Penyimpanan.
(5) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dinyatakan pailit,
biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibebankan kepada kurator.
Pasal 14
(1) Dalam hal NPPBKC untuk importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha
Tempat Penjualan Eceran dicabut:
a. terhadap barang kena cukai tertentu yang telah dilunasi cukainya dan masih
berada dalam Tempat Usaha Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran
harus dipindahkan ke Tempat Usaha Importir lainnya, Penyalur lainnya, atau
Tempat Penjualan Eceran lainnya, yang memiliki NPPBKC, dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan
NPPBKC; atau
b. terhadap barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau
tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, terhadap
barang kena cukai yang masih berada di Tempat Usaha Importir, Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran harus dimusnahkan oleh importir barang kena cukai,
Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran di bawah pengawasan Pejabat
Bea dan Cukai atau dalam keadaan tertentu dapat dimusnahkan oleh Pejabat bea dan
cukai.
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada importir barang kena cukai, Penyalur,
atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
(4) Dalam hal importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran dinyatakan pailit, biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada kurator.
Pasal 15
Dalam hal dilakukan pencabutan NPPBKC, terhadap pita cukai yang masih tersisa di Pabrik
atau di Tempat Usaha Importir, dilakukan pencacahan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. NPPBKC yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997
tentang Pengawasan Barang Kena Cukai dengan sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun
atau lebih terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, wajib diperbarui oleh
pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam waktu paling lama 3 (tiga)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan.
2. NPPBKC yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997
tentang Pengawasan Barang Kena Cukai, dengan sisa masa berlaku kurang dari
3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, masih berlaku
sampai dengan masa berlaku NPPBKC tersebut berakhir.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian NPPBKC, pembekuan NPPBKC,
pencabutan NPPBKC, dan pemusnahan barang kena cukai sehubungan pencabutan NPPBKC,
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997
tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 november 2008
Presiden Republik Indonesia,
ttd,
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 november 2008
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,
Andi Mattalatta
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 168.
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 20082008 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI
I. UMUM
Kewajiban memiliki NPPBKC dari Menteri bagi setiap pengusaha barang kena cukai
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang bertujuan untuk
dapat dilakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, penimbunan,
penyimpanan, dan peredaran barang kena cukai di Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, Tempat Penjualan Eceran, atau
tempat-tempat lain di mana barang kena cukai berada, baik yang sudah atau belum
dilunasi cukainya.
Pemberian NPPBKC dimaksudkan dalam rangka pembatasan konsumsi dan pemakaian
barang kena cukai yang mempunyai dampak negatif yang luas terhadap kesehatan,
lingkungan hidup dan tertib sosial atau keseimbangan sosial serta pengamanan
hak-hak negara berupa pungutan cukai.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pemberian NPPBKC,
pembekuan NPPBKC, dan pencabutan NPPBKC.
Pada prinsipnya NPPBKC tersebut diberikan secara tersendiri berdasarkan
masing-masing bidang usaha, jenis barang kena cukai, serta lokasi tempat usaha.
Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, NPPBKC dapat
dicabut. Pencabutan NPPBKC tersebut membawa konsekuensi bagi pengusaha, yaitu
timbulnya kewajiban untuk melunasi cukai atas barang kena cukai yang masih
terutang cukai, atau memindahkan barang kena cukai ke tempat-tempat yang
ditetapkan atau memusnahkannya.
NPPBKC yang diberikan Menteri sama sekali tidak mengurangi atau menghapuskan
persyaratan perizinan dari instansi terkait lainnya berdasarkan lingkup tugas, fungsi,
dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "importir barang kena cukai" adalah
orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah
pabean sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "pembuatannya dilakukan secara
sederhana" adalah pembuatan minuman mengandung etil
alkohol dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim
digunakan oleh rakyat Indonesia.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "yang mewakili orang pribadi atau badan
hukum yang berkedudukan di luar Indonesia" adalah orang yang
berkedudukan di Indonesia.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "izin yang dipersyaratkan dari instansi terkait"
antara lain izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan, nomor
pokok wajib pajak.
