peraturan:perla:938dpbpr
28 Desember 2007
SURAT EDARAN DIREKTUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
NOMOR 9/38/DPBPR
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PELAPORAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEDAGANG VALUTA ASING
DIREKTUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal
5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764), dipandang perlu untuk menetapkan Tata
Cara Perizinan dan Pelaporan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang
melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing sebagai berikut:
I. UMUM
A. Pedagang Valuta Asing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS), yang untuk selanjutnya disebut PVA BPR/BPRS, adalah BPR atau BPRS, yang
melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (banknotes) yang untuk selanjutnya
disebut UKA dan pembelian Traveller's Cheque yang untuk selanjutnya disebut TC, yang telah
memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007
tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing.
B. Persetujuan sebagai PVA yang diberikan kepada kantor pusat BPR/BPRS berlaku pula bagi
kantor cabang BPR/BPRS yang bersangkutan.
C. Penyampaian laporan dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan:
1. Tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung
ke Bank Indonesia, atau
2. Tanggal stempel pos apabila laporan disampaikan melalui kantor pos.
II. TATA CARA PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA
A. BPR/BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1. memiliki tingkat kesehatan BPR selama 12 (dua belas) bulan terakhir tergolong sehat
atau memiliki tingkat kesehatan BPRS selama 12 (dua belas) bulan terakhir minimal
tergolong dalam peringkat komposit 2;
2. memenuhi persyaratan modal disetor (sesuai ketentuan pentahapan) dan
kepengurusan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BPR/BPRS;
3. memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan
KPMM yang berlaku bagi BPR/BPRS;
4. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Kerja BPR/
BPRS;
5. memiliki rencana kesiapan operasional.
B. Kantor pusat BPR/BPRS mengajukan permohonan persetujuan sebagai PVA BPR/BPRS secara
tertulis kepada Bank Indonesia yang wajib dilengkapi dengan dokumen rencana kesiapan
operasional, antara lain meliputi:
1. foto kantor BPR/BPRS yang akan melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA;
2. foto tempat kegiatan usaha di kantor BPR/BPRS yang diajukan dan tata letak ruang;
3. struktur organisasi kantor, termasuk Sumber Daya Manusia yang menangani kegiatan
PVA;
4. sarana penunjang kegiatan usaha, sekurang-kurangnya berupa:
a. kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis;
b. foto alat deteksi keaslian uang;
c. foto tempat penyimpanan uang;
d. foto papan kurs; dan
e. contoh warkat/dokumen yang akan digunakan.
C. Pengajuan permohonan persetujuan sebagai PVA BPR/BPRS sebagaimana dimaksud pada
huruf B disampaikan ke alamat sebagai berikut:
1. Bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI),
permohonan dialamatkan kepada Bank Indonesia, u.p. Direktorat Pengawasan Bank
Perkreditan Rakyat, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
2. Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, permohonan dialamatkan
kepada Bank Indonesia, u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350.
3. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, permohonan
dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat dengan mengacu kepada
pembagian wilayah kerja KBI.
Surat permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA BPR/
BPRS tersebut di atas sesuai contoh pada Lampiran 1.
D. Bank Indonesia memberitahukan kepada kantor pusat BPR/BPRS secara tertulis mengenai
persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha
sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima
secara lengkap.
E. BPR/BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut BPR/
BPRS tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA maka persetujuan yang telah diberikan
dinyatakan tidak berlaku.
III. TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA
A. Kantor pusat BPR/BPRS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha
sebagai PVA wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA BPR/
BPRS ke alamat sebagai berikut:
1. Bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada Bank
Indonesia, u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jl. M.H. Thamrin
No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter u.p.
Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA dan Administrasi.
2. Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada Bank
Indonesia, u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350,
dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter u.p. Bagian Pengaturan dan
Pengawasan PVA dan Administrasi.
3. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada
KBI setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja KBI, dengan
tembusan kepada:
a. Direktorat Pengelolaan Moneter, u.p. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA
dan Administrasi , Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; dan
b. KBI dimana kantor cabang BPR/BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha
sebagai PVA tersebut berada, dalam hal kantor cabang BPR/BPRS tersebut
berada di wilayah kerja KBI yang berbeda dengan kantor pusatnya; dan/atau
c. Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350, dalam hal kantor cabang BPRS yang akan melakukan kegiatan
usaha sebagai PVA berada di wilayah kerja KPBI.
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana tersebut di atas,
sesuai contoh pada Lampiran 2.
B. Bagi BPR/BPRS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai
PVA dan akan melakukan kegiatan PVA di kantor lainnya, diatur sebagai berikut :
1. Kantor pusat BPR/BPRS wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
mengenai rencana kegiatan usaha sebagai PVA pada kantor BPR/BPRS tertentu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan usaha PVA
tersebut dilakukan oleh kantor BPR/BPRS terkait.
2. Rencana kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor BPR/BPRS terkait telah tercantum
dalam Rencana Kerja BPR/BPRS yang bersangkutan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilengkapi dengan dokumen
rencana kesiapan operasional, sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B.
4. Laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada angka 1,
disampaikan oleh kantor pusat BPR/BPRS ke alamat sebagai berikut:
a. Bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada
Bank Indonesia, u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat,
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
b. Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, permohonan
dialamatkan kepada Bank Indonesia, u.p. Direktorat Perbankan Syariah,
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
c. Bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada
KBI setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja KBI, dengan
tembusan kepada KBI dimana kantor cabang BPR yang akan melakukan
kegiatan usaha sebagai PVA tersebut berada, dalam hal kantor cabang BPR
yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA berada di wilayah kerja
KBI yang berbeda dengan kantor pusatnya.
d. Bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, dialamatkan
kepada KBI setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja KBI,
dengan tembusan kepada:
1) KBI dimana kantor cabang BPRS yang akan melakukan kegiatan
usaha sebagai PVA tersebut berada, dalam hal kantor cabang BPRS
tersebut berada di wilayah kerja KBI yang berbeda dengan kantor
pusatnya; atau
2) Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin
No. 2, Jakarta 10350, dalam hal kantor cabang BPRS yang akan
melakukan kegiatan usaha sebagai PVA berada di wilayah kerja KPBI.
Laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA tersebut di atas sesuai contoh
pada Lampiran 3.
5. Laporan pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha PVA bagi kantor cabang wajib
disampaikan oleh kantor pusat BPR/BPRS ke alamat sebagaimana dimaksud pada Bab
III huruf A di atas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan
kegiatan PVA, sesuai contoh pada Lampiran 4.
IV. TATA CARA PELAPORAN
A. Kantor pusat BPR/BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib menyampaikan
laporan berkala berupa Laporan Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut LKU kepada
Bank Indonesia, sebagai berikut:
1. Kantor pusat BPR/BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib
menyampaikan LKU yang meliputi laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA
serta pembelian TC, sesuai contoh pada Lampiran 5.
2. LKU disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala setiap triwulan sebagai
berikut:
- LKU periode triwulan I terdiri dari laporan bulan Januari, Februari dan Maret;
- LKU periode triwulan II terdiri dari laporan bulan April, Mei dan Juni;
- LKU periode triwulan III terdiri dari laporan bulan Juli, Agustus dan September;
- LKU periode triwulan IV terdiri dari laporan bulan Oktober, November dan
Desember.
3. LKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat pada akhir bulan
berikutnya.
Contoh : LKU periode triwulan I disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat
akhir bulan April tahun berjalan.
4. LKU yang disampaikan kepada Bank Indonesia merupakan laporan kegiatan usaha
sebagai PVA secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat dan seluruh kantor
cabang.
5. Dalam rangka keseragaman, pengisian LKU mengacu pada Lampiran 6.
B. Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kantor pusat BPR/BPRS yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PVA wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan
serta laporan transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berlaku.
C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuat secara lengkap, benar, akurat dan
distempel cap perusahaan, serta ditandatangani oleh Direksi atau pejabat BPR/BPRS yang
berwenang.
D. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan kepada Bank Indonesia dalam
media disket/compact disc (CD) dan hardcopy dengan surat pengantar yang ditandatangani
oleh Direksi atau pejabat BPR/BPRS yang berwenang.
E. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan ke alamat sebagai berikut:
1. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI disampaikan kepada Bank
Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter u.p. Bagian Pengaturan dan Pengawasan
PVA dan Administrasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
2. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI disampaikan kepada
KBI dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja KBI.
F. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A
jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka laporan dimaksud disampaikan pada hari
kerja berikutnya.
V. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA BPR/BPRS
A. Kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS dihentikan apabila BPR/BPRS ditetapkan dalam status
pengawasan khusus atau belum memenuhi ketentuan modal disetor atau belum memenuhi
ketentuan kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS diatur sebagai berikut:
1. Bagi BPR/BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus:
Kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS dihentikan sejak penetapan status pengawasan
khusus.
2. Bagi BPR/BPRS yang belum memenuhi ketentuan modal disetor sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan kelembagaan BPR/BPRS:
Kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS dihentikan sejak batas waktu pemenuhan
pentahapan modal disetor berakhir.
