peraturan:permd:23m-dagper62009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan industri dan pasar Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) di dalam negeri yang telah mulai kondusif dan dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri TPT nasional, perlu mengatur
kembali kebijakan impor TPT;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat:
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung
Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997
tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002
tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka
Pengenal Importir (API);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan
Impor Produk Tertentu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Tekstil dan Produk Tekstil, selanjutnya disingkat TPT, adalah kain lembaran dan produk
yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Importir Produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP-Tekstil, adalah perusahaan pemilik
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas
(API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan
penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.
3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang
berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau
persetujuan impor.
4. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen
Perdagangan.
6. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perdagangan.
Pasal 2
TPT yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam Lampiran I Peraturan
Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat Pengakuan
sebagai IP-Tekstil.
(2) TPT yang diimpor oleh IP-Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk
dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari
industri yang dimiliki oleh IP-Tekstil yang bersangkutan dan dilarang untuk
diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
Pasal 4
(1) Setiap importasi TPT yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, wajib
terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
(2) Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku jika Lampiran I Peraturan Menteri ini menyatakan pengecualian dari
kewajiban verifikasi.
(3) Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap IP-Tekstil yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE).
Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Direktur dengan melampirkan:
a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari
Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi
usaha tersebut;
b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (NPIK-TPT);
c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir
Terbatas (API-T);
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka,
Departemen Perindustrian yang memuat keterangan mengenai jenis dan
volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan.
(2) Direktur menerbitkan Pengakuan sebagai IP-Tekstil paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak permohonan diterima.
Pasal 6
(1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku paling
lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2) Untuk mendapat perpanjangan kembali Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), IP-Tekstil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan
perpanjangan kepada Direktur dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut:
a. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka,
Departemen Perindustrian yang memuat keterangan mengenai jenis dan
volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan; dan
b. asli pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah habis masa berlakunya.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan apabila volume
TPT yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya.
Pasal 7
(1) IP-Tekstil wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur setiap periode
triwulanan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pengakuan sebagai IP-Tekstil.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik
importasinya terealisasi maupun tidak terealisasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 15
pada bulan pertama triwulan berikutnya melalui http://inatrade.depdag.go.id dengan
bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
antara lain:
a. data atau keterangan mengenai negara pembuat barang;
b. spesifikasi barang yang mencakup nomor Pos Tarif/HS;
c. uraian barang;
d. komposisi bahan;
e. jumlah; dan
f. jenis barang.
(3) Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
surveyor dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai
dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
(4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) surveyor memungut biaya dari importir.
Pasal 9
(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis
importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), surveyor harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
(2) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis
pelaksanaan impor TPT, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan
verifikasi atau penelusuran teknis TPT secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan.
(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur
Jenderal dalam hal ini Direktur, pada minggu pertama bulan berikutnya.
Pasal 10
(1) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah
Pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban IP-Tekstil.
(2) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah
Pabean berlaku kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
(3) TPT hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi atau
penelusuran teknis oleh surveyor di Kawasan Berikat.
Pasal 11
(1) TPT asal impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta TPT asal
impor di Gudang Berikat yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean
berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) TPT asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi atau
penelusuran teknis oleh surveyor di:
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau
b. Gudang Berikat.
Pasal 12
(1) Selain IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri atau pejabat yang
ditunjuk Menteri dapat menetapkan perusahaan lain untuk melaksanakan impor TPT
yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam Lampiran I Peraturan
Menteri ini.
(2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengimpor TPT
untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan
importasi TPT sendiri.
(3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai pelaksana impor TPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus memiliki:
a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka,
Departemen Perindustrian; dan
b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan
industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri.
(4) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun berdasarkan
pesanan kebutuhan TPT dari industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan
importasi TPT sendiri kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Importasi TPT oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai
pelaksana impor TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan
verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 13
Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi TPT oleh surveyor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak mengurangi kewenangan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan
pabean.
Pasal 14
(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang
dimasukkan ke dalam:
a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan; atau
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang
merupakan:
a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan
Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;
e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia;
f. barang pindahan;
g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
h. barang promosi;
i. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial,
kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
j. barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas
batas;
k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan
pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia;
l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali
dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1,500.00 melalui
dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau
n. barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur
prioritas.
Pasal 15
(1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dibekukan apabila yang bersangkutan tidak
melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 sebanyak 2 (dua) kali.
(2) Pembekuan Pengakuan sebagai IP-Tekstil dapat diaktifkan kembali setelah yang
bersangkutan melaksanakan kembali kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan.
(3) Pembekuan atas Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta pengaktifan kembali pembekuan Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.
Pasal 16
(1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dicabut apabila yang bersangkutan:
a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 lebih dari 2 (dua) kali;
b. terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
c. mengubah dan/atau menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam
dokumen pengakuan sebagai IP-Tekstil; atau
d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan
dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Tekstil.
(2) Pencabutan pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Direktur.
Pasal 17
(1) Penetapan sebagai pelaksana impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dicabut apabila yang bersangkutan terbukti memperjualbelikan atau
memindahtangankan TPT bukan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau
industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri.
(2) Pencabutan penetapan sebagai pelaksana impor TPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
Pasal 18
Importir yang mengimpor TPT yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai surveyor impor TPT.
Pasal 20
(1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhir masa berlakunya pengakuan tersebut.
(2) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
diselesaikannya kewajiban pabean (customs clearance) pelaksanaan impor TPT yang
bersangkutan.
Pasal 21
Penunjukkan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/11/2003 tentang Penunjukan Surveyor
Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
masih tetap berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan
Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2009
Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,
Mari Elka Pangestu
peraturan/permd/23m-dagper62009.txt · Last modified: 2023/02/05 06:12 by 127.0.0.1