peraturan:pmk:113pmk.052005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 510/KMK.06/2002
TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan Peserta pada saat
pensiun atau Pihak Yang Berhak apabila Peserta meninggal dunia, pendanaan Program Pensiun perlu
diselenggarakan secara terarah dan terpadu;
b. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia dan perkembangan pemahaman
terhadap pendanaan Dana Pensiun pengaturan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 perlu
disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi
Kerja;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3507);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana
Pensiun Pemberi Kerja;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan
Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 6
(1) Dalam rangka penetapan kualitas pendanaan, aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan
Untuk Pendanaan.
(2) Kekayaan Untuk Pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi dengan:
a. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak
yang berwenang;
b. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuaria belum
disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
c. kekayaan yang ditempatkan di luar negeri;
d. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain;
e. selisih lebih nilai investasi dari batasan per pihak sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun; dan atau
f. selisih lebih nilai dari batasan per jenis untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun".
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 7
(1) Aktiva bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk laporan keuangan yang
diaudit per tanggal perhitungan aktuaria apabila laporan aktuaris disusun dalam rangka :
a. laporan aktuaris berkala;
b. pembubaran Dana Pensiun;
c. perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan penggabungan atau
pemisahan Dana Pensiun, pengakhiran kelompok peserta yang ditetapkan dalam
Peraturan Dana Pensiun, atau pengakhiran Mitra Pendiri.
(2) Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal perhitungan aktuaria
sebagaimana dimaksud ayat (1) maka aktiva bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dapat diperoleh laporan keuangan Dana Pensiun yang ditandatangani oleh Pengurus
apabila laporan aktuaris disusun dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun selain
tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.
(3) Kekayaan Untuk Pendanaan dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun
ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke Dana Pensiun
sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 11
(1) Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus
dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama :
a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan
Solvabilitas; atau
b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit di luar yang telah diperhitungkan
sebagai Kekurangan Solvabilitas.
(2) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus,
pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
a. diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan defisit secara
sekaligus tersebut oleh Menteri; atau
b. disahkannya Peraturan Dana Pensiun oleh Menteri.
(3) Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), maka Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang
dihitung sejak tanggal perhitungan aktuaria.
(4) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bulanan, besar
Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian
Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan
besar bagian Defisit yang bersangkutan.
(5) Menteri dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang
diperhitungkan sebagai Kekuarangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila pemberi kerja berada dalam kondisi keuangan
yang buruk dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
dalam ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 13
(1) Dalam hal perhitungan aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian
Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang
bersesuaian menurut perhitungan aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal perhitungan
aktuaria, maka bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.
(2) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian defisit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan secara sekaligus, maka pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
(3) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian defisit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan secara bulanan, maka Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian
rupa sehingga nilai sekarang rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru tersebut sama dengan
bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar daripada Iuran Tambahan
bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode
pelunasan yang telah ditetapkan dalam laporan aktuaris sebelumnya; atau
b. Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil daripada Iuran Tambahan bulanan
sebelumnya dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah
ditetapkan dalam laporan aktuaris sebelumnya.
(4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria yang
mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, maka laporan aktuaris harus
menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang sekurang-kurangnya sama dengan Iuran
Tambahan bulanan pada laporan aktuaris sebelumnya.
(5) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria yang
mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, maka laporan aktuaris berlaku
efektif sejak tanggal perhitungan aktuaria".
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 15
(1) Pemberi Kerja dari Dana Pensiun yang sampai disahkannya Peraturan Menteri Keuangan ini
masih memiliki sisa defisit Pra-Undang-undang wajib melunasi sisa Defisit Pra-Undang-undang
tersebut.
(2) Sisa Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai sekarang
dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana
telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama.
(3) Masa angsuran dari sisa Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah sisa masa angsuran sebagaimana telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama
kecuali apabila terdapat perubahan pada laporan aktuaris berikutnya sebelum ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) Pemberi kerja dapat melunasi sisa defisit Pra Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) secara sekaligus."
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 17
(1) Bila laporan aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa Iuran Tambahan bulanan yang belum
jatuh tempo pada tanggal perhitungan aktuaria baru harus dihapus.'
(2) Iuran Normal Pemberi Kerja dapat diperhitungkan dari Surplus.
(3) Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara:
a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kewajiban Aktuaria; dan
b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari
Kewajiban Aktuaria;
maka kelebihan Surplus dimaksud wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
(4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria yang
mengakibatkan adanya Surplus atau kenaikan Surplus, maka Surplus atau kenaikan Surplus
dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
(5) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria yang
mengakibatkan penurunan Surplus, maka Surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan
sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja".
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 20
(1) Laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat:
a. pernyataan Aktuaris;
b. tanggal perhitungan aktuaria yang dilaporkan dan tanggal perhitungan aktuaria
sebelumnya;
c. tujuan penyusunan laporan aktuaris;
d. ringkasan Peraturan Dana Pensiun dan perubahan-perubahan yang terjadi pada
Peraturan Dana Pensiun sejak tanggal perhitungan aktuaria sebelumnya;
e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak Yang Berhak beserta perubahan yang
terjadi sejak tanggal perhitungan aktuaria sebelumnya;
f. metode perhitungan aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan
metode tersebut;
g. asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban-kewajiban dan
perubahan dari yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya disertai
dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
h. nilai Kekayaan Untuk Pendanaan
i. analisis perubahan Surplus atau Defisit;
j. hasil perhitungan aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal perhitungan aktuaria
yang dilaporkan maupun sebelumnya;
k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga
menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya;
l. proyeksi kewajiban aktuaria semesteran minimum 3 (tiga) tahun pertama.
