KLIPedia

             PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 61/PMK.010/2006

                        TENTANG 

            KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG 
           UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) 
                UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum serta mendorong industri 
    perakitan di dalam negeri, dipandang perlu memberikan fasilitas keringanan Bea Masuk atas impor
    chassis bus dengan mesin terpasang dan Completely Knock Down untuk pembuatan kendaraan
    angkutan komersial;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
    Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Completely
    Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612).
2.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2004 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang
    Impor;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang
    Impor;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASIS BUS DENGAN 
MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK 
PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL.


                        Pasal 1

(1) Atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih
    dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) HS. Ex 
    8706.00.21.00 untuk pembuatan bus angkutan umum sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit, diberikan
    keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk menjadi 5% (lima perseratus).
(2) Atas impor kendaraan untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih dalam keadaan 
    Completely Knock Down (CKD) HS. Ex 8702.10 dan HS. 8702.90 untuk pembuatan kendaraan
    angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk menjadi 5%
    (lima perseratus).
(3) Atas impor kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) HS.
    Ex 8704.10, Ex 8704.21, Ex 8704.22, Ex 8704.23, Ex 8704.32 dan Ex 8704.90 untuk pembuatan
    kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk
    menjadi 5% (lima perseratus).


                        Pasal 2

Penetapan perusahaan angkutan umum, alokasi chassis bus dan CKD yang diimpor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Perhubungan.


                        Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh
perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri.


                        Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang pemberian keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.


                        Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini.


                        Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2006.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI