peraturan:pp:39tahun1993
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
atas penghasilan berupa bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengatur kembali perlakuan perpajakannya;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun
1984;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3459);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan
1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
Pasal I
Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 13
(1) Bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar Modal yang diterima
atau diperoleh oleh Subyek Pajak dalam negeri perseorangan, yang jumlahnya tidak
melampaui suatu batas jumlah tertentu tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991.
(2) Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sama dengan besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
(3) Bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan melalui Pasar Modal yang
diterima atau diperoleh Subyek Pajak dalam negeri perseorangan yang jumlahnya melampaui
jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar
15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
(4) Dalam hal penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak
dalam negeri perseorangan yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh, maka penghasilan dimaksud harus digabungkan dengan penghasilan lainnya
dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
UMUM
Dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985 telah diatur batas pengenaan
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) atas bunga obligasi, dividen saham dan/atau sertifikat saham
yang diperdagangkan di Pasar Modal.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut bunga obligasi, dividen saham dan/atau sertifikat saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu
rupiah) untuk masa 1 (satu) tahun tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Batas tersebut
pada prinsipnya disesuaikan dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada setiap kali dilakukan penyesuaian besarnya PTKP.
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Subyek Pajak dalam negeri perseorangan yang seluruh penghasilannya
masih di bawah jumlah PTKP tidak perlu mengurus pengembalian pajak. Perlu ditekankan bahwa walaupun
atas penghasilan dimaksud tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, penghasilan tersebut
tetap merupakan obyek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Pajak Penghasilan 1984. Oleh karena itu bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) PPh, penghasilan tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT, digabungkan dengan penghasilan
lainnya.
Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 1985 dengan Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 13
Ayat (1)
Diantara Subyek Pajak dalam negeri perseorangan yang menerima/memperoleh
penghasilan berupa bunga dari obligasi dan dividen dari sekuritas yang
diperdagangkan di Pasar Modal adalah Subyek Pajak perseorangan yang seluruh
penghasilannya masih berada di bawah jumlah PTKP.
Apabila atas penghasilan mereka itu dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, maka akan
memberatkan mereka karena harus mengurus pengembaliannya. Oleh karena itu
dalam ayat ini diatur bahwa atas penghasilan tersebut yang tidak melampaui jumlah
tertentu tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
Ayat (2)
Batas jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan
PTKP untuk diri Wajib Pajak. Oleh karena itu batas ini menyesuaikan dengan besarnya
PTKP untuk diri Wajib Pajak yang disesuaikan dengan faktor penyesuaian yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Batas tersebut mulai Tahun Pajak 1990 adalah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus
empat puluh ribu rupiah) setahun. Apabila suatu badan pemberi hasil yang
membayarkan bunga obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal kepada seseorang
Subyek Pajak dalam negeri perseorangan yang seluruhnya setahun berjumlah tidak
lebih dari Rp. 1.440.000,- maka pemberi hasil tersebut tidak diwajibkan untuk
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga tersebut. Tetapi apabila jumlah
tersebut lebih dari Rp. 1.440.000,- maka pemberi hasil wajib memotong PPh Pasal 23
sebesar 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah tersebut. (jumlah bruto) tanpa
dikurangi dengan Rp. 1.440.000,-
Untuk penghasilan berupa dividen dari saham yang diperdagangkan di Pasar Modal
berlaku pula ketentuan yang sama.
Batas tersebut bukannya berlaku untuk setiap lembar obligasi/sekuritas akan tetapi
berlaku untuk seluruh jumlah bunga/dividen yang dibayarkan oleh seorang pemberi
hasil kepada seorang Subyek Pajak dalam negeri perseorangan, tidak tergantung
berapa lembar obligasi/sekuritas yang dimiliki oleh penerima hasil.
Apabila bunga dan dividen yang dibayarkan tersebut meliputi jangka kurang dari
setahun, maka batas jumlah tersebut disesuaikan dengan jangka waktu bunga dan
dividen yang bersangkutan.
Ayat (3) dan Ayat (4)
Ayat ini menegaskan maksud pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 23
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), yaitu bahwa pengecualian ini
bukan pengecualian sebagai obyek pajak akan tetapi hanya pengecualian dari
pemotongan PPh Pasal 23.
Oleh karena itu dalam ayat (3) diatur bahwa apabila jumlah yang dibayarkan melebihi
batas jumlah yang diatur pada ayat (2), maka pemberi hasil wajib memotong PPh
Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan batas
jumlah dimaksud.
Dalam ayat (4) lebih ditegaskan lagi, bahwa walaupun atas penghasilan berupa
bunga, dividen dan obligasi/sekuritas yang diperdagangkan di Pasar Modal yang
diterima/diperolehnya tidak dipotong PPh Pasal 23, tetapi apabila penerima hasil
adalah Wajib Pajak perseorangan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh maka
penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh
digabungkan dengan penghasilan lainnya.
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3525
peraturan/pp/39tahun1993.txt · Last modified: 2023/02/05 06:31 by 127.0.0.1