Pasal 6
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "berhubungan langsung" adalah bila
lokasi, bangunan, atau tempat usaha memiliki pintu atau lubang
semacam itu yang menghubungkannya dengan tempat-tempat
lain yang setiap saat dapat dibuka dan/atau dilalui untuk lalu
lintas orang pribadi atau barang kena cukai.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "berbatasan langsung" adalah
sekurang-kurangnya salah satu sisi lokasi, bangunan, atau
tempat usaha berada di tepi jalan umum dan memiliki pintu
yang hanya dapat dimasuki langsung dari jalan umum tersebut.
Yang dimaksud dengan "jalan umum" adalah jalan yang setiap
orang pribadi dapat melaluinya tanpa keharusan meminta izin
terlebih dahulu.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "berdekatan" adalah memiliki jarak
kurang dari 100 (seratus) meter. Jarak ini tidak berlaku untuk
fasilitas tempat ibadah yang disediakan oleh pengusaha hotel,
restoran, atau tempat hiburan.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun didasarkan atas
pertimbangan bahwa karakteristik dari barang kena cukai tersebut
mudah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan
menimbulkan kerawanan sosial sehingga pengawasan terhadap
peredaran dan penggunaannya perlu lebih diperketat dengan
membatasi masa berlaku keputusan pemberian NPPBKC tersebut.
Perpanjangan masa berlaku keputusan pemberian NPPBKC tetap harus
memenuhi persyaratan dari instansi yang terkait dan pemerintah
daerah setempat.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "persyaratan perizinan" adalah semua
persyaratan untuk memperoleh NPPBKC yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, antara lain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
4 dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.
Huruf c
Pembekuan NPPBKC dalam huruf ini dapat dilakukan terhadap pemilik
NPPBKC yang berada dalam pengawasan kurator sampai dengan
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak menjalankan kegiatan di bidang
cukai" adalah:
- usaha menghasilkan barang kena cukai di Pabrik sama
sekali terhenti;
- di Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Penyalur, dan
Tempat Penjualan Eceran tidak ada mutasi barang kena
cukai; atau
- importir barang kena cukai tidak melakukan kegiatan
impor barang kena cukai.
Tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai yang dikarenakan
pembekuan NPPBKC tidak termasuk dalam ketentuan huruf ini.
Yang dimaksud dengan "selama satu tahun" adalah periode 12
(dua belas) bulan berturut-turut dihitung dari hari setelah
kegiatan terakhir dilakukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Pencabutan NPPBKC dalam huruf ini dapat dilakukan atas
perusahaan yang dinyatakan pailit dengan putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mengingat tidak dilakukannya kegiatan selama satu tahun dapat juga
disebabkan karena adanya renovasi yang dapat berupa kegiatan
perluasan kapasitas terpasang atau perbaikan mesin/peralatan
penghasil barang kena cukai, atau keadaan lain di luar kemampuan
pengusaha barang kena cukai (force majeur), maka pencabutan
keputusan pemberian NPPBKC tidak harus serta merta dilakukan, tetapi
perlu diteliti atas dasar kasus per kasus dan sepanjang dipenuhi
persyaratan pelaporan yang ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain apabila
Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan tidak
mengindahkan batas waktu pemusnahan yang ditentukan
kepala kantor; adanya indikasi Pengusaha Pabrik atau
Pengusaha Tempat Penyimpanan mengelakkan pembayaran
cukai atas barang kena cukai yang masih berada di Pabrik atau
Tempat Penyimpanan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "barang kena cukai tertentu" antara lain
barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang
mengandung etil alkohol yang dalam pengangkutannya wajib
dilindungi dokumen.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain apabila
pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan tidak
mengindahkan batas waktu pemusnahan yang ditentukan kepala
kantor.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4917
peraturan/pp/72tahun2008.txt · Last modified: 2023/02/05 05:06 by 127.0.0.1