peraturan:perdbc:42bc2008
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran
Barang Impor untuk Dipakai;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor
39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran
negara nomor 4755);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang
Asing yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di
Bidang Impor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tatacara Pengeluaran
Barang Impor untuk Dipakai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap
Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu:
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan
KPU BC;
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya yang selanjutnya
disingkat dengan KPPBC Madya; atau
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat
dengan KPPBC.
6. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan
intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
10. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
11. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Impor.
12. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban
pabean untuk dan atas nama Importir.
13. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau
dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses,
diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer
atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
14. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir
informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi
dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
15. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai
pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway
Bill, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan.
16. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah
Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.
17. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik
seperti disket, compact disk, flash disk, dan yang sejenisnya.
18. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah
bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di
kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau
pengeluarannya.
19. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan
atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk
menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
20. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai
tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk.
21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.
22. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah pajak yang
dipungut oleh Direktorat Jenderal atas impor barang yang terdiri dari Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.
23. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SSPCP
adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti
pembayaran atau penyetoran penerimaan negara berupa bea masuk, cukai, PDRI, dan
PNBP.
24. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pabean sebagai
pengesahan PIB.
25. MITA Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis
Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan
kepabeanan.
26. MITA Non Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis
Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Pabean
untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.
27. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada
MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan
penelitian dokumen.
28. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan
kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:
a. barang ekspor yang diimpor kembali;
b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor
dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah
penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
30. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor
dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen
sebelum penerbitan SPPB.
31. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor
dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
32. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat
dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi
ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor.
33. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan NHI adalah produk dari
kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang
kepabeanan dan/atau cukai.
34. Pemindai Peti Kemas (container scanner) adalah alat yang digunakan untuk melakukan
pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas atau kemasan dengan menggunakan
teknologi sinar X (X-Ray) atau sinar gamma (Gamma Ray).
35. Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa yang selanjutnya disebut dengan client
coordinator adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara
Direktorat Jenderal dengan Orang.
BAB II
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
Bagian Pertama
Penyampaian PIB
Pasal 2
(1) Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean, atau tempat lain yang diperlakukan
sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai wajib diberitahukan dengan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan ke Kantor Pabean.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
a. barang pindahan;
b. barang impor melalui jasa titipan;
c. barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
d. barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia; atau
e. barang impor pelintas batas.
(3) Importir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PIB melalui bank devisa
persepsi, pos persepsi, atau Kantor Pabean paling lambat pada saat penyampaian
PIB.
(4) Ketentuan mengenai tarif, tata cara pengenaan, dan pembayaran PNBP dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.
(5) Ketentuan atas pengeluaran Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 3
(1) PIB dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan dokumen
pemesanan pita cukai dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI yang
seharusnya dibayar.
(2) Dalam hal pengurusan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
sendiri, Importir menguasakannya kepada PPJK.
Pasal 4
(1) Importir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor yang
ditetapkan oleh instansi teknis.
(2) Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. portal Indonesia National Single Window (INSW); atau
b. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
(3) PIB dilayani setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipenuhi.
Bagian Kedua
Cara Penyampaian PIB
Pasal 5
(1) Penyampaian PIB ke Kantor Pabean dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara
berkala setelah pengangkut menyampaikan Pemberitahuan Pabean mengenai barang
yang diangkutnya (BC.1.1), kecuali bagi Importir yang diberikan izin untuk
menyampaikan pemberitahuan pendahuluan (prenotification).
(2) PIB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan diatas formulir.
(3) PIB dalam bentuk data elektronik disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan atau
menggunakan media penyimpan data elektronik.
(4) Penyampaian PIB ke Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan
dilakukan melalui sistem PDE Kepabeanan.
(5) PIB, dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI
disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
(6) Dalam hal barang impor berupa Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya
dengan cara pelekatan pita cukai, selain bukti pembayaran bea masuk, PPnBM, PPh,
dan PNBP, dokumen pemesanan pita cukai disampaikan kepada Pejabat di Kantor
Pabean tempat pengeluaran barang.
(7) Ketentuan mengenai penyampaian PIB secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 6
(1) Untuk PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, PIB, dokumen pelengkap
pabean, dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita
cukai harus disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dalam
jangka waktu:
a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM)
untuk jalur merah;
b. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK)
untuk jalur kuning;
c. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau; dan
d. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur
MITA Non Prioritas.
(2) Dikecualikan dari penyampaian hasil cetak PIB dan bukti pelunasan bea masuk, cukai,
PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, penyampaian
PIB berikutnya oleh Importir yang bersangkutan tidak dilayani sampai dipenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Permohonan Perubahan Data PIB
Pasal 7
(1) Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB dengan mengajukan
permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan atas kesalahan data PIB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Keempat
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
Pasal 8
(1) Pembayaran bea masuk dan PDRI dilakukan dengan cara:
a. pembayaran tunai; atau
b. pembayaran berkala.
(2) Pembayaran berkala dapat dilakukan oleh MITA Prioritas dan Importir yang diberikan
kemudahan PIB berkala.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, Importir melakukan pembayaran bea
masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI, sebelum menyampaikan PIB ke Kantor
Pabean.
(4) Pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
(5) Khusus terhadap importasi di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE
Kepabeanan, pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos
Persepsi yang terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan.
(6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan
SSPCP.
(7) SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan ke Kantor Pabean
harus mencantumkan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)
dan/atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
(8) NTB/NTP dan/atau NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas PIB yang
didaftarkan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan
disampaikan secara elektronik oleh Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi ke Kantor
Pabean.
BAB III
BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI
Bagian Pertama
Nilai Pabean
Pasal 9
(1) Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan PDRI adalah nilai transaksi dari
barang yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan
berdasarkan nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai
transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode
komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten.
(3) Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan
Cost Insurance Freight (CIF).
(4) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan Nilai Pabean diatur tersendiri dengan
Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Penetapan NDPBM
Pasal 10
(1) Untuk penghitungan bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI,
dipergunakan NDPBM yang berlaku pada saat:
a. dilakukannya pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI,
dalam hal PIB dengan pembayaran bea masuk, PIB berkala atau PIB
penyelesaian atas barang-barang yang mendapat fasilitas pembebasan;
b. diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI, dalam hal PIB
dengan penyerahan jaminan; atau
c. PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean, dalam hal PIB dengan
mendapatkan pembebasan bea masuk atau PIB dengan pembayaran berkala.
(2) Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
diterbitkan secara berkala.
(3) Dalam hal nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM tidak tercantum
dalam keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai tukar
yang dipergunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot harian valuta asing yang
bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada
penutupan hari kerja sebelumnya.
Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor
Pasal 11
(1) Klasifikasi dan pembebanan barang impor untuk penghitungan bea masuk dan PDRI
berpedoman pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
(2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan di bidang impor yang berakibat pembebanan
yang berbeda dengan BTBMI maka berlaku ketentuan perubahan dimaksud.
(3) Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat
nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
Bagian Keempat
Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
Pasal 12
(1) Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
a. Untuk tarif advalorum, bea masuk = nilai pabean X NDPBM X pembebanan bea
masuk; atau
b. Untuk tarif spesifik, bea masuk = jumlah satuan barang X pembebanan bea
masuk per-satuan barang.
(2) PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:
a. PPN = % PPN x (nilai pabean + bea masuk + cukai);
b. PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + bea masuk + cukai); dan
c. PPh = % PPh x (nilai pabean + bea masuk + cukai)
(3) Bea Masuk sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bea masuk
yang dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah.
(4) Bea masuk, cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum
dalam PIB dan dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh untuk satu PIB.
BAB IV
PEMERIKSAAN PABEAN
Bagian Pertama
Pemeriksaan Pabean Secara Selektif
Pasal 13
(1) Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara
selektif berdasarkan manajemen risiko.
(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian
dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
Bagian Kedua
Penetapan Jalur
Pasal 14
Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1), ditetapkan jalur pengeluaran Barang Impor.
Pasal 15
(1) Jalur pengeluaran Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah
sebagai berikut:
a. Jalur Merah;
b. Jalur Kuning;
c. Jalur Hijau;
d. Jalur MITA Non-Prioritas; dan
e. Jalur MITA Prioritas.
(2) Terhadap Barang Impor yang merupakan:
a. barang ekspor yang diimpor kembali;
b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pengeluarannya
ditetapkan melalui jalur MITA Non Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Fisik (SPPF) yang merupakan izin untuk dilakukan pemeriksaan
fisik di tempat Importir.
(3) Dalam hal jalur pengeluaran Barang Impor ditetapkan Jalur Kuning dan diperlukan
pemeriksaan laboratorium, Importir wajib menyiapkan barangnya untuk pengambilan
contoh.
(4) Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat
pemeriksa dokumen.
Pasal 16
(1) Importir yang barang impornya ditetapkan jalur merah wajib:
a. menyerahkan hardcopy PIB, dokumen pelengkap pabean, dan SSPCP, dalam
hal PIB disampaikan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan;
b. menyiapkan barang untuk diperiksa; dan
c. hadir dalam pemeriksaan fisik, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(2) Dalam hal Importir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat atas risiko dan biaya Importir.
(3) Atas permintaan Importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan perpanjangan apabila yang bersangkutan dapat memberikan
alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik.
(4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengusaha TPS wajib memberikan bantuan teknis yang diperlukan atas beban biaya
Importir.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Fisik
Pasal 17
(1) Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal SPJM atau SPPF.
(2) Importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan dimulainya pemeriksaan fisik barang
kepada Pejabat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan fisik barang impor diatur tersendiri dengan
Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 18
(1) Untuk Kantor Pabean yang mengoperasikan pemindai peti kemas, pemeriksaan fisik
barang dapat dilakukan dengan menggunakan pemindai peti kemas.
(2) Pemeriksaan dengan menggunakan pemindai peti kemas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:
a. barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur hijau dan terkena pemeriksaan
acak melalui pemindai peti kemas;
b. barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun hanya terdiri dari
satu jenis (satu pos tarif);
c. barang impor dalam refrigerated container yang berdasarkan pertimbangan
dari Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat diperiksa dengan
pemindai;
d. barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen;
e. barang peka udara; atau
f. barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti
kemas.
