peraturan:pmk:63pmk.062005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PMK.06/2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) UNTUK PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa ADB telah memberikan bantuan hibah dalam rangka program rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi
Sumatera Utara;
b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari dana hibah ADB perlu dilaksanakan melalui mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB)
untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
9. Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank tanggal
10 Maret 2005;
10. Grant Agreement (Special Operations-Asian Tsunami Fund) (Earthquake and Tsunami Emergency
Support Project) tanggal 29 April 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH ASIAN DEVELOPMENT BANK
(ADB) UNTUK PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Hibah dari ADB sebesar USD 290,000,000.00 dipergunakan untuk membiayai sektor kegiatan yang
diperlukan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sektor kegiatan yang dibiayai dari hibah ADB meliputi Sektor Pertanian, Perikanan, Kredit Mikro dan
Usaha Kecil, Kesehatan, Pendidikan, Pengadaan Air Pedesaan, Sanitasi, Perumahan, Irigasi, Bangunan
Pengendali Banjir, Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan, Jalan dan Jembatan, Listrik, Fiduciary,
dan infrastruktur lainnya.
3. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Schedule 2 angka (6) Grant Agreement tanggal 29 April
2005, dana hibah tersebut dapat dipergunakan untuk mengganti pengeluaran yang telah dikeluarkan
pemerintah terhitung mulai tanggal 5 Januari 2005. Penggantian tersebut dapat dilakukan sepanjang
sesuai dengan ketentuan ADB, dengan maksimum penggantian sebesar 30% dari nilai grant, dan
batas waktu pengajuan withdrawal application paling lambat 9 bulan setelah grant agreement efektif.
4. Spesifikasi hibah sebagai berikut:
a. Nomor Hibah : 0002-INO (SF)
b. Nomor Registrasi : 70586401
c. Nomor Rekening Khusus :
d. Tanggal Penandatanganan Hibah : 29 April 2005
e. Tanggal Efektif : 21 Juni 2005
f. Closing Date : 30 Desember 2008
g. Jumlah Hibah : USD 290,000,000.00
h. Initial Advance : USD 29,000,000.00
5. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BAPEL)
bertindak sebagai Executing Agency yang mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan hibah dengan
berbagai Kementerian Negara/Lembaga terkait yang akan bertindak sebagai Implementing Agency.
6. Peranan Bapel sebagai Executing Agency dilaksanakan melalui Project Management Office (PMO) yang
dibentuk oleh kepala Bapel.
7. PMO akan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan perjanjian hibah ADB ini dan
dokumen proyek ADB.
8. Pembayaran kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ADB ini akan dilakukan melalui mekanisme
Rekening Khusus (Reksus) dan Pembayaran Langsung (PL).
9. Pelaksanaan pencairan dana hibah dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus (KPPN) Banda Aceh atas dasar SPM
yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA bersangkutan.
10. Kegiatan yang dibiayai dari hibah ADB tersebut tidak dipungut Pajak, Bea Masuk dan Cukai.
BAB II
MEKANISME PEMANFAATAN DANA HIBAH
Pasal 2
Berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA, Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan
BAPEL akan melaksanakan kegiatan sebagaimana kategori yang telah ditetapkan dalam Lampiran Schedule 2
Grant Agreement tanggal 29 April 2005. Mekanisme penarikan dana/pembayaran akan dilakukan melalui tata
cara sebagai berikut:
A. TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS
Tata cara pembayaran dana hibah ADB yang dilakukan melalui mekanisme Rekening Khusus sesuai
Lampiran I adalah sebagai berikut:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka rekening khusus atas nama Pemerintah
Indonesia pada Bank Indonesia untuk menampung dana hibah yang dipergunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang dibayarkan melalui rekening khusus.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Withdrawal Application Initial Advance kepada
ADB untuk melakukan transfer initial advance ke rekening khusus dimaksud.
3. Untuk keperluan pembayaran kegiatan yang telah memiliki kontrak dan kegiatan swakelola
yang telah disetujui ADB, Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kementerian Negara/Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Atas dasar SPP tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung untuk
kemudian disampaikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh sebagai dasar penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. KPPN Khusus Banda Aceh menerbitkan SP2D yang disampaikan kepada Pihak Ketiga atas
beban Rekening Kas Negara.
6. Bank Indonesia akan melakukan transfer dana sejumlah yang tercantum di dalam SP2D dan
untuk selanjutnya diperhitungkan pada Rekening Khusus.
B. TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG
Tata cara pembayaran dana hibah ADB yang dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung
sesuai Lampiran II adalah sebagai berikut:
1. Untuk keperluan pembayaran kegiatan yang telah memiliki kontrak dan sesuai permintaan
pembayaran oleh Pihak Ketiga, Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kementerian Negara/Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Atas dasar SPP tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan
disampaikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh sebagai dasar penerbitan Withdrawal
Application kepada ADB.
3. KPPN Khusus Banda Aceh menerbitkan Withdrawal Application yang disampaikan kepada ADB
untuk pencairan dana dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung.
4. ADB akan melakukan transfer dana sejumlah yang tercantum di dalam Withdrawal Application
ke rekening Pihak Ketiga.
5. ADB menyampaikan debet advice kepada Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (Direktorat PPHLN) dan KPPN Khusus Banda Aceh.
6. Setelah menerima debet advice dari ADB, KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah
Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan) dan disampaikan kepada BAPEL/Pengguna
Anggaran untuk pembukuan.
BAB III
PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
Pasal 3
1. Pengguna Anggaran bersama-sama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan menyiapkan
dokumen aplikasi replenishment/reimbursement untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Up. Direktur PPHLN pada minggu pertama setiap bulan.
2. Dalam rangka pengisian kembali rekening khusus, diminta agar KPPN Khusus Banda Aceh
mengirimkan kepada :
____________________________________________________________________________________
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Up. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Gedung Perbendaharaan Lt. 5
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon 021-345 8289, Faksimili 021-381 2859
____________________________________________________________________________________
berupa fotokopi SP2D dan fotokopi SPM berkenaan beserta dokumen pendukungnya, yaitu:
a. Berita Acara Pembayaran sebagaimana contoh pada SE DJA no SE-84/A/71/0696 tanggal
11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran untuk Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
b. Approval sepanjang dipersyaratkan.
c. Rekapitulasi Pengeluaran per kategori dalam Grant Agreement tanggal 29 April 2005.
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
3. Pengiriman fotokopi SP2D tersebut agar dilaksanakan setiap hari Senin untuk semua SP2D yang
diterbitkan pada minggu sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Up. Direktur PPHLN.
4. Direktorat PPHLN mencocokkan fotokopi SPM dan fotokopi SP2D dari KPPN Khusus Banda Aceh serta
bahan aplikasi replenishment/reimbursement dari Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran dengan Rekening Koran dari BI, untuk selanjutnya diajukan sebagai bahan replenishment/
reimbursement kepada ADB.
5. Direktorat PPHLN mengajukan Withdrawal Application kepada ADB untuk mengisi dana initial advance
yang telah terpakai.
6. ADB akan melakukan transfer dana sejumlah yang tercantum di dalam Withdrawal Application ke
rekening Pemerintah Indonesia di BI.
BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4
1. Kementerian Negara/Lembaga pengguna dana hibah menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi
penggunaan barang/jasa yang dibiayai dari hibah ADB tersebut setiap bulan kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan up. Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) dan BAPEL.
2. Menteri/Pemimpin Lembaga pengguna dana hibah ADB serta Kepala BAPEL melakukan pengawasan
pelaksanaan hibah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JUSUF ANWAR
peraturan/pmk/63pmk.062005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:21 by 127.0.0.1