peraturan:perdbc:40bc2008
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang
Ekspor;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap
Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan
di Bidang Ekspor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea
Keluar;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA
LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan
mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban
pabean untuk dan atas kuasa importir atau Eksportir.
5. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat dengan PJT adalah perusahaan
yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi yang berwenang serta
memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala
Kantor Pabean.
6. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB adalah
pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang.
8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
10. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah pertukaran
data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang
terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
11. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik
seperti disket, compact disc, flash disk, dan yang sejenisnya.
12. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan KITE adalah
pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas
impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain
yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
13. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang
dikenakan terhadap Barang Ekspor.
14. Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu adalah Barang Ekspor yang jumlah
dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah sampai di negara tujuan.
15. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang
diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan
atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor
ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
16. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat dengan NPPD
adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau
Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean Pemuatan untuk menyerahkan dokumen
yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
17. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat dengan PPB adalah
pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem
Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik
terhadap Barang Ekspor.
18. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah
pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem
Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan bahwa PEB
ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai.
19. Konsolidasi Barang Ekspor adalah kegiatan mengumpulkan Barang Ekspor yang
diberitahukan dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas
sebelum Barang Ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke
atas sarana pengangkut.
20. Pihak yang melakukan konsolidasi Barang Ekspor adalah badan usaha yang
melaksanakan konsolidasi Barang Ekspor.
21. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan PKBE
adalah pemberitahuan yang dibuat oleh pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi
daftar seluruh PEB dan Nota Pelayanan Ekspor yang ada dalam satu peti kemas.
22. Barang Ekspor Gabungan adalah barang ekspor dengan mendapat fasilitas KITE yang
digabung tidak menjadi satu kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau
tidak mendapat fasilitas KITE.
23. Tidak menjadi satu kesatuan unit adalah barang yang digabungkan menjadi satu
kesatuan yang utuh tetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain
lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam karung.
24. Perusahaan pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim
barang hasil produksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi
Barang Ekspor Gabungan.
25. Perusahaan penerima barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mendapat
fasilitas KITE yang menerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk
digabung menjadi Barang Ekspor Gabungan.
26. Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB adalah bukti telah
diserahkan dan diterimanya suatu barang antara perusahaan pengirim barang dan
perusahaan penerima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
diketahui oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean terdekat.
27. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan hasil
pemeriksaan pabean barang ekspor dengan fasilitas KITE, yang diterbitkan oleh
kantor pabean pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi.
28. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk dari kegiatan
intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang
kepabeanan dan/atau cukai.
29. Kegiatan intelijen di bidang ekspor adalah serangkaian kegiatan didalam siklus
intelijen yang meliputi perencanaan tugas intelijen, pengumpulan, penilaian
penyusunan, pembadingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang data
berdasarkan informasi yang berasal dari database dan/atau informasi lainnya yang
menunjukkan indikator risiko adanya pelanggaran di bidang ekspor.
30. Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor
oleh Eksportir atas PEB yang telah disampaikan.
31. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat SPPBE
adalah surat persetujuan pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean
pelabuhan muat ke daerah pabean.
32. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit
2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang
menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang
oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk
penyerahan barang tersebut.
33. Pelabuhan Muat Asal adalah pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya barang
yang akan diekspor ke sarana pengangkut dalam negeri yang bukan merupakan
bagian dari angkutan multimoda.
34. Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya barang
ekspor ke:
a. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean; atau
b. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari angkutan
multimoda.
35. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
36. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
37. Kantor Pabean Pemeriksaan adalah kantor pabean yang melaksanakan pemeriksaan
fisik Barang Ekspor.
38. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan
intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
39. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan
dokumen ekspor.
40. Pemeriksa adalah pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan fisik barang.
41. Petugas Pengawasan Stuffing adalah pejabat bea dan cukai yang mengawasi
pemuatan barang ke dalam peti kemas.
