KLIPedia

                 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 29 TAHUN 1988

                        TENTANG

             PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 
              TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
          
                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.  bahwa dalam rangka usaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan 
    pembangunan nasional, serta untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak yang lebih sesuai dengan 
    asas keadilan, dipandang perlu untuk mengenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi atas sejumlah 
    Barang Mewah;

b.  bahwa untuk itu, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 
    Tahun 1985, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat   :

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
    Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3264);

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
1984.


                        Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 16

    (1) Kelompok Barang Mewah yang terkena tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah :
        a.  minuman yang tidak mengandung alkohol, yang dibotolkan/dikemaskan;
        b.  kendaraan bermotor beroda dua baik menggunakan kereta pasangan sisi atau tidak 
            dengan tenaga mesin yang isi cylindernya melebihi 200cc, kecuali untuk keperluan 
            negara;
        c.  kendaraan bermotor jenis combi dan minibus;
        d.  pesawat penerima siaran radio, pesawat rekam, dan reproduksi suara beserta 
            perlengkapannya;
        e.  alat mewah dengan tenaga listrik, baterei dan gas untuk rumah tangga;
        f.  wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki dan 
            rambut, serta preparat rias lainnya.

    (2) Kelompok Barang Mewah yang terkena tarif 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, adalah :
        a.  minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali yang sudah termasuk dalam ayat 
            (1);
        b.  kendaraan bermotor jenis jeep yang tidak dobel gardan;
        c.  alat fotographi, pesawat rekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya, 
            kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
        d.  alat mewah dengan tenaga listrik, baterei dan gas untuk rumah tangga dan hiburan, 
            kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
        e.  alat keperluan untuk olah raga tertentu dan untuk permainan;
        f.  barang saniter dan perlengkapannya;
        g.  permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu;

    (3) Kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2), dikenakan Pajak Penjualan atas Barang 
        Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) atas kelompok Barang Mewah :
        a.  minuman yang mengandung alkohol;
        b.  kendaraan bermotor jenis sedan, jeep dengan dobel gardan, mobil balap, station 
            wagon dan van, kecuali van untuk angkutan barang;
        c.  kapal, bahtera dan kendaraan air tertentu kecuali untuk keperluan negara dan 
            angkutan umum;
        d.  pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan 
            umum;
        e.  senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali untuk keperluan 
            negara;
        f.  perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam taman 
            hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak;
        g.  barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam 
            dan/atau onnyx;
        h.  pesawat pengirim, pengirim-penerima, kecuali yang digunakan untuk keperluan 
            negara.

    (4) Macam dan jenis barang mewah yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud 
        dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


                        Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1989.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



                            Ditetapkan di Jakarta
                            Pada tanggal 27 Desember 1988
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

                            SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 27 Desember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOERDIONO



             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 55





                          PENJELASAN 
                         ATAS

                  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 29 TAHUN 1988

                        TENTANG

             PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 
              TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
          
UMUM

Maksud dikenakannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penyerahan Barang Mewah yang 
dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan dan/atau impor Barang Mewah adalah dalam rangka 
mengusahakan pembebanan pajak yang lebih sesuai dengan asas keadilan, yaitu untuk mengurangi sifat 
regresif dari Pajak Pertambahan Nilai, sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi mewah 
dalam masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut memikul pembiayaan negara 
dan pembangunan nasional khususnya dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dipandang perlu 
menaikkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan mengubah pengelompokan jenis Barang Mewah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985, sehingga menjadi 3 (tiga) 
kelompok, yaitu kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen), kelompok barang 
mewah yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dan kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 30% 
(tiga puluh persen).


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 diubah seluruhnya sehingga menjadi 4 (empat) 
    ayat.

     Ayat (1)

    Terdiri dari 6 (enam) kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Beberapa
    kelompok yang semula dimasukkan dalam kelompok ini dipandang tidak sesuai lagi, sehingga 
    dipindahkan kedalam kelompok yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).

    Satu kelompok baru yaitu kelompok wangi-wangian dianggap wajar untuk dikenakan Pajak Penjualan 
    atas Barang Mewah (PPnBM) dalam kelompok ini.

     Ayat (2)

    Kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) ini terdiri dari kelompok-
    kelompok baru yang semula dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari kelompok yang lama. Namun 
    demikian untuk jenis barang yang nyata-nyata dikatagorikan dalam kelompok yang termasuk dalam 
    ayat (1) tidak dikenakan tarif 20% (dua puluh persen). 

    Beberapa kelompok barang mewah yang semula termasuk dalam kelompok ini dianggap sudah 
    saatnya dikenakan tarif yang lebih tinggi.

     Ayat (3)

    Sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ayat 
    ini mengatur ketentuan mengenai kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
    menjadi 30% (tiga puluh persen) dan sekaligus menetapkan kelompok barang yang dikenakan pajak
    dengan  tarif ini. Meskipun semua kelompok yang dimasukkan dalam kelompok ini berasal dari 
    kelompok lama yang semula dikenakan tarif 20% (dua puluh persen), tetapi macam dan jenis barang-
    nya dapat saja berbeda atau bertambah sesuai dengan kenyataan perkembangan dalam masyarakat.

     Ayat (4)

    Cukup jelas

Pasal II

    Cukup jelas




             TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3386