peraturan:pp:45tahun1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN
KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, penghasilan berupa
gaji, uang pensiun, tunjangan dan honorarium serta penghasilan lainnya yang dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan adalah objek
Pajak Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994,
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah tidak termasuk sebagai
Objek Pajak;
c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat penggajian dan uang pensiun yang berlaku serta
untuk lebih memberikan kemudahan pemotongan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah, dipandang
perlu untuk mengatur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan
para Pensiunan berupa gaji, uang pensiun, tunjangan dan honorarium serta penghasilan lainnya yang
dibebankan kepada Keuangan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN
ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1
(1) Atas penghasilan yang diterima oleh :
a. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau
imbalan tetap sejenisnya;
b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berupa gaji dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun ;
yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
terutang ditanggung pemerintah.
(2) Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang
dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selain penghasilan sebagaimana disebut
pada ayat (1), dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri
Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat
Pembantu Letnan Satu ke bawah.
Pasal 2
(1) Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihitung
Pajak Penghasilan yang terutang dan ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang tersebut.
(2) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% (lima belas persen), dan bersifat final.
Pasal 3
(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
dan Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya menerima atau memperoleh
penghasilan lain diluar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka penghasilan lain
tersebut ditambah dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan.
(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang
Tunjangan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, dan
Tunjangan-tunjangan Lainnya yang Dibebankan kepada Keuangan Negara, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 26 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di JAKARTA
Pada tanggal 26 Desember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 74
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN
KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
UMUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, atas penghasilan berupa
gaji, upah, uang pensiun, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan
Daerah, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Namun mengingat bahwa pemotongan tersebut akan mengurangi gaji, upah, uang pensiun, dan sebagainya
yang diterima atau diperoleh para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya,sedangkan pada umumnya
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah tersebut belum
mencapai suatu tingkat yang memadai, maka pemerintah selaku pemberi kerja memandang perlu untuk
menanggung Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, dan pensiunan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
atau pensiunan yang diterima secara tetap yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau
Keuangan Daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 yang
ditanggung pemerintah diberikan hanya kepada :
a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya
tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji
dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun
baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung
pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas
penghasilan berupa gaji, uang uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan
gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
Apabila Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau
Pensiunan merangkap juga sebagai Pejabat Negara, maka penghasilan yang diterima baik
berupa gaji atau uang pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia atau Pensiunan, maupun penghasilan berupa gaji kehormatan dan
tunjangan lainnya selaku Pejabat Negara sebagaimana tersebut diatas, Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang terutang juga ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja.
Ayat (2)
Adakalanya Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap
seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan
di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium,
dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara
atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap
seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja,
maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian
penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan
anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke
bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena
penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).
Pasal 2
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, imbalan dalam bentuk
kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dari
pemerintah, tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan. Oleh karena itu Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atas penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan merupakan kenikmatan bagi
mereka dan tidak ditambahkan sebagai penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena
Pajak.
Ayat (2)
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang diterima Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto,
dan bersifat final.
Pasal 3
Ayat (1) dan ayat (2)
Apabila Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dan Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya mempunyai
penghasilan lain diluar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pengenaan Pajak
Penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan gunggungan penghasilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan penghasilan lain dengan menerapkan tarif Pasal 17
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
ditanggung pemerintah tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan kredit pajak terhadap
Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan dari Pejabat Negara atau Pegawai
Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan tersebut.
Contoh :
A seorang Pensiunan yang diangkat sebagai Pejabat Negara mempunyai seorang istri yang
berusaha dibidang angkutan darat dalam kota, dan 2 (dua) orang anak yang masih
merupakan tanggungan sepenuhnya. Penghasilan A dalam tahun 1995 adalah sebagai
berikut :
1. Penerimaan uang pensiun dan tunjangan tetap lain yang terkait dengan uang pensiun
Rp. 5.000.000,00
2. Gaji kehormatan dan tunjangan- tunjangan tetap lain yang terkait dengan gaji
kehormatan Rp. 48.000.000,00
3. Penghasilan netto isteri dari usaha swasta Rp. 10.500.000,00
4. Penghasilan berupa honorarium yang diterima dari bendaharawan Pemerintah yang
telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp. 2.000.000,00
Penghitungan pajak yang terutang oleh Pensiunan A dalam tahun 1995 adalah sebagai
berikut :
I. Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah
1. Uang pensiun Rp. 5.000.000,00
Biaya pensiun 5% x Rp 5.000.000,00 =
Rp. 250.000,00 maksimum diperkenankan Rp. 216.000,00
---------------------
Penghasilan neto Pensiunan Rp. 4.782.000,00
2. Gaji kehormatan Rp. 48.000.000,00
Biaya jabatan 5% x 48.000.000,00 =
Rp. 2.400.000,00 maksimum diperkenankan Rp. 648.000,00
---------------------
Penghasilan neto sebagai Pejabat Negara Rp. 47.352.000,00
---------------------
3. Jumlah penghasilan netto (1+2) Rp. 52.134.000,00
4. PTKP K/2 Rp. 4.320.000,00
---------------------
5. Penghasilan Kena Pajak dari Penghasilan
Pensiunan dan sebagai Pejabat Negara Rp. 47.814.000,00
6. Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah :
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
15% x Rp 22.814.000,00 = Rp. 3.422.100,00
--------------------
Rp 5.922.100,00
============
II. Pajak Penghasilan dari seluruh penghasilan (uang pensiun + gaji kehormatan +
penghasilan lain dari usaha) :
1. Penghasilan netto dari Pensiunan dan Pejabat
Negara (angka 1 butir 3) Rp. 52.134.000,00
2. Penghasilan netto usaha isteri Rp. 10.500.000,00
---------------------
3. Penghasilan netto seluruhnya Rp. 62.634.000,00
4. PTKP K/2 Rp. 4.320.000,00
---------------------
5. Penghasilan Kena Pajak Rp. 58.314.000,00
6. Pajak Penghasilan :
10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp. 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00
30% x Rp. 8.314.000,00 = Rp 2.494.200,00
-------------------
Rp. 8.744.200,00
7. Kredit Pajak :
a. PPh yang ditanggung Pemerintah
(angka 1 butir 6) Rp. 5.922.100,00
b. Kredit pajak lainnya Rp. -
--------------------
Jumlah kredit pajak Rp. 5.922.100,00
8. Pajak Penghasilan dari penghasilan
lain yang masih harus dibayar Rp. 2.822.100,00
============
Sedangkan penghasilan berupa honorarium yang diterima A di potong Pajak Penghasilan
Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan honorarium tersebut sebesar
15% (lima belas persen) dari Rp. 2.000.000,00 = Rp.300.000,00 dan bersifat final, sehingga
tidak digunggungkan lagi dengan penghasilan lainnya.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3577
peraturan/pp/45tahun1994.txt · Last modified: 2023/02/05 05:58 by 127.0.0.1