42. Petugas Dinas Luar adalah pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan
pemasukan Barang Ekspor di Kawasan Pabean atau pemuatan Barang Ekspor di luar
Kawasan Pabean.
BAB II
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
Pasal 2
(1) Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean
pemuatan dengan menggunakan PEB.
(2) Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.
(3) PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib atas ekspor:
a. barang pribadi penumpang;
b. barang awak sarana pengangkut;
c. barang pelintas batas;
d. barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100
(seratus) kilogram.
(4) Dalam hal ekspor barang melalui PJT, PJT dapat memberitahukan dalam satu PEB untuk
beberapa pengirim barang dengan ketentuan PJT:
a. harus berstatus sebagai PPJK;
b. bertindak sebagai Eksportir; dan
c. wajib menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar lanjutan PEB yang
telah dilengkapi dengan nomor pos tarif paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran.
(5) PJT yang tidak menyerahkan lembar lanjutan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c maka atas PEB berikutnya tidak dilayani sampai dengan PJT menyelesaikan
kewajibannya.
(6) Dalam hal pemberitahuan ekspor atas barang yang mendapat fasilitas KITE atau
berasal dari TPB yang diberitahukan oleh PJT dan dikuasakan kepada PJT, maka ekspor
tersebut tidak diperlakukan sebagai Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE atau
berasal dari TPB.
Pasal 3
Atas ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, Eksportir wajib mencantumkan
nomor dan tanggal dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan
ke pelabuhan pemuatan (CK-8) pada PEB.
Pasal 4
(1) Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan
Pabean.
(2) PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh
Eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
(3) PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran
pipa disampaikan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan secara periodik, paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman Barang Ekspor pada
alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean.
Pasal 5
(1) PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk tulisan diatas
formulir.
(2) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
menggunakan sistem PDE kepabeanan, Eksportir menyampaikan PEB dengan
menggunakan sistem PDE kepabeanan.
(3) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya tidak
menggunakan sistem PDE kepabeanan, Eksportir menyampaikan PEB dengan
menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir.
(4) PEB atas Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, disampaikan oleh Eksportir ke
kantor pabean pemuatan dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media
Penyimpan Data Elektronik.
(5) PEB atas Barang Ekspor khusus meliputi:
a. barang kiriman;
b. barang pindahan;
c. barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
d. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan,
atau olah raga;
e. barang cinderamata;
f. barang contoh; dan
g. barang keperluan penelitian.
(6) PEB atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan
huruf g dapat disampaikan oleh Eksportir dengan menggunakan tulisan diatas formulir.
BAB III
PEMBAYARAN PNBP DAN BEA KELUAR
Pasal 6
(1) Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PEB melalui bank devisa
persepsi, pos persepsi, atau kantor pabean pemuatan paling lambat pada saat
penyampaian PEB.
(2) Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat dilakukan setelah
penyampaian PEB.
(3) Tarif, tata cara pengenaan, dan pembayaran PNBP dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PNBP.
Pasal 7
(1) Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Eksportir wajib melakukan
pembayaran Bea Keluar paling lambat pada saat penyampaian PEB.
(2) Dalam hal Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar merupakan Barang Ekspor dengan
karakteristik tertentu, Eksportir dapat melakukan pembayaran Bea Keluar paling lama
60 (enam puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
(3) Tata cara pengenaan dan pembayaran Bea Keluar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bea Keluar.
BAB IV
PEMERIKSAAN PABEAN
Bagian Pertama
Penelitian Dokumen
Pasal 8
(1) Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen
setelah PEB disampaikan.
(2) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
menggunakan sistem PDE kepabeanan, dilakukan:
a. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi:
1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
2. kelengkapan pengisian data PEB;
3. pembayaran PNBP; dan/atau
4. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar.
b. penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan pembatasan meliputi kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan oleh instansi terkait.
