peraturan:permd:49m-dagper122007
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M-DAG/PER/12/2007
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih
lemahnya kemampuan daya beli Industri pada beberapa sektor, khususnya dalam pengadaan mesin
dan peralatan mesin, sehingga dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan barang modal yang
dapat dijangkau oleh industri dimaksud melalui kelanjutan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin
bukan baru;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan mengingat waktu pelaksanaan
kebijakan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005 akan berkahir pada tanggal 31 Desember 2007, maka
perlu melanjutkan kebijakan impor barang modal bukan baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan
Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan
Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2005;
12. Keputusan menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang
Kawasan Berikat;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan
Umum Di bidang Impor;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka
Pengenal Impor (API);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL
BUKAN BARU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada Industri/perusahaan
untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah industri atau perusahaan lainnya yang sudah memiliki Izin Usaha
Industri atau Izin usaha lainnya.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Izin Usaha
lainnya dibidang usaha jasa pemulihan dan perbaikan barang modal bukan baru.
4. Barang modal bukan baru adalah barang modal yang masih layak dipakai untuk direkondisi guna
difungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi/Unit terkait yang memberikan penjelasan
secara teknis dan bukan merupakan Izin/persetujuan impor.
6. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia dan atau surveyor lain yang menjadi anggota
IFIA (International Federation of Inspection Agency) yang ditunjuk oleh Menteri.
7. PDKB adalah Perusahaan Di Kawasan Berikat.
8. DPIL adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
9. KB adalah Kawasan Berikat.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
Pasal 2
(1) Barang Modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
a. Perusahaan pemakai langsung untuk keperluan proses produksi industrinya atau digunakan
sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi; dan/atau
b. perusahaan rekondisi untuk pemulihan dan perbaikan barang modal bukan baru.
(2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi Pos Tarip/HS yang tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengimpor barang modal bukan baru,
harus memiliki :
a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
b. Angka Pengenal Importir (API);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
(4) Perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengimpor selain memiliki
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dipersyaratkan pertimbangan teknis pemulihan,
perbaikan dan kemampuan rekondisi selama 12 bulan dari Departemen Perindustrian setelah
mendapatkan masukan dari Instansi terkait, Asosiasi dan Surveyor.
(5) Perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi yang memiliki persetujuan prinsip hanya
dapat mengimpor barang modal bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka
pembangunan industrinya.
Pasal 3
(1) Barang Modal bukan baru yang berasal dari PDKB dapat dipindahtangankan kepada perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berada di DPIL.
(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PDKB telah
menggunakannya dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
Pasal 4
(1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan
Pasal 3 harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen
Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2) Bagi PDKB dalam setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) juga diwajibkan untuk melampirkan bukti pemasukan barang oleh PDKB ke KB berupa
fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (BC. 2.3) yang telah ditandasyahkan oleh Pejabat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai setempat.
(3) Direktur Impor, Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan
persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor barang modal bukan baru dari perusahaan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan
Telematika, Departemen Perindustrian.
Pasal 5
(1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai
kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang modal bukan baru dimaksud.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate Of Inspection
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang.
(3) Hasil Pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
Certificate of Inspection yang menyatakan :
a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan
kembali;
b. bukan skrap;dan
c. keterangan mengenai spesifikasi teknis.
(4) Terhadap barang yang berasal dari PDKB pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka
penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di KB.
(5) Certificate of Inspection sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan bersama dokumen
kepabeanan pada saat pemasukan barang modal bukan baru kedaerah pabean Indonesia.
Pasal 6
(1) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Pos
Tarif/HS.88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dikecualikan dari ketentuan
pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Ketentuan dan tatacara penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang
modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS.88 dan 89 serta tatacara pemeriksaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada
ketentuan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan pelayaran
nasional.
Pasal 7
Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor barang
modal bukan baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian setiap bulan,
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.
Pasal 8
(1) Dalam rangka untuk ekspor dan pengembangan investasi, termasuk kegiatan relokasi industri (bedol
pabrik), impor barang modal bukan baru yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan ini dapat
diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat
rekomendasi/pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.
Pasal 9
Perusahaan dikenakan sanksi tidak boleh mengimpor barang modal bukan baru selama 6 bulan apabila :
a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan
dengan penyalahgunaan ijin impor barang modal bukan baru;
b. diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan impor
barang modal bukan baru;
c. memalsukan dan/atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor.
Pasal 10
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang melanggar ketentuan Peraturan
ini dikenakan sanksi :
a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API);
b. Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 angka 6, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Surveyor yang
ditunjuk oleh Menteri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004, tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana survey Atas Impor
Barang Modal Bukan Baru.
Pasal 12
Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan
secara tertulis tentang pelaksanaan survey atas impor barang modal bukan baru kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri cq Direktur Impor, Departemen Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada
tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan survey dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika,
Departemen Perindustrian.
Pasal 13
Ketentuan teknis yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
Pasal 14
Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 15
Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/
12/2005 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya persetujuan impor dan apabila barang
yang diimpor belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka realisasi impornya diperkenankan
sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2008 dengan syarat sudah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor sebelum
tanggal 31 Desember 2007 yang dibuktikan dengan Certificate of Inspection (COI).
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MARI ELKA PANGESTU
peraturan/permd/49m-dagper122007.txt · Last modified: 2023/02/05 06:06 by 127.0.0.1