peraturan:perla:indper72008
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/M- IND/PER/7 /2008
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRIYANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF
BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka kemitraan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah
ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the
Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (persetujuan Antara Republik Indonesia
dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
b. bahwa berdasarkan kekhususan Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 Part 3 of
Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement dan Operational Procedures Rule 4, Rule 5, Rule 6,
diatur mengenai User Spesific Duty Free Scheme (USDFS);
c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kemitraan ekonomi dimaksud, perlu ditetapkan kelompok
industri yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
Mengingat :
1. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/MTahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between
The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership (Persetujuan antara Republik
Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/ 2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri
Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang
dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/ 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk
Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam
Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam
Rangka User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan
Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT
MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM
RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Industri Pengguna (User) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan
produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk (USDFS) yang telah mendapat Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh
Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Kelompok Industri adalah Kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS.
3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-proauk yang belum dibuat di dalam
negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 untuk keperluan
produksi bagi industri pengguna.
4. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam
(Steel Service Center) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 28920.
5. Surat Keterangan Verifikasi Industri adalah hasil verifikasi terhadap industri yang mengajukan
permohonan fasilitas USDFS, yang diterbitkan oleh Surveyor dan telah ditandasahkan oleh Menteri
Perindustrian atau pejabat yang ditunjuknya.
6. Surveyor adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian
yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jenis industri sesuai kewenangan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005.
8. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Industri Pengguna (Uset) yang dapat memanfaatkan fasilitas USFDS atas impor bahan baku terdiri dari:
a. Industri manufaktur, yang hanya mencakup industri sebagai berikut:
1. industri kendaraan bermotor dan komponennya (automotive, motorcycles, and
components thereof);
2. industri elektrik dan elektronika serta komponennya (electrical and electronic
appliances);
3. industri alat berat dan mesin konstruksi (construction machineries and heavy
equipments); atau
4. industri peralatan energi (petroleum, gas, and electric power);
b. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam
(Steel Service Centre) yang hanya melakukan kegiatan manufaktur sebagai berikut:
1. pemotongan (cutting/shearing);
2. penghalusan permukaan (grinding);
3. pembentukan (drawing) besi dan baja; dan atau
4. proses pengerjaan akhir (finishing).
(2) Fasilitas USDFS oleh Steel Service Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan industri manufaktur sebagaimana ,dimaksud pada ayat (1) huruf a
berdasarkan kontrak kerja.
Pasal 3
Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 digit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Apabila terdapat perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap fasilitas
USDFS yang telah ditetapkan.
Pasal 5
(1) Terhadap Industri Pengguna (User) yang memanfaatkan fasilitas USDFS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 wajib dilakukan Verifikasi Industri oleh Surveyor.
(2) Hasil verifikasi kemampuan memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
(3) Biaya verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada perusahaan yang
melapor.
Pasal 6
Industri Pengguna (User) sebagaimana dalam Pasal 2 dalam mengajukan permohonan fasilitas USDFS wajib
memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri yang telah ditanda-sahkan oleh Menteri Perindustrfan.
Pasal 7
(1) Kewenangan pemberian tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilimpahkan kepada Direktur
Industri Logam.
(2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, kewenangan berada pada Direktur
Industri Mesin.
(3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, kewenangan berada
pada Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.
(4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Menteri.
Pasal 8
Ketentuan teknis dan tata cara Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderallndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
Pasal 9
Industri Pengguna (User) yang dapat memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau
setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ANDI MATTALAITA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 17
peraturan/perla/indper72008.txt · Last modified: 2023/02/05 18:09 by 127.0.0.1