peraturan:pp:20tahun1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor
18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai
Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha , dan Retribusi Perizinan tertentu;
3. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan;
4. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.
(2) Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pasar;
g. Retribusi Air Bersih;
h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
(3) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum secara rinci
dan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB III
RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
(2) Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Penitipan Anak;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Penyedotan Kakus;
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
i. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha secara rinci
dan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 4
(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
(2) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
d. Retribusi Izin Gangguan;
e. Retribusi Izin Trayek;
f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu secara
rinci dan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB V
PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan
tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Pasal 9
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 10
Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada
Keputusan Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 11
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Tingkat I yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VII
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
Pasal 12
Peraturan Daerah Tingkat I tentang Retribsi Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II tentang
Retribusi Daerah Tingkat II disahkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri
Keuangan.
Pasal 13
(1) Peraturan Daerah Tingkat I tentang Retribusi Daerah Tingkat I disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
(2) Peraturan Daerah Tingkat II tentang Retribusi Daerah Tingkat II disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3) Menteri Keuangan memberikan pertimbangan secepatnya kepada Menteri Dalam Negeri atas
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
(5) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga)
bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
(6) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah
disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
Pasal 14
Peraturan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang
bersangkutan.
Pasal 15
(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta
untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan
Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada
Kepala Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah
tanggal keputusan.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dalam Lembaran Daerah.
Pasal 16
(1) Dalam hal tidak tercapai persesuaian pendapat antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan
mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan
Peraturan Daerah tentang Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Keuangan dapat
menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.
(2) Terhadap ketidaksesuaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden mengambil
keputusan dan memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan atau tidak
mengesahkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengesahan Peraturan Daerah tentang
Retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Peraturan Daerah tentang retribusi yang telah ada yang terkait dengan retribusi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian menurut
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan
Tertentu dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum
dan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 55
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
UMUM
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya
yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu
dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat
bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian
pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan
penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan
perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan
retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak
dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang
diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan,
Rumah Sakit Umum Daerah.
Retribusi pelayanan kesehatan ini, tidak mencakup pelayanan pendaftaran.
Huruf b
Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan
pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah
tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan
umum, taman, dan ruangan/tempat umum.
Huruf c
Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Akte catatan sipil meliputi akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, akte
Pengesahan dan Pengakuan Anak, akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan
akte Kematian.
Huruf d
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/
pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau
pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
Huruf e
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Huruf f
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/
los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak
termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
Huruf g
Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki
atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh
Perusahaan Daerah Air Minum.
Huruf h
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Huruf i
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan
dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran
yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
Huruf j
Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Huruf k
Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap
ikan yang menjadi kewenangan Daerah.
Ayat (3)
Subjek Retribusi Jasa Umum dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa usaha yang
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan bukan disediakan oleh
pihak swasta.
Ayat (2)
Huruf a
Pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan
bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat
milik Daerah.
Huruf b
Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk
tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak
termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
Huruf c
Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan
ini, maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
Huruf d
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang
khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
Huruf e
Pelayanan tempat penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan
atau dikelola oleh pihak swasta.
Huruf f
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Daerah adalah pelayanan
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak
swasta.
Huruf g
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
Huruf h
Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Huruf i
Pelayanan tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat mendaratnya
kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
Huruf j
Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan
olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Huruf k
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau
barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
Huruf l
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah
tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.
Huruf m
Penjualan produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah, antara lain, bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan.
Ayat (3)
Subjek Retribusi Jasa Usaha dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak
harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut
Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber
penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut
retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.
Ayat (2)
Huruf a
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah
kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih
dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.
Huruf b
Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan
pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien
Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
Huruf c
Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Huruf d
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan
di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
Huruf e
Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu.
Huruf f
Izin pengambilan hasil hutan ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain, damar,
gaharu, rotan, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.
Ayat (3)
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan
nasional, dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri
Teknis terkait.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis
pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :
a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu dapat ditetapkan
sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan
sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah;
b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan
lebih besar dari pada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi
tarif rawat inap kelas yang lebih rendah;
c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari
pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat
penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan
pengendalian di lapangan, dan penatausahaan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11 dan Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17 s/d Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3692
peraturan/pp/20tahun1997.txt · Last modified: 2023/02/05 06:28 by 127.0.0.1