(2) Laporan aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani Pendiri, yang
memuat:
a. pernyataan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada
Aktuaris lengkap dan benar;
b. pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan
minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris; dan
c. Pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk mengurangi Iuran Normal
Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus.
(3) Dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud
menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (sharing pension cost), maka
pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir c harus memuat penegasan
penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami Surplus."
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 21
(1) Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a harus memuat :
a. pernyataan bahwa data yang diterima aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan aktuaris, dan
untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
b. pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud:
1. harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
2. telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun; dan
3. telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuaria yang berlaku di
Indonesia;
c. penegasan mengenai kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas, kekayaan untuk
Pendanaan, surplus atau defisit, rasio solvabilitas, rasio pendanaan dan kualitas
pendanaan;
d. penegasan mengenai:
1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama
setelah tanggal perhitungan aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus
dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun-
tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas,
sampai saat penyampaian laporan aktuaris berikutnya;
3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab.
Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode
penggunaannya.
e. penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) beserta periode pembayarannya.
(2) Dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud
menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (sharing pension cost), pernyataan
aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c, d, dan e
untuk masing-masing Pemberi Kerja.
(3) Pernyataan aktuaris yang disusun dalam rangka pengesahan perubahan Peraturan Dana
Pensiun atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) butir c, d, dan e untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan
tersebut."
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 22
(1) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun dalam rangka permohonan
pengesahan pembentukan Dana Pensiun adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang
Pembentukan Dana Pensiun.
(2) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun dalam rangka pembubaran
Dana Pensiun adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang pembubaran Dana Pensiun
atau tanggal Keputusan Menteri dalam hal tidak ada pernyataan tertulis Pendiri tentang
pembubaran Dana Pensiun.
(3) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun dalam rangka permohonan
pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan paling
lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 27
(1) Dalam hal Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti memiliki
Kekurangan Solvabilitas, maka setiap pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau
pengalihan dana ke Dana Pensiun lain hanya dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan
berikut terpenuhi :
a. pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan ke Dana Pensiun lain
diperkenankan oleh perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
b. dalam hal laporan aktuaris berikutnya menunjukkan Rasio Pendanaan berkurang
sebagai akibat terjadinya pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau
pengalihan dana ke Dana Pensiun lain, maka pemberi kerja wajib membayar iuran
tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan Rasio Pendanaan seperti sebelum
terjadi pembayaran dimaksud.
(2) Kewajiban membayar iuran tambahan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak
diperlukan dalam hal laporan aktuaris berikutnya menunjukkan Dana Pensiun tidak memiliki
Kekurangan Solvabilitas.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengalihan dana
disebabkan oleh pengakhiran Mitra Pendiri atau pemisahan Dana Pensiun."
11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat perubahan program pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi
Program Pensiun Iuran Pasti, maka kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sampai dengan
tanggal perubahan program pensiun adalah sekurang-kurangnya sebesar Kewajiban
Solvabilitasnya.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih memiliki kewajiban
untuk memenuhi Kekurangan Solvabilitas, Defisit Pra Undang-undang, dan atau hutang iuran
kepada Dana Pensiun, maka Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban-kewajiban
tersebut secara sekaligus.
(3) berdasarkan permintaan Pendiri, Menteri dapat memperkenankan pemenuhan kewajiban-
kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara bulanan sampai
selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila Pemberi Kerja tidak mampu memenuhi kewajibannya
secara sekaligus.
(4) Besar iuran bulanan dalam rangka pemenuhan kewajiban-kewajiban Pemberi Kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung oleh Aktuaris.
(5) Dalam hal Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kelebihan
kekayaan atas kewajiban, maka kelebihan kekayaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai
tambahan pada rekening awal Peserta."
12. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga
berbunyi sebagai berikut :
"Bagian Ketiga
Pengakhiran Mitra Pendiri
"Pasal 28A
(1) Dalam hal terdapat pengakhiran Mitra Pendiri, maka besarnya dana yang merupakan hak
dari Peserta Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan oleh aktuaris dengan mempertimbangkan
Rasio Solvabilitas Dana Pensiun dan kewajiban-kewajiban Pemberi Kerja yang sudah jatuh
tempo kepada Dana Pensiun.
(2) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih mempunyai kewajiban
kepada Peserta maka Mitra Pendiri dimaksud tetap harus menyelesaikan kewajibannya
kepada Peserta.
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak dari Mitra Pendiri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilanjutkan pada Dana Pensiun yang menerima
pengalihan atau dibelikan anuitas pada perusahaan asuransi jiwa.
"Bagian Keempat
Perubahan Dana Pensiun
"Pasal 28B
(1) Penetapan nilai likuidasi dari kekayaan Dana Pensiun ditetapkan oleh Akuntan Publik.
(2) Pembagian kekayaan Dana Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak
ditetapkan oleh Aktuaris dan dibagi secara prorata sesuai Kewajiban dan Solvabilitasnya.
(3) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Normal dan atau Iuran Tambahan sampai dengan
tanggal pembubaran Dana Pensiun yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri."
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2005
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
JUSUF ANWAR
peraturan/pmk/113pmk.052005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:16 by 127.0.0.1