(3) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan:
a. penelitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi:
1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
2. kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing
list;
3. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
a) dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
b) bukti pembayaran PNBP; dan
c) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai
Bea Keluar; dan/atau
b. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap kelengkapan pengisian
data PEB;
c. penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan oleh instansi terkait.
(4) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
melayani PEB dalam bentuk tulisan diatas formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh:
a. pejabat penerima dokumen meliputi:
1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
2. kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing
list; dan/atau,
3. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
a) dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
b) pembayaran PNBP; dan
c) pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea
Keluar.
b. pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan
pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh
instansi terkait.
Pasal 9
(1) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
menggunakan sistem PDE kepabeanan, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data
PEB menunjukkan:
a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP;
b. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya, diterbitkan respons NPPD;
c. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi
nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE; atau
d. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan
tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons PPB.
(2) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik atau tulisan diatas
formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:
a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada Eksportir
disertai NPP;
b. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya, diterbitkan NPPD;
c. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi
nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau
d. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan
tanggal pendaftaran dan diterbitkan PPB.
(3) Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
huruf b, dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait
sebagaimana tercantum dalam NPPD wajib diserahkan oleh Eksportir kepada pejabat
bea dan cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan dan
pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean.
(4) Penelitian ketentuan tentang larangan dan pembatasan dilakukan oleh:
a. Portal Indonesian National Single Window (INSW); atau
b. pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian ketentuan mengenai barang
larangan dan/atau pembatasan.
(5) NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dicetak sesuai
peruntukannya sebagai berikut:
a. satu lembar untuk eksportir;
b. satu lembar untuk pengusaha TPS;
c. satu lembar untuk pengangkut; dan
d. satu lembar untuk kantor pabean.
(6) Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor
tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.
(7) Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor
dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan
penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:
a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasil
pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai; atau
b. paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil
pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Fisik Barang
Pasal 10
(1) Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:
a. akan diimpor kembali;
b. pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
c. mendapat fasilitas KITE;
d. dikenai Bea Keluar;
e. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau
f. berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi
yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan
perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap Eksportir tertentu yang atas Barang
Ekspornya:
a. mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
b. dikenai Bea Keluar.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat
indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan
perundang-undangan.
(4) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan di:
a. Kawasan Pabean pelabuhan muat;
b. gudang Eksportir; atau
c. tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan barang setelah
mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
(5) Dalam hal terhadap Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di luar Kawasan
Pabean, PEB disampaikan ke kantor pabean pemuatan paling lambat 2 (dua) hari
sebelum dimulainya pemeriksaan fisik barang.
Pasal 11
(1) Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang (tingkat pemeriksaan
100%) terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f.
(2) Pemeriksaan fisik Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE dilakukan dengan
tingkat pemeriksaan 10% secara acak dari seluruh partai barang dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.
(3) Dalam hal partai barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, pemeriksaan fisik dilakukan
terhadap seluruh partai barang tersebut.
(4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditingkatkan menjadi 100%
dalam hal:
a. jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan
packing list; atau
b. jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan
packing list.
Pasal 12
(1) Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut
melalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil
pengukuran alat ukur dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju ke luar daerah
pabean, pemeriksaan fisik Barang Ekspor didasarkan pada hasil pengukuran ditempat
pengukuran terakhir di dalam daerah pabean.
(3) Terhadap Barang Ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan diluar Kawasan Pabean
pelabuhan muat harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti
kemas atau kemasan barang.
Pasal 13
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang
sesuai:
a. pemeriksa menerbitkan NPE; dan
b. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea
Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang
tidak sesuai, maka terhadap:
a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
menerbitkan Nota Pembetulan;
b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali,
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan
menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada pejabat bea dan
cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian
lebih lanjut;
c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen
Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang
di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota
Pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
d. Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut; dan/atau
e. Barang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya
sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut.
(3) Nota Pelayanan Ekspor diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas
Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;
b. ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah dipenuhi kewajiban
pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terdapat bukti
adanya indikasi tindak pidana.
