MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK.04/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **60/PMK.04/2005**
TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM,
BINTAN DAN KARIMUN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang Perlakuan Perpajakan di Pulau Batam, Kawasan Bintan Industrial Estate dan Kawasan Karimun Industrial Cooperation, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor **60/PMK.04/2005** tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor **6 TAHUN 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **16 TAHUN 2000** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.
Undang-Undang Nomor **7 TAHUN 1983** tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **17 TAHUN 2000** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.
Undang-Undang Nomor **8 TAHUN 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **18 TAHUN 2000** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor **30 TAHUN 1995** tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor **33 TAHUN 1996** tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **43 TAHUN 1997** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **30 TAHUN 2005** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);
9.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
10.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **399/KMK.01/1996** tentang Gudang Berikat;
11.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **291/KMK.05/1997** tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **587/PMK.04/2004**;
12.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **123/KMK.05/2000** tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran;
13.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **128/KMK.05/2000** tentang Toko Bebas Bea;
14.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **580/KMK.04/2003** tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
15.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **583/KMK.03/2003** tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;
16.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **584/KMK.04/2003** tentang Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **16/PMK.03/2005**;
17.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;
18.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.04/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **60/PMK.04/2005** TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.
Pasal I
(1)
Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 2
(1)
Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke TPB diberikan penangguhan Bea Masuk (BM), pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI.
(2)
Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL ke TPB tidak dipungut PPN dan PPn BM.
(3)
Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke TPB di BBK diberikan pembebasan cukai.
(4)
Pemasukan Barang dari TPB diluar BBK ke TPB tidak dipungut PPN dan PPnBM.
(5)
Pemasukan Barang dalam rangka sub kontrak dari PDKB, PDKB selain di BBK atau dari DPIL ke PDKB tidak dipungut PPN dan PPnBM.”
(1)
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 3
(1)
Pengeluaran barang impor dari TPB ke TPB di luar BBK diberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI.
(2)
Pengeluaran barang asal DPIL dari TPB ke TPB lainnya tidak dipungut PPN dan PPnBM.
(3)
Pengeluaran Barang dari TPB di Pulau Batam ke DPIL Pulau Batam tidak dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali terhadap barang-barang yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan BM dan PDRI.
(4)
Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.
(5)
Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI.
(6)
Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke DPIL dipungut PPN, PPn BM dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang merupakan :
a.
barang hasil olahan dari PDKB ke DPIL yang seluruh bahan bakunya berasal DPIL;
b.
barang selain hasil olahan asal DPIL;
c.
barang sisa dan/atau potongan dari hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari DPIL.
(7)
Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL, dipungut BM dan PDRI atas komponen/sparepart yang berasal dari LDP yang dipasang pada barang tersebut.
(8)
Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/sparepart yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.
(9)
Dihapus.
(10)
Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut BM dan PDRI.
(11)
Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB dengan menggunakan komponen/spare part asal DPIL yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/.spare part yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.
(12)
Pengeluaran barang asal DPIL yang tidak diproses lebih lanjut, kemudian dikembalikan (reject) dari PDKB ke DPIL tidak dipungut PPN sepanjang pengirim dan penerima barang di DPIL adalah perusahaan pemilik yang sama”.
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2005.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA,
JUSUF ANWAR