peraturan:pp:33tahun1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1996
TENTANG
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global, diperlukan antara
lain peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam
negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya, perlu
diberikan kemudahan di bidang Kepabeanan, cukai, dan perpajakan;
b. bahwa untuk tujuan tersebut dan sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, dipandang perlu mengatur tempat tertentu di dalam Daerah Pabean sebagai
Tempat Penimbunan Berikat dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang
Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan,
dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang
Kepabeanan, Cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat,
Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.
2. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di
dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun,
perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan
bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya
terutama untuk tujuan ekspor.
3. Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang didalamnya
dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/
label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang
asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau
direekspor tanpa adanya pengolahan.
4. Entrepot untuk Tujuan Pameran adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu
yang didalamnya dilaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri impor
atau barang industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional.
5. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan
kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal Daerah Pabean kepada orang yang
berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk,
Cukai, dan Pajak.
6. Penyelenggara adalah Perseroan Terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum, atau yayasan,
yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak
lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya
berdasarkan izin untuk menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat.
7. Pengusaha adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Tempat
Penimbunan Berikat.
Pasal 2
(1) Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa :
a. penangguhan bea masuk;
b. pembebasan cukai;
c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas
berupa tidak dipungut PPN, dan PPnBM.
(3) Atas pemasukan Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya
dibebaskan dari pengenaan cukai.
(4) Barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di Tempat Penimbunan Berikat yang
bersangkutan.
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat dilakukan oleh penyelenggara yang berkedudukan di
Indonesia.
(2) Pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat dilakukan oleh Pengusaha yang berkedudukan di Indonesia.
Pasal 4
Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat dapat juga bertindak sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan
Berikat.
Pasal 5
(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan diimpor untuk
dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh
fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor :
a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai
Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
b. yang merupakan Barang Kena Cukai, dilunasi cukainya;
c. dikenakan PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan.
(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor.
Pasal 6
Barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan
ketentuan umum di bidang ekspor.
BAB II
KAWASAN BERIKAT
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 7
(1) Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta pemberian izin
penyelenggara KB (PKB) dilakukan dengan Keputusan Presiden.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi PKB harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang
mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
b. Memiliki Surat Izin Usaha Industri, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan izin lainnya
yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
c. Memiliki penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melampirkan Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;
d. Rencana tata letak KB.
Pasal 8
KB yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PKB yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri
pengolahan.
Pasal 9
(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan KB dan peralatan
perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh
Pasal 22.
(2) PKB berkewajiban untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang diwajibkan kepada
Pengusaha KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan melakukan kegiatan usaha industri
di KB yang diselenggarakannya.
(3) PKB melaporkan kepada Menteri Keuangan tentang adanya Pengusaha baru yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedua
Pengusaha
Pasal 10
(1) Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha di KB (PDKB) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Memiliki Surat Izin Usaha Industri;
b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi
perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT.
(2) PDKB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada
Menteri Keuangan dalam jangka waktu empat belas hari sebelum mulai melakukan kegiatan usahanya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemasukan barang dan bahan atau pengeluaran barang hasil olahan
bagi para PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 11
PKB yang akan bertindak sebagai PDKB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Pasal 12
(1) PDKB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang yang
dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya.
(2) PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang
berada di perusahaannya :
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah diekspor, direekspor, atau diimpor untuk dipakai;
c. dimasukkan ke KB lainnya, dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat
Penimbunan Pabean.
Bagian Ketiga
Subkontrak
Pasal 13
(1) PDKB dapat mengsubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri
yang berada di dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya kecuali pekerjaan
pengetesan, sortasi, atau pengepakan.
(2) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis produk dan harus
diselesaikan selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya barang dan/atau bahan dari
KB.
(3) Pekerjaan Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui kontrak yang
sekurang-kurangnya memuat jangka waktu, jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB
dan jumlah hasil pekerjaan yang dikembalikan kepada PDKB.
(4) Penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri yang berada di Daerah Pabean
Indonesia lainnya harus disertai dengan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Kantor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi KB berupa :
a. jaminan bank;
b. Surety Bond atau Customs Bond yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi yang disetujui
Menteri Keuangan; atau
c. Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang termasuk dalam daftar putih yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pekerjaan subkontrak bagi para PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan.
Bagian Keempat
Pengeluaran Mesin dari KB
Pasal 14
(1) Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak
dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau Subkontraktor dalam Daerah Pabean
Indonesia lainnya untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk
paling lama 2 (dua) kali dua belas bulan.
(2) PDKB dapat mengeluarkan mesin dan/atau peralatan pabrik ke dalam Daerah Pabean Indonesia
lainnya dengan tujuan untuk direparasi/diperbaiki.
(3) Dengan menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada Bendaharawan
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi KB, pengeluaran mesin dan/atau peralatan
pabrik dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ke dalam Daerah Pabean
Indonesia lainnya diberikan penangguhan pembayaran bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
(4) Reparasi/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diizinkan untuk jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak mesin dan/atau peralatan pabrik dikeluarkan dari KB.
(5) Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB ke luar negeri dengan tujuan reparasi/perbaikan
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengeluaran mesin/peralatan pabrik oleh PDKB diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.
Bagian Kelima
Pengeluaran Barang Olahan dari KB
Pasal 15
(1) Pengeluaran barang yang telah diolah di KB ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya hanya dapat
dilakukan setelah ada realisasi ekspor dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.
(2) Realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase dari nilai
ekspor yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III
GUDANG BERIKAT
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 16
(1) Penetapan suatu bangunan, tempat, atau kawasan sebagai Gudang Berikat diberikan oleh Menteri
Keuangan kepada Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) dengan menerbitkan izin penyelenggaraan
Gudang Berikat.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi PGB harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang
mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
b. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
c. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT PPh tahun terakhir bagi perusahaan
yang sudah wajib menyerahkan SPT;
d. Rencana tata letak Gudang Berikat.
Pasal 17
Gudang Berikat yang berbentuk suatu kawasan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PGB yang telah
mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan.
Pasal 18
(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi Gudang Berikat yang telah
mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan fasilitas berupa penangguhan bea
masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
(2) PGB yang Gudang Berikatnya dapat ditempati oleh lebih dari satu pengusaha Gudang Berikat,
berkewajiban memberikan rekomendasi bagi kepentingan para pengusaha dalam rangka pengurusan
izin pengusahaan Gudang Berikat dari Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Pengusaha
Pasal 19
(1) Izin sebagai Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) diberikan oleh Menteri Keuangan.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang akan menjadi PPGB
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin sebagai importir dari instansi teknis terkait;
b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi
perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
c. Memiliki rekomendasi dari PGB;
d. Meletakkan jaminan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemasukan atau pengeluaran barang impor dan jaminan yang
diwajibkan kepada para PPGB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 20
PGB yang akan bertindak sebagai PPGB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal 21
(1) PPGB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang yang
dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya.
(2) PPGB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang be
rada di perusahaannya :
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah diekspor, direekspor, atau diimpor untuk dipakai;
c. dimasukkan ke KB, dipindahkan ke Gudang Berikat lainnya, Tempat Penimbunan Sementara,
atau Tempat Penimbunan Pabean.
BAB IV
ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
Pasal 22
(1) Penetapan suatu bangunan, atau kawasan sebagai Entrepot untuk Tujuan Pameran (ETP) diberikan
oleh Menteri Keuangan kepada Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP) dengan
menerbitkan izin penyelenggaraan ETP.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi PETP harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan atau kawasan yang mempunyai
batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
b. Memiliki Izin Usaha dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi terkait;
c. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT PPh tahun terakhir bagi perusahaan
yang sudah wajib menyerahkan SPT.
Pasal 23
Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi ETP yang telah mendapat izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut
PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
Pasal 24
(1) PETP membantu pengurusan pemasukan sementara barang impor yang akan dipamerkan oleh para
peserta pameran.
(2) PETP bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang impor yang
dimasukkan dalam rangka pameran.
(3) PETP dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal barang impor
yang berada di ETP yang bersangkutan :
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah direekspor;
c. dimasukkan ke ETP lainnya atau dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean.
BAB V
TOKO BEBAS BEA
Pasal 25
Toko Bebas Bea (TBB) dapat berlokasi di :
a. Terminal keberangkatan Bandara Internasional/Pelabuhan Utama;
b. Terminal kedatangan Bandara Internasional/Pelabuhan Utama; atau
c. Dalam kota.
Pasal 26
(1) Izin pengusahaan TBB diberikan oleh Menteri Keuangan kepada perusahaan berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) yang khusus dibentuk untuk itu dengan menerbitkan izin TBB.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi Pengusaha
TBB (PTBB) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi terkait;
b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT PPh tahun terakhir bagi perusahaan
yang sudah wajib menyerahkan SPT;
c. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan TBB.