(4) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa
Dokumen Ekspor dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
(5) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE setelah terbit hasil uji laboratorium.
(6) Tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean Barang Ekspor diatur dalam
lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 14
(1) Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.
(2) Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan reputasi Eksportir yang meliputi:
a. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi
administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, Bea Keluar, cukai, dan pajak;
c. telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan rekomendasi Direktur Audit;
dan/atau
d. telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib
pajak patuh.
Pasal 15
(1) Terhadap Eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain
yang mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas diperlakukan
sebagai Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat
indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau terdapat bukti permulaan yang
cukup telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh
Eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang
mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas.
BAB V
KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR
Bagian Pertama
Konsolidasi Barang Ekspor
Pasal 16
(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan konsolidasi.
(2) Pihak yang melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Konsolidator yang merupakan badan usaha yang telah mendapat persetujuan
sebagai pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor
pabean;
b. Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi Barang Ekspornya; atau
c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company).
Pasal 17
(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Konsolidator barang ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, pengusaha mengajukan permohonan
kepada kepala kantor pabean sesuai dengan format sebagaimana Contoh 3.A
Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengusaha
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;
b. menyediakan ruang kerja untuk pemeriksa dan petugas dinas luar;
c. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); dan
d. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing.
Pasal 18
(1) Untuk melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dalam satu kelompok perusahaan, harus
ditunjuk Eksportir yang bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor dari
kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi Barang Ekspornya.
(2) Eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi Barang Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada kantor pabean pemuatan
tentang:
a. perusahaan-perusahaan yang Barang Ekspornya akan dikonsolidasikan;
b. perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format
sebagaimana Contoh 3.B Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 19
(1) Pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) wajib memberitahukan Konsolidasi Barang Ekspornya dalam PKBE dan
menyampaikannya ke kantor pabean pemuatan.
(2) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
menggunakan sistem PDE kepabeanan, penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan.
(3) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya tidak
menggunakan sistem PDE kepabeanan, penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir.
(4) PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai peruntukannya sebagai
berikut:
a. satu lembar untuk masing-masing Eksportir;
b. satu lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi;
c. satu lembar untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
d. satu lembar untuk pengangkut;
e. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
(5) Hasil cetak data PKBE yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran
digunakan sebagai dokumen pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di
pelabuhan muat dan pemuatan ke atas sarana pengangkut.
(6) Dalam hal Eksportir telah menyampaikan PEB di kantor pabean pemuatan, maka
pengangkutan Barang Ekspor dari gudang Eksportir ke tempat konsolidasi
menggunakan NPE, atau PPB beserta PEB.
Pasal 20
(1) Terhadap konsolidasi Barang Ekspor dilakukan pengawasan stuffing.
(2) Pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas
Pengawasan Stuffing berdasarkan PKBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1).
(3) Barang Ekspor konsolidasi yang akan dilakukan stuffing harus sudah dilengkapi
dengan PEB dan NPE.
(4) Tatakerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi Barang Ekspor diatur dalam
lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Kedua
Penggabungan Barang Ekspor yang mendapat Fasilitas KITE
Pasal 21
(1) Eksportir yang mendapat fasilitas KITE dapat melakukan ekspor barang gabungan
dengan cara menggabungkan barang hasil produksinya dengan barang hasil produksi
dari perusahaan lain yang mendapat fasilitas KITE atau tidak mendapat fasilitas KITE.
(2) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. atas permintaan pembeli di luar negeri yang dibuktikan dengan adanya
perjanjian jual beli antara pembeli diluar negeri dengan perusahaan penerima
dan perusahaan pengirim barang; dan
b. Barang Ekspor yang digabungkan tidak menjadi satu kesatuan unit.
(3) Perusahaan pengirim barang wajib memberitahukan barang yang akan diserahkannya
kepada perusahaan penerima barang dengan menggunakan SSTB ke kantor pabean
yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang.
(4) Perusahaan penerima barang wajib memberitahukan ke kantor pabean yang
mengawasinya pada saat menerima barang yang akan digabungkan.
(5) SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:
a. satu lembar untuk perusahaan penerima barang;
b. satu lembar untuk perusahaan pengirim barang;
c. satu lembar untuk kantor pabean tempat penyampaian SSTB;
d. satu lembar untuk kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi perusahaan
penerima barang.
Pasal 22
(1) Barang Ekspor gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
diberitahukan dalam satu PEB sebagai Barang Ekspor dengan ketentuan dalam lembar
lanjutan PEB harus diisi data mengenai:
a. perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan,
meliputi nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; dan
b. barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang
mendapat fasilitas KITE yang digabungkan, meliputi jumlah dan jenis satuan
barang, nomor HS, nilai FOB, nomor dan tanggal SSTB.
(2) Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor pabean pemuatan
menerbitkan LPE untuk masing-masing perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang
hasil produksinya digabungkan untuk diekspor sebagai Barang Ekspor gabungan.
(3) Tatakerja pelayanan Barang Ekspor gabungan diatur sesuai dengan lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB VI
EKSPOR BAHAN BAKU ASAL IMPOR YANG MENDAPAT FASILITAS KITE
Pasal 23
(1) Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas KITE tanpa melalui proses
pengolahan, dapat dilakukan setelah Eksportir mendapatkan persetujuan dari Kepala
kantor pabean pemuatan.
(2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB
dan diterbitkan LPE.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Eksportir dengan
mengajukan permohonan yang memuat alasan dilakukannya ekspor dan disertai
keterangan mengenai:
a. nama, alamat penerima/pembeli, dan negara tujuan;
b. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
c. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang diekspor.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen
impor berupa copy PIB yang ditandasahkan oleh pejabat bea dan cukai yang
menangani distribusi dokumen, invoice, packing list, dan Surat Tanda Terima Jaminan
(STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat pembatalan order dari pembeli barang
jadi di luar negeri, sales contract.
(5) Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
pemeriksaan fisik barang.
(6) Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang diekspor berbeda dengan
barang yang diberitahukan pada PEB dan/atau PIB, Pejabat Pemeriksa Dokumen
Ekspor menyerahkan kepada Unit Pengawasan di kantor pabean pemuatan untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut.
(7) Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai
barang yang mendapat fasilitas KITE dan tidak diterbitkan LPE.
BAB VII
PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN DI PELABUHAN MUAT
Pasal 24
(1) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dilakukan dengan
menggunakan:
a. NPE;
b. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan
pabean;
c. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi, atau;
d. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan
persetujuan muat oleh Kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang
Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean
pemuatan.
(2) Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB, atau PKBE disampaikan
oleh Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai
pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Ekspor di TPS telah mendapat persetujuan
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
(3) Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi penimbunan Barang Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kantor pabean pemuatan.
(4) Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di
kantor pabean pemuatan menyampaikan fotokopi NPE yang sudah ditandatangani
Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke Kantor Pabean yang
mengawasi TPB.
(5) Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean diatur dalam lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB VIII
PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI
Pasal 25
(1) Pemuatan Barang Ekspor ke atas sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat
persetujuan ekspor, dengan menggunakan:
a. NPE;
b. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi; atau
c. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan
persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang
Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean
pemuatan.
(2) NPE, PKBE atau permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan
catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean Pemuatan disampaikan
Eksportir kepada pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan Barang
Ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa
Dokumen Ekspor atau kepala kantor pabean pemuatan.
(3) Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di Kawasan Pabean, atau
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain atas persetujuan kepala kantor
pabean pemuatan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditangguhkan
pelaksanaannya dalam hal Barang Ekspor terkena NHI.
(5) Tata kerja pemuatan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur
Jenderal ini.
Pasal 26
(1) Terhadap PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dilakukan
rekonsiliasi dengan outward manifest yang telah didaftarkan di kantor pabean
pemuatan.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan
beberapa elemen data, yaitu:
a. nomor dan tanggal PEB; dan
b. nomor dan jumlah peti kemas dalam hal menggunakan peti kemas atau jumlah
kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas.
(3) Dalam hal PEB dengan fasilitas KITE, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan mencocokkan elemen data:
a. nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan
b. identitas Eksportir/shipper.
(4) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer Pelayanan
kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data
Elektronik untuk pelayanan ekspor dan manifes, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang
menangani manifes dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
(5) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer Pelayanan ekspor dan
manifes menggunakan tulisan diatas formulir, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani manifes.
(6) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat
elemen data yang tidak cocok, pejabat bea dan cukai yang menangani manifes
melakukan penelitian lebih lanjut.
(7) Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, pejabat bea dan cukai yang menangani
manifest di kantor pabean pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke kantor
pabean yang mengawasi TPB.
(8) Tata kerja rekonsiliasi diatur dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB IX
PEMBATALAN EKSPOR DAN PEMBETULAN DATA PEB
Bagian Pertama
Pembatalan Ekspor
Pasal 27
(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor
pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya.
(2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean
pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana
pengangkut yang tercantum dalam PEB.
Pasal 28
Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan
dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 29
(1) Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut
diterbitkan NHI.
(2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang:
a. sesuai, pembatalan ekspor disetujui;
b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
(3) Tata kerja pembatalan PEB diatur dalam lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Kedua
Pembetulan Data PEB
Pasal 30
(1) Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah disampaikan ke kantor
pabean pemuatan dalam hal terjadi kesalahan data PEB.
(2) Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, Eksportir dapat melakukan pembetulan
data PEB sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
(3) Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti:
a. kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar; atau
b. kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan
peraturan.
(4) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(5) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberitahukan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan
Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).
(6) Terhadap Barang Ekspor yang dilakukan pembetulan data PEB tidak dilakukan
pemeriksaan fisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI.
(7) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang:
a. sesuai, maka pembetulan data PEB disetujui;
b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
Pasal 31
(1) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengenai jenis barang,
jumlah barang, nomor peti kemas, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang dapat
dilayani sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal:
a. tidak keseluruhan Barang Ekspor terangkut (short shipment) atau ekspor
barang curah, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana
pengangkut;
b. ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari
sejak keberangkatan sarana pengangkut.
(2) Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor
voyage/flight, tanggal perkiraan ekspor yang disebabkan oleh short shipment, dapat
dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut
semula.
(3) Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang
dikenai Bea Keluar dapat dilayani dengan ketentuan:
a. barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean;
b. diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan
pabean; atau
c. tanggal perkiraan ekspor yang baru tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor
yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain
diluar kawasan pabean.
(4) Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat
nomor pendaftaran.
(5) Pembetulan data PEB atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat dilayani apabila:
a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor;
atau
b. telah mendapatkan penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(6) Tatakerja pembetulan data PEB diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal
ini.
Pasal 32
(1) Terhadap kesalahan data PEB mengenai jenis/kategori ekspor, jenis fasilitas yang
diminta, dan/atau kantor pabean pemuatan tidak dapat dilakukan pembetulan data
PEB.
(2) Jenis/kategori ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekspor:
a. umum;
b. mendapat fasilitas KITE;
c. khusus;
d. TPB;
e. akan diimpor kembali; atau
f. re-ekspor.
(3) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembatalan PEB
sepanjang Barang Ekspor belum dimuat di sarana pengangkut.
(4) Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
memberikan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan permohonan pembatalan PEB yang diajukan oleh Eksportir.
(5) Terhadap Barang Ekspor yang telah dilakukan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Eksportir menyampaikan PEB baru sepanjang Barang Ekspor belum
dimuat di sarana pengangkut.