(3) Dikecualikan dari pemeriksaan melalui pemindai peti kemas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap:
a. barang impor peka cahaya;
b. barang impor yang mengandung zat radioaktif; atau
c. barang impor lainnya yang karena sifatnya dapat menjadi rusak apabila
dilakukan pemindaian.
Pasal 19
(1) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Impor, Pejabat pemeriksa
dokumen dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
(2) Terhadap uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dikenakan PNBP.
Bagian Keempat Penelitian Tarif dan Nilai Pabean
Pasal 20
(1) Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan impor yang berlaku, Pejabat
melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 21
(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI, Pejabat
menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
(2) Terhadap SPTNP yang terbit atas PIB yang ditetapkan jalur merah atau jalur kuning,
Pejabat menerbitkan SPPB setelah:
a. Importir melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi
administrasi berupa denda; atau
b. Importir menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau
sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.
Bagian Kelima Keberatan
Pasal 22
(1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang dilakukan
oleh Pejabat mengenai:
a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI;
b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
c. kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI selain karena tarif
dan/atau nilai pabean; dan/atau
d. penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan
pembayaran.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
a. Direktur Jenderal u.p. Kepala KPU BC dalam hal keberatan diajukan di KPU BC;
b. Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai melalui Kepala KPPBC Tipe Madya atau Kepala KPPBC dalam hal
keberatan diajukan di KPPBC Tipe Madya atau di KPPBC.
(3) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyerahkan jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali:
a. Barang Impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai dengan
keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang
tersebut belum diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh Pejabat;
b. tagihan telah dilunasi; atau
c. penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.
BAB V
PENGELUARAN BARANG IMPOR
Pasal 23
Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan setelah mendapat persetujuan dari sistem
komputer pelayanan atau Pejabat.
Pasal 24
(1) Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor untuk dipakai dengan PIB
yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan ditetapkan sesuai lampiran
I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor untuk dipakai dengan PIB
yang disampaikan dalam bentuk media penyimpan data elektronik ditetapkan sesuai
lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor untuk dipakai dengan PIB
yang disampaikan menggunakan tulisan di atas formulir ditetapkan sesuai lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB VI
LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification)
Pasal 25
(1) Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB:
a. sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir MITA Prioritas
tanpa harus mengajukan permohonan; atau
b. paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perkiraan pembongkaran
barang impor bagi Importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala
Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Bagian Kedua
Barang Impor Eksep
Pasal 26
(1) Apabila pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean terdapat selisih
kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam PIB (eksep), penyelesaian atas barang
yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PIB semula paling lama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB.
(2) Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian barang impor eksep ditetapkan sesuai
lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Ketiga
Impor Barang Kena Cukai (BKC)
Pasal 27
(1) Importir yang mengimpor BKC wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC).
(2) Barang Impor berupa BKC wajib dilunasi cukainya sebelum diterbitkan SPPB.
(3) Dikecualikan dari ketentuan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhadap Barang Impor berupa BKC yang mendapat:
a. pembebasan cukai; atau
b. fasilitas cukai tidak dipungut.
Bagian Keempat
Barang Larangan dan/atau Pembatasan
Pasal 28
Dalam hal terdapat Barang Impor yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan
diberitahukan dengan benar dalam dokumen PIB tetapi belum memenuhi persyaratan impor,
maka terhadap barang lainnya yang tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan
dalam PIB yang bersangkutan dapat diizinkan untuk diberikan persetujuan pengeluaran
barang setelah dilakukan penelitian mendalam.
Bagian Kelima
Pembatalan PIB
Pasal 29
(1) PIB yang diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan
hanya dapat dibatalkan dalam hal:
a. salah kirim yaitu data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain dari Kantor Pabean
tempat pengeluaran barang; dan/atau
b. penyampaian data PIB dari importasi yang sama dilakukan lebih dari satu kali.
(2) Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan permohonan Importir.
Bagian Keenam
Formulir
Pasal 30
Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan
sesuai lampiran V.
Bagian Ketujuh
Ketentuan Khusus
Pasal 31
Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini tidak berlaku untuk pengeluaran Barang
Impor untuk dipakai yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan, seperti:
a. impor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa; atau
b. pengeluaran Barang Impor untuk diekspor kembali.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Tata kerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan melalui
sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data elektronik berdasarkan:
a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007; dan
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007.
tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 33
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kepala KPU BC dapat
menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan impor untuk dipakai
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka:
a. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor P-06/BC/2007, sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal ini;
b. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-97/BC/2003 tentang Profil Importir dan Profil Komoditi untuk Penetapan Jalur
Dalam Pelayanan Impor, sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal ini; dan
c. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007,
sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2008
Direktur Jenderal,
ttd,
Anwar Suprijadi
NIP 120050332
peraturan/perdbc/42bc2008.txt · Last modified: 2023/02/05 18:17 by 127.0.0.1