KLIPedia

             PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 87/PMK.07/2006

                        TENTANG 

              PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
    Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ditetapkan
    bahwa pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan beserta
    peraturan pelaksanaanya;
b.  bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian,
    dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu 
    menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
    2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4652);
7.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian,
    dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH.


                        Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara
Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang 
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005.


                        Pasal 2

Pengurusan, Pengelolaan, dan penyelesaian piutang Perusahaan Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.


                        Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang 
telah diserahkan kepada Diektorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara c.q. Kantor Pelayanan Piutang dan 
Lelang Negara tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 
tentang Pengurusan Negara beserta peraturan pelaksanaannya.


                        Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Oktober 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI