KLIPedia

            MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa dalam rangka peningkatan tertib usaha, mendukung upaya pelestarian sumber
    daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global dan memperlancar perolehan
    hasil devisa ekspor, perlu diatur ekspor barang yang wajib menggunakan Letter of
    Credit (L/C);

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
    ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.  Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
    Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
    Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
    Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan
    Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1,
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara
    Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

6.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
    Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
    Negeri;

7.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
    Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
    terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
    Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara
    Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
    Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
    diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
    21 Tahun 2008;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998
    tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali
    terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
    tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
    diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang
    Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

Memperhatikan:

1.  Risalah Rapat Wakil Presiden mengenai Perkembangan Ekspor dan Industri serta
    Harga-harga Komoditi pada tanggal 14 Nopember 2008;

2.  Surat Menteri Pertanian Nomor 309/PD.320/M/12/2008 tanggal 30 Desember 2008;

3.  Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7228/80/MEM.S/2008 tanggal 30
    Desember 2008;

            MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

            PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
            EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT.

            Pasal 1

Ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, hanya dapat
dilakukan dengan cara pembayaran Letter of Credit (L/C) melalui Bank Devisa Domestik.

            Pasal 2

Hasil pembayaran L/C (export proceed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib
disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Domestik.

            Pasal 3

Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, eksportir wajib
mencantumkan nomor L/C pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

            Pasal 4

Barang yang akan diekspor yang tidak diwajibkan menggunakan Pemberitahuan Pabean
Ekspor atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan
dari Peraturan Menteri ini.

            Pasal 5

(1) Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
    I Peraturan Menteri ini, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor setiap 3 (tiga)
    bulan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar
    Negeri.

(2) Bentuk Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
    tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

            Pasal 6

(1) Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat
    (1) dikenakan sanksi penangguhan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran I Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.

(2) Eksportir dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran I Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah melakukan ekspor dengan L/C
    dan menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    5 ayat (1).

            Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

            Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di   :   Jakarta
Pada tanggal    :   5 Januari 2009

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu