peraturan:pp:36tahun1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1997
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pengenaan bea atau pajak atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan dengan Peraturan
Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN.
Pasal 1
Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan
penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian
tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Pasal 2
Besarnya bea atau pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemberian
hak pengelolaan adalah sebagai berikut :
a. 0% (nol persen) dari bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang
seharusnya terutang, apabila penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, lembaga Pemerintah
lainnya, dan Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas);
b. 25% (dua puluh lima persen) dari bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
yang seharusnya terutang, apabila penerima hak pengelolaan selain dimaksud pada huruf a.
Pasal 3
Saat yang menentukan bea atau pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
karena pemberian hak pengelolaan adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak atas hak pengelolaan adalah nilai pasar pada saat diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah daripada Nilai Jual Objek
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Pasal 5
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya hanya dapat melakukan pendaftaran hak pengelolaan
setelah Wajib Pajak menyerahkan salinan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan bea atau pajak atas perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 79
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1997
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pemberian
hak pengelolaan merupakan objek pajak. Dikenakannya hak pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena
penerima hak pengelolaan memperoleh keuntungan ekonomis dari tanah yang dikelolanya. Namun, karena
pada dasarnya hak pengelolaan diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah atau lembaga
lainnya yang mengemban misi khusus, maka pengenaan besarnya bea atau pajak atas perolehan hak atas
tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan perlu dibedakan dan diatur tersendiri dengan
Peraturan Pemerintah.
Dalam Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997, pengertian Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dikatakan pula sebagai pajak. Oleh karenanya, dalam Peraturan Pemerintah ini kedua sebutan tersebut
digunakan. Sebutan Pajak terutama dipakai untuk mempermudah pemahaman tentang cara perhitungan dalam
penetapan besarnya Bea yang terutang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Termasuk sebagai lembaga Pemerintah lainnya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri
Batam, Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan dan lembaga sejenis yang diatur
dengan Keputusan Presiden.
Sebagai contoh pengenaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Huruf a ini :
Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) memperoleh hak
pengelolaan atas tanah seluas 10 Ha dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar
Rp 1.000.000.000,00 maka besarnya bea atau pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00
------------------------ (-)
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 970.000.000,00
- Bea atau pajak yang seharusnya terutang
= 5% x Rp 970.000.000,00 = Rp 48.500.000,00
- Bea atau pajak yang harus dibayar = 0% x Rp48.500.000,00 = 0 (Nihil).
Huruf b
Sebagai contoh pengenaan Bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini :
Suatu BUMN memperoleh hak pengelolaan atas tanah seluas 10Ha dengan NPOP sebesar
Rp1.000.000.000,00, maka besarnya bea atau pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00
------------------------ (-)
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 970.0000.000,00
- Bea atau pajak yang seharusnya terutang
= 5% x Rp 970.000.000,00 = Rp 48.500.000,00
- Bea atau pajak yang harus dibayar = 25% x Rp48.500.000,00 = Rp12.125.000,00
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Dalam hal penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, lembaga Pemerintah lainnya dan
Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional, maka sebagai pengganti Surat
Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Surat Keterangan Bebas Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi letak tanah dan
atau bangunan yang diberikan hak pengelolaan.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3708
peraturan/pp/36tahun1997.txt · Last modified: 2023/02/05 18:09 by 127.0.0.1