Pasal 27
(1) Orang yang berhak membeli barang-barang di TBB dengan mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai,
dan perpajakan adalah :
a. Para anggota Korps Diplomatik;
b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga-lembaga Internasional;
c. Orang yang bepergian ke luar negeri;
d. Orang yang tiba dari luar negeri.
(2) Ketentuan tentang batasan nilai barang yang dapat dibeli oleh mereka yang berhak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) baik untuk perseorangan maupun untuk keluarga ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 28
(1) PTBB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang yang
dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya.
(2) PTBB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang
berada di perusahaannya :
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah direekspor, atau dijual kepada yang berhak;
c. dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
(1) Tempat Penimbunan Berikat sepenuhnya berada dibawah pengawasan pabean.
(2) Pengawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjamin
kelancaran arus barang.
Pasal 30
(1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
a. berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau
b. menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat.
(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana
penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
a. tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
b. tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana penyelenggara
Tempat Penimbunan Berikat :
a. telah melunasi utangnya; atau
b. telah mampu kembali mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
(4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal :
a. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus
tidak lagi melakukan kegiatan;
b. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit;
c. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau
d. terdapat permintaan dari yang bersangkutan.
Pasal 31
Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4),
pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus :
a. melunasi semua Bea Masuk yang terutang;
b. mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau
c. memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat
lain.
Pasal 32
Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Tempat
Penimbunan Berikat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selain dikenai
sanksi yang secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat pula dikenai sanksi administrasi
berupa denda atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 34
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 dinyatakan
tidak berlaku lagi.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor
dinyatakan sebagai Kawasan Berikat.
(3) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kawasan Berikat, Entrepot Partikelir dan Toko
Bebas Bea, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku
sampai ada penggantinya.
Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 50
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1996
TENTANG
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
UMUM
Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk
industri bukan minyak dan gas bumi demikian ketatnya. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia
perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, memperlancar
arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya sarana promosi dalam mendukung
pemasarannya. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila
persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan produk yang dihasilkan
belum dibebani dengan kewajiban-kewajiban kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Dengan adanya pemberian
fasilitas tersebut, para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan
dapat lebih bersaing di pasaran internasional atas produk industri yang mereka hasilkan.
Selain itu pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan secara internasional dan praktik
kenegaraan, juga diberikan kepada para anggota korps diplomatik dan lembaga internasional secara timbal
balik, serta kepada mereka yang akan berangkat ke luar negeri atau yang baru tiba dari luar negeri yang
membeli barang dalam batas nilai tertentu.
Praktik pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan tersebut diatas, dilaksanakan dengan
membentuk suatu Tempat Penimbunan Berikat yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan pabean.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan barang konsumsi adalah barang-barang yang dikonsumsi secara
pribadi oleh penyelenggara atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, seperti barang
keperluan sehari-hari berupa minuman, makanan, atau rokok.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Penyelenggara dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat merupakan dua kegiatan usaha yang
terpisah (sesuai pengertian Pasal 1 butir 6 dan butir 7). Penyelenggara yang sekaligus bertindak
selaku Pengusaha pada Tempat Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya selain harus memenuhi
persyaratan sebagai Penyelenggara juga harus memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan kepada
Pengusaha.
Pasal 5
Ayat (1)
Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau
pajak dalam rangka impor adalah mereka yang memperoleh fasilitas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti barang untuk perwakilan negara asing
atau badan internasional, barang untuk keperluan musium, atau kebun binatang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
KB dapat hanya terdiri dari satu perusahaan dimana PKB sekaligus bertindak selaku PDKB, atau KB
dapat juga diperuntukkan bagi beberapa PDKB yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan,
dimana PKB dapat juga menjadi salah satu dari PDKB yang melakukan kegiatan usaha di KB yang
diselenggarakannya, atau Penyelenggara hanya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi
beberapa PDKB yang melakukan kegiatan usaha di KB yang bersangkutan.
Pasal 9
Ayat (1)
Sebagai insentif bagi PKB yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan KB, pemerintah
memberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap impor
barang modal atau peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai untuk pembangunan/
konstruksi/perluasan atau penyelenggaraan kantor KB (peralatan kantor bukan merupakan
barang yang dipakai habis, seperti kertas, pita mesin tik, diskette).
