peraturan:pp:147tahun2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3949);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3949), sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu, untuk selanjutnya disebut KAPET, diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan sebagai
berikut :
a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal
yang dilakukan;
b. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa Tarif Penyusutan dan
Kelompok Harta Manfaat Amortisasi Berdasarkan
Menjadi Metode
--------------------------------
Garis Saldo
Lurus Menurun
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bukan Bangunan atau
Harta Tak Berwujud
Kelompok I 2 th 50% 100%
Kelompok II 4 th 25% 50%
Kelompok III 8 th 12,5% 25%
Kelompok IV 10 th 10% 20%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Bangunan
Permanen 10 th 10% -
Tidak Permanen 5 th 20% -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama
10 (sepuluh) tahun;
d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak luar negeri
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda yang berlaku.
Pasal II
(1) Permohonan Pengusaha untuk memperoleh fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum diputuskan
sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka untuk fasilitas Pajak Penghasilan dapat
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Bagi Pengusaha yang telah ditetapkan mendapat fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal III
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 268
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
UMUM
Salah satu ketentuan yang diubah dalam Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Pasal 31A, yaitu menambah fasilitas
Pajak Penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang
tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas tersebut berupa pengurangan penghasilan neto paling
tinggi 30% (tiga puluh persen) dari investasi yang dilakukan di Indonesia (investment allowance).
Dengan perubahan Pasal 31A tersebut maka fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud selengkapnya menjadi
sebagai berikut :
a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang
dilakukan;
b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
d. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali tarif
berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku menetapkan lebih rendah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000, fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada
pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih
mengacu pada ketentuan Pasal 31A yang belum diubah yang hanya mencakup fasilitas perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan huruf d.
Sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 31A tersebut, maka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 perlu disesuaikan kembali.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 1
Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tahun dimulainya produksi komersial, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi
penanaman modal baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat
disusutkan.
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4065
peraturan/pp/147tahun2000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:25 by 127.0.0.1