peraturan:permd:51m-dagper122007
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/12/2007
TENTANG
KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA
DAN PRA PENGAPALAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006
tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon, importasi metil bromida hanya dapat dilakukan
sampai dengan 31 Desember 2007;
b. bahwa sampai saat ini alternatif pengganti metil bromida untuk keperluan fumigasi dalam rangka
perlakuan karantina dan pra pengapalan (Quarantine and Pre-Shipment) yang layak secara teknis dan
efektifitas penggunaannya, belum tersedia;
c. bahwa berdasarkan Montreal Protocol, penggunaan metil bromida masih diperkenankan untuk dipakai
pada kegiatan karantina dan pra pengapalan;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
untuk memudahkan pengawasan impor metil bromida dalam rangka perlakuan karantina dan pra
pengapalan perlu mengatur kembali impor metil bromida;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya
dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4196);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan
Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention
for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer as adjusted and amanded by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat
yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2007;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment
To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas
Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal
Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen
Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan
Umum Di Bidang Impor;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
34/M-DAG/PER/8/2007.
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak
Lapisan Ozon;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pestisida;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan
Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang menggunakan bahan peusak Lapisan Ozon;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian Nomor 3415/88.540.420/L/11/07
tanggal 29 November 2007 perihal izin impor metil bromida
2. Surat Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor B-103/Dep.III/KLH/12/2007 tanggal 28 Desember 2007
perihal pengaturan impor dan penggunaan metil bromida.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA
UNTUK KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Metil Bromida adalah bahan perusak lapisan ozon dengan Nomor HS 2903.39.00.00 dan Nomor
CAS 74-83-9.
2. Perlakuan karantina dengan metil bromida adalah perlakuan untuk mencegah masuk, menetap dan
atau menyebarnya hama karantina (Quarantine Pests) yang dilakukan oleh instansi yang berwenang
atau pihak yang ditunjuk.
3. Perlakuan pra pengapalan dengan metil bromida adalah tindakan fumigasi untuk produk yang diekspor
yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum diekspor untuk memenuhi
ketentuan dan atau permintaan resmi dari negara pengimpor.
Pasal 2
(1) Metil Bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya dapat diimpor untuk keperluan
fumigasi dalam rangka perlakuan karantina dan pra pengapalan.
(2) Metil Bromida selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diimpor
terhitung mulai 1 Januari 2008.
(3) Impor metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan ditetapkan
berdasarkan pertimbangan hasil rapat koordinasi antar instansi/departemen terkait dan memperhatikan
pelaksanaan ketentuan protokol Montreal.
Pasal 3
Prosedur importasi metil bromida mengikuti ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan
Perusak Lapisan Ozon.
Pasal 4
(1) Setiap pelaksanaan impor metil bromida wajib disertai label tambahan yang bertuliskan "Hanya untuk
karantina dan Pra Pengapalan" atau "For Quarantine and Pre-Ship-ment Only" dari negara produsen.
(2) Label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca,
serta tidak mudah pudar atau rusak.
(3) Ketentuan mengenai pelebelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku
terhitung tanggal 1 April 2008.
Pasal 5
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dikenakan sankasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MARI ELKA PANGESTU
peraturan/permd/51m-dagper122007.txt · Last modified: 2023/02/05 06:08 by 127.0.0.1