KLIPedia

           PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 56 TAHUN 2007

                        TENTANG

        PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15
              TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
           BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
             TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007
               TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
            DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007
    
                     MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a.  bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 
    Negeri Nomor 15 TAHUN 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
    Nomor 9 TAHUN 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
    43 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TAHUN 2007 
    maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TAHUN 2007 
    tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
    Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2007 tentang
    Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
    Tahun 2007;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
    Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
    Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
    Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
    2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
    Bermotor Tahun 2007;

Mengingat : 

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3480);
2.  Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara 
    Republik Iindonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 TAHUN 2000 tentang Perubahan 
    Atas Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
    246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penentapan Peraturan 
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar Republik 
    Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
    Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3530);
6.  Peraturan pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41380);
7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
    Departemen Dalam Negeri;
8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak 
    Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TAHUN 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
    Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam Peraturan
    Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
    Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 TAHUN 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
    Dalam Negeri Nomor 15 TAHUN 2007;


                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG 
PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 
BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 
TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.


                        Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TAHUN 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah ketiga dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 TAHUN 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2007 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.


                        Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2007
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO