peraturan:perdln:09dagluper102007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 09/DAGLU/PER/10/2007
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,
Menimbang :
a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang
Ekspor Indonesia, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan pemberlakuan dan penerbitan Surat
Keterangan Asal (Certificate Of Origin) untuk barang ekspor Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang
Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement On The
Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Coffe
Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional 1994);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol To Amend
The Agreement On The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For
The ASEAN Free Trade Area;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF
ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.
Pasal 1
(1) Jenis dan bentuk formulir SKA preferensi dan non preferensi yang diberlakukan untuk barang ekspor
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
43/M-DAG/PER/10/2007 ditetapkan sesuai ketentuan peruntukannya berdasarkan perjanjian
internasional atau penetapan unilateral termasuk penetapan oleh pemerintah Indonesia.
(2) Untuk setiap penerbitan jenis dan bentuk formulir SKA preferensi dan non preferensi harus mengikuti
ketentuan penerbitan dan tatacara pengisian dari masing-masing formulir SKA.
Pasal 2
Jenis dan bentuk formulir SKA preferensi dan non preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
serta ketentuan penerbitan dan tatacara pengisian untuk masing-masing formulir SKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 3
(1) Penerbitan SKA yang dilakukan atas permintaan eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, dilakukan berdasarkan pengajuan
permohonan penerbitan SKA secara tertulis.
(2) Permohonan penerbitan SKA secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada instansi Penerbit SKA dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan ini.
Pasal 4
(1) Pengajuan permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik untuk penerbitan
SKA dengan cara manual maupun dengan sistem otomatis, harus dilengkapi dengan dokumen
pendukung sebagai berikut :
a. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh petugas Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PEB yang dibuat
secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
b. tindasan asli (original copy) Bill of Lading (B/L) atau fotokopi Air Way Bill (AWB), atau fotokopi
Cargo Receipt jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat; dan
c. invoice;
d. Packing list dan/atau
e. dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.
(2) Pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor untuk keperluan tertentu harus
dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
a. kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKAnya; dan
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk
warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksaannya
menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
(3) Barang ekspor untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
(4) Pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor yang menggunakan SKA Form A, harus
dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
a. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang pertama kali, dilampiri dokumen-
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan :
a) Pernyataan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran IV a dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat yang
bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini apabila pemohon
SKA adalah eksportir produsen; atau
b) Pernyataan Pemohon SKA Form A ditambah dengan Pernyataan Produsen yang
bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IVb dan Struktur Biaya Per Unit
dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini,
apabila pemohon SKA adalah eksportir bukan produsen.
b. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang berikutnya atas barang yang sejenis
tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, hanya
perlu dilampiri :
1. Dokumen-dokumen sebagaimana pada ayat (1) huruf a; dan
2. Surat Penegasan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran VI Peraturan ini.
(5) Untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form D, E, GSTP dan AK harus dilengkapi dengan
dokumen berupa Struktur Biaya Per unit dalam dolar Amerika Serikat yang bentuknya sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini.
Pasal 5
(1) Dalam hal eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA untuk eksportasi barang menggunakan
pesawat udara, kewajiban melampirkan dokumen pendukung berupa Air Way Bill (AWB) dan/atau
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digantikan
untuk sementara waktu dengan dokumen berupa Surat Pernyataan Eksportir tentang belum dapat
dilaksanakannya penyampaian dokumen AWB dan/atau PEB dimaksud.
(2) Eksportir yang menyampaikan Surat Pernyataan Eksportir tentang belum dapat dilaksanakannya
penyampaian dokumen AWB dan/atau PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
dokumen AWB dan/atau PEB kepada Instansi Penerbit SKA :
a. dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SKA; atau
b. sebelum melaksanakan eksportasi berikutnya.
(3) Permohonan eksportir untuk menerbitkan SKA atas eksportasi barang berikutnya tidak dapat dipenuhi
oleh Instansi Penerbit SKA jika eksportir yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 6
(1) Dalam hal pengajuan permohonan penerbitan SKA dilakukan dengan cara manual, eksportir
menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA yang ditandatangani oleh penanggungjawab
perusahaan.
(2) Surat permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan beserta
formulir SKA yang telah diisi oleh eksportir.
Pasal 7
(1) Dalam hal pengajuan permohonan penerbitan SKA dilakukan dengan cara otomasi, eksportir
mengajukan permohonan penerbitan SKA yang disampaikan melalui media penyimpan data elektronik
seperti disket/flashdisk/CD, e-mail atau situs web (website).
(2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh eksportir
sebelum SKA diterbitkan.
Pasal 8
Proses penerbitan SKA dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 adalah 8 (delapan) jam kerja yang dimulai dari pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00.
Pasal 9
(1) Data/informasi isi formulir SKA dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh eksportir untuk
memohon penerbitan SKA, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
43/M-DAG/PER/10/2007, wajib diteliti dan diperiksa kebenaran dan kelengkapannya oleh Instansi
Penerbit SKA atau Pejabat Penandatangan SKA atau Pejabat Penandatangan Pengganti, sebelum SKA
ditandatangani untuk diterbitkan.
(2) Untuk keperluan penelitian atas kebenaran data/informasi isian formulir SKA sebelum SKA
ditandatangani untuk diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SKA
atau pejabat Penandatangan Pengganti dapat :
a. meminta penjelasan/keterangan tambahan dari eksportir atas data/informasi yang
disampaikan; dan/atau
b. melakukan verifikasi dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari
hasil survey mengenai data eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi,
termasuk struktur biaya perunit, berdasarkan data penelusuran negara asal barang (PNAB)
yang dimuat dalam basis data/Database sistem otomasi penerbitan SKA.
(3) Survey mengenai penelusuran negera asal barang (PNAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi data umum eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk
struktur biaya perunit, yang hasilnya dimuat dalam basis data digunakan sebagai referensi dalam
sistem otomasi penerbitan SKA, dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor
independen.
Pasal 10
(1) Terhadap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor mengenai
keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, Instansi Penerbit SKA dan eksportir
yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan dan menyampaikan penjelasan mengenai
keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA dimaksud kepada pemerintah/instansi resmi di negara
tujuan ekspor dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen
Perdagangan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Penerbit Ska
dan eksportir yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor
Departemen Perdagangan.
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2007
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
ttd.
DIAH MAULIDA
Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia;
2. Para Kepala Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan;
3. Direktur PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara;
4. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam;
5. Ketua Lembaga Tembakau Pusat;
6. Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
peraturan/perdln/09dagluper102007.txt · Last modified: 2023/02/05 18:11 by 127.0.0.1