peraturan:pp:20tahun1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan
pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan
iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham
dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2943)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.
Pasal 1
Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing
yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 2
(1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Patungan antar modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia/atau.
b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum
asing.
(2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan
kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.
Pasal 3
(1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.
(2) Izin usaha dapat di perbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap
menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
(3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan
lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.
Pasal 4
(1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
(2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan
tersebut diutamakan di dalam Kawasan tersebut.
Pasal 5
(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan
kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu
pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi,
pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media.
(2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan
pada waktu pendirian.
(2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya
dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau
pasar modal dalam negeri.
Pasal 7
(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka
waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui
pasar modal dalam negeri.
(2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status
perusahaan.
Pasal 8
(1) Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang
didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula :
a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau
b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri
dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun
penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi
komersial melalui pasar modal dalam negeri.
(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang
didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui pemilikan langsung sesuai
kesepakatan para pihak.
(3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan
sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman Modal asing.
(4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak mengubah status Perusahaan.
Pasal 9
(1) Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman
modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang
didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang
belum atau telah berproduksi komersial.
(2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman dalam negeri maupun
bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka
bagi penanaman modal asing.
(3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilalui melalui pemilikan
langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
(4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat
dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.
(5) Pembelian saham oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status
perusahaan.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri
Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendengar
pertimbangan Menteri terkait.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang
Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan/atau berproduksi
komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 28
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
UMUM
Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia, serta meluasnya
globalisasi perekonomian dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing,
sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut
telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan
perluasan investasi.
Perubahan di berbagai belahan dunia dimaksud berlangsung dengan cepat, sehingga mendorong banyak
negara melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta
peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini telah menimbulkan pula persaingan yang sangat tajam
dalam perdagangan dunia.
Keadaan seperti diatas berlangsung bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan
memperluas kegiatan ekonomi serta memperbarui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peranan
yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peran tersebut
antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta perluasan pasar ekspor dengan
peningkatan daya saing, sehingga terjadi dampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan
kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing dalam investasi
dan perdagangan dunia serta alih teknologi, kemampuan managerial dan modal agar semakin mampu
meningkatkan investasi, pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, maka dipandang
perlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing.
Guna mencapai sasaran dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha
milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya.
Ayat (2)
Untuk memberikan kemudahan kepada penanaman modal, maka penentuan kelayakan
ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada
penanaman modal bersangkutan.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah apabila dalam perkembangan pelaksanaan
kegiatan usahanya perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
memberikan dampak positif antara lain bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak,
lingkungan hidup dan perekonomian nasional.
Ayat (3)
Pembaruan izin usaha diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan persyaratan permohonan
izin tersebut lebih sederhana dari permohonan izin usaha baru.
Ketentuan pembaruan izin usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal
asing tersebut harus mendengar pertimbangan Menteri terkait, seperti Menteri Perindustrian
yang berkaitan dengan teknis produksi, Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pajak,
Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor, Menteri Lingkungan Hidup yang
berkaitan dengan penanganan limbah dan Menteri lainnya yang dipandang perlu.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dapat pula
dilakukan di atas tanah sendiri yang telah dimiliki dengan hak atas tanah, sepanjang areal
tersebut berada di daerah/wilayah peruntukan industri sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Peningkatan pemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan antara
peserta Indonesia dengan peserta asing.
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan
saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan
pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha
perusahaan.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemilikan langsung adalah sama dengan "direct
placement".
Pasal 7
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia meliputi badan usaha
milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional lainnya.
Besarnya saham yang dijual oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal
asing, dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak terkait didasarkan pada prinsip kerjasama
yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dan/atau
ketentuan pasar modal dalam negeri.
Ayat (2)
Penegasan ini dimaksudkan untuk meniadakan pembedaan yang selama ini dianut seperti
perusahaan PMA, perusahaan PMDN, dan perusahaan Non PMA/PMDN.
Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi. Selain itu pada dasarnya semua
perusahaan tadi secara hukum berkedudukan sama, yaitu merupakan badan hukum
Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Perusahaan baru yang didirikan oleh perusahaan tersebut dengan status sebagai
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan
saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan
pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha
perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Pembelian saham dimaksudkan untuk mendorong kerjasama antara perusahaan asing yang
bukan badan hukum Indonesia dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia guna
memperoleh peluang pasar internasional dalam rangka peningkatan ekspor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3552
peraturan/pp/20tahun1994.txt · Last modified: 2023/02/05 06:17 by 127.0.0.1