peraturan:pmk:69pmk.042009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PMK.04/2009
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU
IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) huruf a dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir
barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai, dapat
diberikan penundaan pembayaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran
Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan
Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA
CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan
pabrik.
2. Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke
dalam daerah pabean.
3. Penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut penundaan adalah kemudahan
pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
4. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan secara
ringkas atas transaksi keuangan dari pengusaha pabrik atau importir, yang paling sedikit
meliputi neraca dan laporan laba rugi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
BAB II
PENUNDAAN
Pasal 2
(1) Penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai
bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk
pengusaha pabrik; atau
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk
importir.
(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bagi pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam
negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita
cukai, dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
Pasal 3
(1) Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan:
a. untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang
paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam)
bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
b. untuk importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling
tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
(2) Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan
mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga jual
eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar,
pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang
diberikan penundaan.
Pasal 4
(1) Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari
perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau
b. importir wajib menyerahkan jaminan bank.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pengusaha pabrik atau
importir kepada kepala kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai.
(3) Atas jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor
menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sesuai dengan contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
b. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai,
kecuali sedang diajukan keberatan;
e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan
opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. memiliki kinerja keuangan yang baik.
(2) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi,
pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
b. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun terakhir;
c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai,
kecuali sedang diajukan keberatan;
d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah
angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total
tagihan;
e. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan
opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
f. memiliki kinerja keuangan yang baik.
(3) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, importir harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai,
kecuali sedang diajukan keberatan;
d. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan
opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. memiliki kinerja keuangan yang baik.
Pasal 6
(1) Permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir kepada:
a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
d. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya, dengan
menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(2) Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
b. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama Menteri
Keuangan.
c. untuk permohonan penundaan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,
ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri
Keuangan.
d. penundaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir
yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau
importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada
huruf b.
Pasal 7
(1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh
pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan perusahaan, permohonan penundaan harus
dilampiri dengan:
a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua)
tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan;
c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan
selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(2) Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik,
selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh
akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat
keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit.
(3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh
pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi,
permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan
permohonan;
c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan
selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh
importir dengan menggunakan jaminan bank, permohonan penundaan harus dilampiri
dengan:
a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua)
tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan
selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang dapat diminta
dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 8
(1) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor
atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c, kepala kantor harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(2) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor
wilayah atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d,
kepala kantor wilayah harus memberikan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui, kepala kantor atau
kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian
penundaan pembayaran cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, kepala kantor atau
pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.
(5) Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian penundaan
pembayaran cukai.
BAB III
PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN
Pasal 9
(1) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk pengusaha pabrik wajib dilakukan paling
lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(2) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk importir wajib dilakukan paling lambat 1
(satu) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(3) Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh
pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa
Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan,
pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh
tempo.
Pasal 10
(1) Pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan
dan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai
yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen)
dari nilai cukai yang terutang.
(2) Dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan
perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak
melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja
berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.
(3) Pengusaha pabrik yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilayani kembali pemesanan pita cukainya jika:
a. telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi
administrasi berupa denda;
b. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi berupa
denda;
c. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas
pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
d. telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi
administrasi berupa denda; atau
e. telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi
administrasi berupa denda.
Pasal 11
Terhadap pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan
jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dan tidak menyelesaikan pembayaran cukai
sampai dengan jatuh tempo penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dicairkan;
b. pengusaha pabrik atau importir tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari utang cukai; dan
c. pemesanan pita cukai oleh pengusaha pabrik atau importir tersebut tidak dilayani sampai
dengan dilunasinya sanksi administrasi berupa denda kecuali sanksi administrasi berupa
denda tersebut telah mendapatkan persetujuan pengangsuran atau sedang diajukan
keberatan.
Pasal 12
(1) Apabila sampai dengan jatuh tempo penundaan pengusaha pabrik atau importir barang kena
cukai tidak menyelesaikan kewajibannya, bank penjamin atau surety harus melakukan
pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak jatuh tempo penundaan.
(2) Pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) sesuai dengan format
sebagaimana di!etapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Bank penjamin atau surety harus mencairkan jaminan sebesar nilai cukai yang terutang dan
memberitahukan pencairan tersebut kepada kepala kantor.
(4) Dalam hal bank penjamin atau surety tidak melakukan pencairan jaminan bank atau jaminan
dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau surety yang bersangkutan
tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi; dan
b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PENUNDAAN
Pasal 13
(1) Keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibekukan
selama 6 (enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran dalam hal:
a. pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran di bidang cukai; atau
b. hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea dan
cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita
cukai.
(2) Keputusan pemberian penundaan dibekukan dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan
penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang
mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, sedang melakukan pengangsuran pembayaran
atas surat tagihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan.
(3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tagihan selain utang cukai
yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan.
(4) Pengusaha pabrik atau importir yang dibekukan keputusan pemberian penundaannya, tidak
dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan.
(5) Pembekuan keputusan pemberian penundaan dilakukan oleh kepala kantor dengan
menerbitkan surat disertai alasan pembekuan.
Pasal 14
(1) Keputusan Pemberian Penundaan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali
apabila:
a. jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah
dilewati; atau
b. pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah melakukan
pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
atau lebih dari jumlah tagihan.
(2) Pemberlakuan kembali Keputusan Pemberian Penundaan dilakukan oleh kepala kantor
dengan menerbitkan surat disertai alasan pemberlakuan kembali.
Pasal 15
(1) Keputusan pemberian penundaan dicabut dalam hal:
a. atas permohonan pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan;
b. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dicabut;
c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tidak lagi
dipenuhi;
d. pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai
sampai jatuh tempo penundaan;
e. pengusaha pabrik atau importir belum menyelesaikan utang cukai, kekurangan cukai,
dan/ atau sanksi administrasi berupa denda sampai jatuh tempo; dan/ atau
f. pengusaha pabrik atau importir dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pengusaha pabrik atau importir yang dicabut keputusan pemberian penundaannya, dapat
mengajukan kembali permohonan penundaan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal
pencabutan.
(3) Pencabutan keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan menerbitkan keputusan kepala kantor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 16
Pengusaha pabrik atau importir yang keputusan pemberian penundaannya telah dibekukan atau
dicabut, wajib menyelesaikan pembayaran cukai paling lama pada saat jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Lampiran II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal
7 ayat (3) huruf d, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan Lampiran VI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, keputusan pemberian penundaan yang telah
dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang
Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007 masih tetap berlaku sesuai jangka waktu yang
ditetapkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
peraturan/pmk/69pmk.042009.txt · Last modified: 2023/02/05 06:24 by 127.0.0.1