(6) Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, eksportir wajib mengajukan pembatalan
PEB terhadap:
a. barang ekspor yang belum dimasukkan ke kawasan pabean paling lambat
sampai dengan tanggal perkiraan ekspor;
b. Pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah
dimasukkan ke kawasan pabean; atau
c. Pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal perkiraan ekspor yang
baru melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang
ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean.
(7) Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelayanan ekspor terhadap Eksportir tersebut
tidak dilayani.
Pasal 33
(1) Dalam hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Kawasan Pabean dan:
a. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga
perlu dilakukan penggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan barang,
maka:
1. dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan;
2. terhadap Barang Ekspor yang bersangkutan harus dilakukan
pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum Barang Ekspor dikeluarkan
dari Kawasan Pabean.
b. terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga
perlu dilakukan penggantian pada peti kemas atau kemasan barang, maka:
1. dilakukan pembetulan data PEB dan harus diberitahukan kepada
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan;
2. terhadap Barang Ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya
akan diganti harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum
Barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
(2) Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2.
dilakukan dengan menggunakan SPPBE.
(3) SPPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak sesuai peruntukkannya sebagai
berikut:
a. satu lembar untuk eksportir;
b. satu lembar untuk pengusaha TPS; dan
c. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
(4) Tata kerja pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean karena dilakukan
pembetulan atau pembatalan PEB diatur dalam lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal
ini.
BAB X
PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DATA PKBE
Bagian Pertama
Pembatalan Data PKBE
Pasal 34
(1) PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembatalan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang
melakukan konsolidasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean
pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila
permohonan diajukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi sebelum Barang Ekspor
dimuat di sarana pengangkut.
Bagian Kedua
Pembetulan Data PKBE
Pasal 35
(1) PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang
melakukan konsolidasi dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PKBE
(PP-PKBE) sebelum Barang Ekspor masuk ke Kawasan Pabean.
(3) Dalam hal Barang Ekspor telah masuk ke Kawasan Pabean tetapi belum dimuat ke
sarana pengangkut, pembetulan data PKBE dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. adanya keputusan dari pengusaha TPS yang mengakibatkan pengurangan
jumlah Barang Ekspor dari dalam petikemas dan berkurangnya jumlah
dokumen PEB yang tercantum dalam PKBE;
b. pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah dokumen, nomor dan
tanggal PEB; dan
c. mendapat persetujuan Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(4) Pembetulan PKBE dapat disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan atau tulisan
diatas formulir.
(5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap semua
elemen data kecuali identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantor
pabean pemuatan.
(6) Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan
kode kantor pabean pemuatan dilakukan pembatalan PKBE.
(7) Dalam hal PKBE disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan, maka pembetulan
dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan atau
tulisan di atas formulir; dan
b. pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan tulisan di atas formulir.
(8) Tata kerja pembatalan dan pembetulan PKBE diatur dalam lampiran X Peraturan
Direktur Jenderal ini.
BAB XI
BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT DENGAN SARANA
PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI YANG BUKAN
MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA
Pasal 36
(1) Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut
atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, PEB
dapat disampaikan di kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperiksa fisik dilakukan
penyegelan oleh kantor pabean pemuatan atau Kantor Pabean Pemeriksaan di
Pelabuhan Muat Asal.
(3) Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal memberitahukan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala kantor pabean pemuatan di
Pelabuhan Muat Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan
sarana pengangkut.
(4) Kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan pengawasan
pemuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke sarana pengangkut yang
akan berangkat menuju ke luar daerah pabean.
(5) Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor memberitahukan kepada
kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan
outward manifest atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak penyerahan outward manifest.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sesuai
contoh 3.e dan contoh 3.f pada Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7) Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana
pengangkut laut dan udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan
multimoda diatur dalam lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB XII
PENERBITAN DAN PEMBETULAN LPE
Bagian Pertama
Penerbitan LPE
Pasal 37
(1) Terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE, diterbitkan LPE oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
(2) LPE diterbitkan setelah elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kedapatan sesuai.
(3) Dalam hal terdapat sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kedapatan tidak sesuai, LPE
diterbitkan setelah Eksportir menyerahkan dokumen:
a. hasil cetak PEB, invoice, packing list;
b. PEB pembetulan, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
c. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk
Kawasan Pabean, atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam
hal barang ekspor dimuat di tempat lain diluar kawasan pabean; dan
d. copy B/L atau AWB.
(4) Eksportir wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.
(5) Dalam hal Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan dalam jangka
waktu lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB, maka LPE
tidak diterbitkan.
(6) LPE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut:
a. satu lembar untuk Eksportir;
b. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
(7) Tata kerja penerbitan LPE diatur dalam lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Kedua
Pembetulan LPE
Pasal 38
(1) Terhadap LPE yang telah diterbitkan dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE.
(2) Pembetulan LPE dapat dilakukan dalam hal terdapat pembetulan data PEB atau
karena kesalahan administratif atas penerbitan LPE.
BAB XIII
PENATAUSAHAAN PEB
Pasal 39
(1) Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir,
pejabat bea dan cukai yang menangani data ekspor melakukan perekaman data PEB
dan penatausahaan PEB.
(2) Data PEB disimpan secara elektronik pada kantor wilayah dan Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai.
(3) Pengiriman data PEB dari kantor pabean pemuatan ke kantor wilayah dan Direktorat
Informasi Kepabeanan dan Cukai diatur lebih lanjut oleh Direktur Informasi
Kepabeanan dan Cukai.
Pasal 40
Eksportir wajib menyimpan PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dan dokumen
pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di
Indonesia.
BAB XIV
PENGAWASAN DI BIDANG EKSPOR
Pasal 41
(1) Untuk keperluan pengawasan, unit pengawasan pada Kantor Pabean melakukan
kegiatan intelijen di bidang ekspor.
(2) Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan scanning barang ekspor dengan
menggunakan mesin pemindai kontainer Gamma Ray.
(3) Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab di bidang penindakan pada Kantor
Pabean dapat melakukan kegiatan:
a. penerbitan NHI dalam hal terdapat indikasi mengenai akan adanya
pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor;
b. penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
telah terjadi pelanggaran di bidang ekspor;
c. patroli.
(4) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang bertanggungjawab
di bidang penindakan membuat laporan kepada kepala kantor pabean.
BAB XV
JAM KERJA PELAYANAN
PASAL 42
(1) Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari
terhadap kegiatan:
a. penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir;
b. pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan Eksportir;
c. pemasukan Barang Ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor ke
Kawasan Pabean; dan
d. pelayanan pabean lain di bidang ekspor.
(2) Kepala kantor pabean mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43
Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil cetak PEB yang telah
mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB, dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah.
Pasal 44
(1) Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE kepabeanan
atau Media Penyimpan Data Elektronik tidak dapat dioperasikan dalam waktu paling
lama 4 (empat) jam, penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas
formulir dan dilakukan perekaman data PEB.
(2) Perekaman data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat bea
dan cukai yang menangani data ekspor setelah PEB diberi nomor pendaftaran.
Pasal 45
Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 46
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat
menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan ekspor sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
(1) Tata kerja pelayanan ekspor yang menggunakan sistem PDE atau media penyimpan
data elektronik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
Kep-151/BC/2003 dan Nomor Kep-152/BC/2003 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-79/BC/2004 masih tetap
berlaku sepanjang Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kepabeanan di bidang ekspor
pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan secara penuh
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31
Maret 2009.
BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 48
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 151/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; dan
b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 152/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor yang
Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-79/BC/2004;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 49
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2008
Direktur Jenderal,
ttd,
Anwar Suprijadi
NIP 120050332
peraturan/perdbc/40bc2008.txt · Last modified: 2023/02/05 19:53 by 127.0.0.1