3. Bagi BPR/BPRS yang tidak memenuhi ketentuan kepengurusan:
Kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS dihentikan apabila BPR/BPRS yang
bersangkutan tidak memenuhi ketentuan kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan.
C. Kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS dapat dihentikan oleh BPR/BPRS, atas inisiatif sendiri.
D. Tata cara penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS atas inisiatif sendiri diatur
sebagai berikut:
1. Penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS:
a. Kantor pusat BPR/BPRS menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha
sebagai PVA BPR/BPRS secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat
sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf A, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA,
sesuai contoh Lampiran 7.
b. Rencana penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS harus disertai
dengan dokumen:
1) Alasan penghentian; dan
2) Pernyataan bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan
kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS yang dilaksanakan sebelum
tanggal penghentian, telah diselesaikan, yaitu seluruh aktiva valas,
baik UKA maupun TC yang dimiliki telah dijual atau dicairkan dalam
mata uang rupiah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA BPR/
BPRS.
c. Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS disampaikan
oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat
permohonan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA BPR/BPRS diterima
lengkap oleh Bank Indonesia.
d. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib dilaporkan oleh kantor pusat BPR/BPRS kepada Bank
Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf A, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian
kegiatan usaha PVA, seperti contoh pada Lampiran 8.
2. Penghentian kegiatan usaha PVA BPR/BPRS pada 1 (satu) atau lebih kantor BPR/BPRS
wajib dilaporkan oleh kantor pusat BPR/BPRS ke alamat sebagaimana diatur dalam
Bab III huruf A, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan
penghentian kegiatan usaha PVA di kantor cabang BPR/BPRS disertai alasan
penghentian sesuai contoh pada Lampiran 9.
VI. TATA CARA PENYELESAIAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR
Penyelesaian sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dilaksanakan oleh BPR/BPRS dengan
cara sebagai berikut:
A. Pembayaran secara tunai:
1. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI menyetor kepada
Direktorat Pengedaran Uang u.p. Bagian Pengelolaan Uang Kas Keluar (BPUK).
2. Bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, menyetor kepada
KBI setempat.
pada setiap hari kerja, waktu layanan kas, pukul 08.00 s.d 12.00 waktu setempat (hari
Senin s.d Kamis) atau pukul 08.00 s.d 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk
untung rekening nomor :
- 566.000446 "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS" bagi BPRS;
- 566.000447 "Rekening anggaran sehubungan dengan penerimaan sanksi
administratif BPR" bagi BPR konvensional.
B. Pembayaran secara non tunai:
1. Kliring
Transfer ditujukan ke rekening nomor:
a. 566.000446 "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS" bagi BPRS,
dengan mencantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS
XXX" pada kolom keterangan.
b. 566.000447 "Rekening anggaran sehubungan dengan penerimaan sanksi
administratif BPR" bagi BPR konvensional, dengan mencantumkan
"pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX" pada kolom
keterangan.
2. BI-RTGS
Transfer ditujukan ke rekening nomor:
a. 566.000446 "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS" bagi BPRS,
dengan mencantumkan Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566 dan
diberikan keterangan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS
XXX".
b. 566.000447 "Rekening anggaran sehubungan dengan penerimaan sanksi
administratif BPR" bagi BPR konvensional, dengan mencantumkan Transaction
Reference Number (TRN) BIRBK566 dan diberikan keterangan "pembayaran
sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX".
C. BPR/BPRS menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada
Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana pada Bab II huruf C.
VII. KETENTUAN LAIN-LAIN
A. Tata cara penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi PVA BPR/BPRS mengacu pada Peraturan
Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
B. PVA BPR/BPRS dapat memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing paling tinggi sebesar
20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor. Saldo harian pos aktiva dalam valuta asing
dimaksud dihitung dengan menggunakan kurs tengah harian Bank Indonesia yang dapat dilihat
di website Bank Indonesia atau Reuters pada pukul 16.00 WIB.
Pengertian pos aktiva dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing
bukan emas dan TC yang masih berlaku, milik BPR/BPRS yang telah memperoleh persetujuan
untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA, yang dijabarkan dalam rupiah.
C. Persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA bagi PVA BPR/BPRS dinyatakan
tidak berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha BPR/BPRS yang bersangkutan dibekukan atau
izin usaha BPR/BPRS dicabut oleh Bank Indonesia.
VIII. KETENTUAN PENUTUP
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
ttd.
RATNA E. AMIATY
DIREKTUR PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT
peraturan/perla/938dpbpr.txt · Last modified: 2023/02/05 05:07 by 127.0.0.1