peraturan:pp:37tahun1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,
ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara pembebastugasan, pemberhentian dengan
hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat serta hak-hak Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibebastugaskan atau diberhentikan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU
ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota adalah Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota pada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak;
3. Majelis Kehormatan adalah Majelis Kehormatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Anggota Sidang adalah Anggota Tunggal atau Anggota termasuk Ketua Sidang dalam suatu Majelis
pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
BAB II
PEMBEBASTUGASAN
Pasal 2
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dibebastugaskan dari jabatannya dalam hal terhadap Ketua, Wakil Ketua,
atau Anggota dimaksud dikeluarkan perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan.
Pasal 3
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dapat dibebastugaskan dari jabatannya dalam hal :
a. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan karena tindak pidana yang diancam
dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun; atau
b. diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 4
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dapat dibebastugaskan sebagai Anggota Sidang dalam hal terhadap Ketua,
Wakil Ketua, atau Anggota diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena ternyata lalai
atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
Pasal 5
(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a
dibebastugaskan dari jabatannya oleh Menteri.
(2) Pembebastugasan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, dan pembebastugasan sebagai Anggota Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Kehormatan.
BAB III
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 6
(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena :
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c
dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3) Usul pemberhentian dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, diajukan oleh Menteri kepada Presiden setelah memperhatikan usul Majelis
Kehormatan.
BAB IV
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
Pasal 7
(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e. melanggar larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-
undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden
atas usul Menteri.
Pasal 8
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan apabila
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota tersebut dipidana penjara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB V
HAK-HAK KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA
YANG DIBEBASTUGASKAN ATAU DIBERHENTIKAN
Pasal 9
(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebastugaskan dari jabatan atau yang dibebastugaskan
sebagai Anggota Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberi kesempatan secukupnya
untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
(2) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan
pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
(3) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi
kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri secukupnya di hadapan Majelis Kehormatan.
(4) Kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
tidak diberikan dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang bersangkutan telah menggunakan
kesempatan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 10
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebastugaskan dari jabatan dapat dikembalikan ke jabatan semula
apabila :
a. tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam hal yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan
karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam
hal yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a.
Pasal 11
Tata cara pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan diatur oleh Menteri.
Pasal 12
Ketentuan tentang tunjangan dan lain-lain bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang dibebastugaskan
sebagai Anggota Sidang, yang dibebastugaskan dari jabatan, yang diberhentikan dengan hormat, atau yang
diberhentikan tidak dengan hormat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lampiran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 80
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,
ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
UMUM
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak, tata cara pembebastugasan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan
hormat, serta hak-hak Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebastugaskan atau diberhentikan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dibebastugaskan dari jabatannya karena diusulkan untuk
diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan melakukan perbuatan tercela, mengabaikan kewajiban
dalam menjalankan tugas, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan perangkapan jabatan,
atau dibebastugaskan sebagai Anggota Sidang karena diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dengan
alasan lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya
untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang bersifat teknis dan baku yang
dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini. Rumusan pengertian istilah ini diperlukan untuk
mencegah adanya salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga
dapat memberi kemudahan dan kelancaran, baik bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun
bagi aparat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Dengan ketentuan ini, sekalipun pada dasarnya Ketua, Wakil Ketua atau Anggota yang
tersangkut tindak pidana apalagi yang disertai perintah penahanan akan dibebastugaskan,
tetapi apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun
dan tidak disertai penahanan, maka pembebastugasan tadi dimungkinkan untuk tidak
dikenakan.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 4
Pembebastugasan dimaksud untuk memberi kesempatan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
untuk melakukan pembelaan diri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan. Dalam
hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dibebastugaskan maka tidak dapat melakukan sidang.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Ketentuan pemberhentian ini berlaku meskipun masa jabatan Ketua, Wakil Ketua,
atau Anggota belum mencapai 5 (lima) tahun.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3709
peraturan/pp/37tahun1997.txt · Last modified: 2023/02/05 04:58 by 127.0.0.1