Ayat (2)
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menjadi PDKB maka
pemerintah memberikan tanggung jawab penelitian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh
PDKB kepada PKB.
Ayat (3)
Pelaporan adanya PKB baru di KB yang diselenggarakannya kepada Menteri Keuangan
merupakan manifestasi dari tanggung jawab yang diterima oleh PKB.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewajiban PDKB untuk melapor kepada Menteri Keuangan sebelum mulai melakukan
kegiatan usahanya, dimaksudkan untuk keperluan pemberian pelayanan kepada PDKB yang
bersangkutan. Sehingga segala fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang diberikan
kepada PDKB dapat diterimanya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Pemasukan dan pengeluaran barang oleh PDKB dilakukan secara self-assement yang
menuntut adanya kejujuran dari yang bersangkutan. Oleh karena itu jika dalam audit yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kebenaran barang yang dimasukkan
atau dikeluarkan oleh PDKB, ternyata terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian
hak-hak keuangan negara maka PDKB tersebut bertanggung jawab atas bea masuk, cukai
dan pajak dalam rangka impor dari barang atau bahan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Mengingat KB merupakan tempat kegiatan usaha pengelolaan yang hasil produksinya
terutama untuk tujuan ekspor maka pengeluaran barang yang telah diolah di KB ke dalam
Daerah Pabean Indonesia lainnya baru dapat dilakukan setelah adanya realisasi ekspor
dengan memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor
serta ketentuan umum dibidang impor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Lihat penjelasan Pasal 7 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 17
Lihat penjelasan Pasal 8 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 18
Lihat penjelasan Pasal 9 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 19
Ayat (1)
Berbeda dengan PDKB yang hanya melaporkan tentang dimulainya kegiatan usahanya, maka
terhadap PPGB yang akan melakukan kegiatan di Gudang Berikat diwajibkan untuk
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Perbedaan perlakuan ini, karena
PPGB adalah importir yang melakukan kegiatan perdagangan dengan mendapatkan fasilitas
penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan meletakkan jaminan pada huruf e ayat ini adalah bahwa PPGB
meletakkan jaminan atas fasilitas penangguhan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal
22 yang diberikan terhadap impor yang dilakukan, sepanjang gudang tersebut dikelola secara
langsung oleh PPGB yang bersangkutan.
Dalam hal Gudang Berikat yang dikelola oleh PPGB berada dibawah pengawasan langsung
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu kunci gudang tersebut dipegang oleh PPGB dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara bersama-sama maka PPGB tidak perlu meletakkan
jaminan dimaksud.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 12 dengan penyesuaian istilah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Lihat penjelasan Pasal 7 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 23
Lihat Penjelasan Pasal 9 (1) dengan penyesuaian istilah.
Pasal 24
Ayat (1)
Untuk memberikan kemudahan kepada para peserta pameran maka pengurusan pemasukan
sementara barang impor yang akan dipamerkan cukup dilakukan oleh PETP kepada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Ayat (2)
Karena yang menyelenggarakan pameran dan mengurus pemasukan sementara barang yang
akan dipamerkan adalah PETP maka tanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan pajak dalam
rangka impor dari barang yang bersangkutan terletak pada PETP.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Lihat penjelasan Pasal 7 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 27
Ayat (1)
Pada ayat ini ditegaskan mengenai siapa saja yang dapat mempergunakan fasilitas pembelian
barang di TBB. Dengan demikian PTBB diwajibkan untuk meneliti dan mendata seluruh orang
yang membeli barang di TBB yang diusahakannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Lihat Penjelasan Pasal 12 dengan penyesuaian istilah.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan pengawasan pabean adalah pengawasan yang dilakukan sepenuhnya oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas keluar masuknya barang dari dan ke Tempat Penimbunan
Berikat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan pemerintah. Karena
penyalahgunaan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan
terjadinya distorsi perdagangan dalam negeri.
Pasal 30
Ayat (1)
Pembekuan izin Tempat Penimbunan Berikat merupakan tindak lanjut dari hasil audit yang
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap Tempat Penimbunan Berikat yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Mengingat perizinan, persyaratan, maupun fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha KB dan
Pengusaha Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) adalah sama maka untuk
memudahkan pelaksanaan pelayanan yang akan diberikan kepada Pengusaha tersebut,
penamaan KB dan EPTE disatukan menjadi KB
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3638
peraturan/pp/33tahun1996.txt · Last modified: 2023/02/05 06:21 by 127.0.0.1