peraturan:pmk:27pmk.042006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PMK.04/2006
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 93 ayat (5), Pasal 94 (5)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 12 ayat (3), Pasal 41 ayat (6)
Undang-undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002
tentang Pengadilan Pajak dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian imbalan bunga di
bidang kepabeanan dan cukai;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pemberian imbalan
bunga dibidang kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 469/KMK.04/2002 perlu dilakukan penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan Cukai;
9. Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/
atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk,
Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau
Denda Administrasi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Pihak yang berhak menerima imbalan bunga, yang selanjutnya disebut pihak yang berhak adalah
orang perseorangan atau badan hukum yang identitasnya tercantum dalam SKPBM, SKPFP BM-C,
SKPC, atau Bukti Penerimaan Jaminan Tunai.
2. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) adalah surat keputusan yang menetapkan
besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan pemerintah kepada Pihak yang berhak.
3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama
Menteri Keuangan, untuk membayar imbalan bunga kepada Pihak yang berhak, sebagai dasar
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
4. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) adalah surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian Bea
Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga.
5. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Menteri Keuangan, mengenai pembelian Bea Masuk,
Denda Administrasi, dan/atau Bunga sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
6. Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPFP BM-C) adalah
surat Keputusan pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/
atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan
ke Kawasan Berikat yang mencantumkan indentitas perusahaan (NPWP, nama, alamat, NIPER), jumlah
uang, nama bank, nomor rekening penerima pengembalian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
7. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) aalah surat perintah membayar
pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan
Cukai atas nama Menteri Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Surat Keputusan Pengembalian Cukai (SKPC) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, tentang pengembalian Cukai, dan/
atau Denda Administrasi.
9. Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Menteri Keuangan, untuk membayar pengembalian Cukai, dan/
atau Denda Administrasi.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pebendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas
beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
11. Kantor Palayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Pebendaharaan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pebendaharaan.
12 Bank Operasional I adalah Bank yang ditujukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani Rekening Kas Umum Negara.
13 Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam Jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu.
BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Pasal 2
Imbalan bunga diberikan kepada Pihak yang berhak dalam hal terdapat :
1. Keterlambatan penerbitan SPMKBM atau SPMK yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya
SKPBM atau SKPFP BM-C;
2. Keterlambatan Penerbitan SPMKC yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPC;
3. Putusan Pengadilan Pajak yang menetapkan pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan
Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan/atau Bunga yang dihutang sejak pembayarannya sampai
dengan tanggal diterbitkannya putusan banding;
4. Keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan
diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau
5. Keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan
diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai.
Pasal 3
(1) Besarnya imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan, dihitung dari besarnya nilai yang tercantum dalam SKPBM, SKPFP BM-C, SKPC, atau
dari besarnya nilai jaminan tunai yang dikembalikan.
(2) Imbalan bunga diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
Pasal 4
(1) Pejabat yang menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, atau bukti Penerimaan Jaminan wajib meneliti
kebenaran imbalan bunga yang dapat diberikan kepada pihak yang berhak dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Dalam hal pihak yang berhak dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pejabat yang menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, atau bukti Penerimaan Jaminan menerbitkan Nota
Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga (NPPIB) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Metneri Keuangan ini.
Pasal 5
(1) Berdasarkan NPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal berkaitan dengan
fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), menerbitkan SKPIB atas nama Menteri Keuangan.
(2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimanan ditetapkan dalam Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan
sebagai berikut :
1. Lembar ke-1 untuk Pihak yang berhak;
2. Lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3. Lembar ke-3 untuk KPPN; dan
4. Lembar ke-4 untuk Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan.
Pasal 6
(1) Berdasarkan SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai atau Pejabat yang ditujnjuk pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SPMIB.
(2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai
berikut :
a. Lembar ke-1 dan Lembar ke-2 untuk KPPN.
b. Lembar ke-3 untuk Pihak yang berhak.
c. Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan SPMIB.
(4) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk
ke KPPN.
Pasal 7
Pembayaran Imbalan bunga dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening pihak yang berhak dan
dilarang untuk membayar secara tunai.
Pasal 8
Spesismen tanda tangan Pejabat penandatangan SKPIB dan SPMIB dibuat setiap tahun atau setiap ada
pergantian Pejabat penandatangan untuk disampaikan kepada KPPN.
Pasal 9
(1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPPN menerbitkan SP2D.
(2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai
berikut :
a. Lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
b. Lembar ke-2 untuk Penerbit SPMIB; dan
c. Lembar ke-3 untuk KPPN.
(3) KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB diterima sejak lengkap
dan benar.
(4) KPPN mengembalikan SPMIB lembar ke-2 disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMIB setelah
diberi cap "Telah Diterbitkan SP2D Tanggal ............. Nomor .............. "
(5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk
ke Bank Operasional I.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
(1) SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya berlaku dalam satu tahun anggaran.
(2) SPMIB yang belum diterbitkan SP2D hingga akhir tahun anggaran harus dibatalkan dengan berita
acara dan selanjutnya dibuat SPMIB pengganti.
(3) SPMIB dibebankan pada Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
Pasal 11
Pejabat yang terlambat menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, dan/atau terlambat mengembalikan jaminan
tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan keterlambatan tersebut karena kelalaiannya, dikenakan
sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pebendaharaan, baik secara bersamaan maupun
secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
469/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai dinyatakan
tidak perlu berlaku.
Pasal 14
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2006
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
peraturan/pmk/27pmk.042006.txt · Last modified: 2023/02/05 06:09 by 127.0.0.1