peraturan:pp:34tahun1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1994
TENTANG
FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan
ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk mendorong pengembangan daerah-
daerah terpencil, perlu diatur tentang fasilitas perpajakan yang dapat diberikan untuk menunjang
kebijaksanaan Pemerintah tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang
fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3567);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
a. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk
bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan, yang batasannya ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.
b. Daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai
potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang
memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi
yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang
cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang
mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan
mineral termasuk gas bumi.
Pasal 2
(1) Bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
a. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat sebagai berikut :
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tarif Penyusutan dan Amortisasi
Kelompok harta Masa manfaat berdasarkan metode
menjadi --------------------------------------
Garis Saldo
Lurus Menurun
--------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bukan bangunan atau
harta tak terwujud
Kelompok 1 2 tahun 50% 100%
Kelompok 2 4 tahun 25% 50%
Kelompok 3 8 tahun 12,5% 50%
Kelompok 4 10 tahun 10% 20%
II. Bangunan
Permanen 10 tahun 10% -
Tidak permanen 5 tahun 20% -
--------------------------------------------------------------------------------------------
b. Kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau;
c. Pengurangan Pajak Penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
(3) Bagi penanaman modal dibidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah yang
tidak termasuk daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, fasilitas berupa
kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan sampai dengan
paling lama 8 (delapan) tahun.
Pasal 3
Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula diberikan di bidang perdagangan,
investasi, dan dibidang usaha lainnya dalam rangka perjanjian dengan negara atau negara-negara lain.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 16 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di JAKARTA
Pada tanggal 16 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 63
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1994
TENTANG
FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
UMUM
Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas
menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkan Pancasila.
Dalam rangka pembangunan tersebut disadari pentingnya peningkatan peranan penanaman modal baik
penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dalam upaya untuk menjaga agar
perkembangan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang tertumpu pada
Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, maka diperlukan
kebijaksanaan yang menunjang peningkatannya ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pemungutan pajak terutama mempunyai fungsi untuk mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan
nasional. Namun selaras dengan fungsi tersebut, fungsi pajak sebagai sarana untuk menunjang kebijaksanaan
pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menjadi semakin meningkat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, kepada Wajib Pajak
yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat
diberikan fasilitas perpajakan, yaitu :
a. penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat; dan/atau
b. kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan/atau;
c. pengurangan Pajak Penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan Pajak Penghasilan baik dari
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a dan huruf b
Kriteria bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu dalam Pasal ini
dimaksudkan agar pemberian fasilitas perpajakan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat diberikan secara kumulatif
atau alternatif.
Huruf a
Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan
dan harta tak berwujud adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11 A ayat (2).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Penanaman modal di bidang perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b dapat diberikan kompensasi kerugian sampai
dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan apabila penanaman modal tersebut
dilakukan di daerah yang tidak termasuk sebagai daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat
diberikan sampai dengan paling lama 8 (delapan) tahun.
Pasal 3
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menampung adanya perjanjian bilateral atau unilateral
di bidang perdagangan, investasi, dan di bidang-bidang usaha lain sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3570
peraturan/pp/34tahun1994.txt · Last modified: 2023/02/05 21:05 by 127.0.0.1