peraturan:perdbc:13bc2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P - 13/BC/2007
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
bahwa dalam rangka menyederhanakan prosedur pemberian fasilitas pembebasan cukai etil alkohol dan
melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan
Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian
Pembebasan Cukai Etil Alkohol;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Instruksi Presiden Nomor 3 TAHUN 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI
ETIL ALKOHOL.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Barang Hasil Akhir adalah barang yang bukan merupakan Barang Kena Cukai yang dalam proses
pembuatannya menggunakan etil alkohol dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi etil alkohol dalam
keadaan bebas.
2. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol,
mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir
yang bukan Barang Kena Cukai.
3. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran atau Importir untuk tidak
membayar cukai yang terutang.
4. Buku Pengawasan adalah buku yang khusus dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mencatat
kegiatan kerja yang dilakukannya antara lain pencatatan mutasi Barang Kena Cukai dan dokumen
cukai terkait lainnya.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
Pasal 2
Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan
Barang Hasil Akhir dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal ini
Pasal 4
Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial dilakukan sesuai dengan tata cara
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini
Pasal 5
(1) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan
Importir etil alkohol yang digunakan oleh produsen Barang Hasil Akhir.
(2) untuk memperoleh pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau
Importir etil alkohol mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui
Kepala kantor Pelayanan yang mengawasi pabrik Barang Hasil Akhir.
(3) Dalam hal etil alkohol berasal dari luar negeri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menyebutkan tempat pemasukan etil alkohol.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kali harus dilampiri dengan :
a. kopi surat atau izin produsen Barang Hasil Akhir yang ditandasahkan oleh pejabat dari instansi
terkait, yaitu :
1) izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perindustrian , perdagangan, dan/atau kesehatan atau Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).
2) rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan/
pengawasan obat dan makanan terhadap produk tertentu yang diharuskan mendapat
izin dari instansi yang bersangkutan.
b. kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) produsen Barang Hasil Akhir;
c. kopi akte pendirian usaha apabila produsen Barang Hasil Akhir merupakan badan hukum;
d. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pabrik Barang Hasil Akhir dari Kantor Pelayanan yang
mengawasi dilengkapi gambar denah/lokasi pabrik;
e. rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun takwim, meliputi :
1) jenis dan jumlah Barang Hasil Akhir yang diproduksi setiap bulan dan dalam satu
tahun takwim;
2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang.
f. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan
Barang Hasil Akhir; dan
g. contoh Barang Hasil Akhir yang diproduksi.
(5) Dalam hal persyaratan permohonan telah dipenuhi, Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol
diberikan oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
(6) Dalam hal persyaratan permohonan tidak dipenuhi, Direktur Cukai memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi
kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai
mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
Pasal 6
(1) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan
Importir etil alkohol yang digunakan oleh badan/lembaga resmi pemerintah.
(2) Untuk memperoleh pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat penyimpanan khusus pencampuran, atau
Importir etil alkohol mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui
Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi badan/lembaga resmi pemerintah.
(3) Dalam hal etil alkohol berasal dari luar negeri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyebutkan tempat pemasukan etil alkohol.
(4) Permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali harus
dilampiri dengan :
a. rekomendasi dari kepala badan/lembaga resmi pemerintah atau instansi setempat yang
lingkup tugasnya membawahi badan/lembaga resmi pemerintah yang mengajukan
permohonan pembebasan.
b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pelayanan yang mengawasi dilengkapi gambar
denah/lokasi tempat penimbunan etil alkohol ditempat badan/lembaga resmi pemerintah yang
bersangkutan.
c. rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun takwim.
(5) Dalam hal persyaratan permohonan telah dipenuhi, Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol
diberikan oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
(6) Dalam hal persyaratan permohonan tidak dipenuhi, Direktur Cukai memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi
kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai
mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
Pasal 7
(1) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan
Importir etil alkohol yang digunakan oleh rumah sakit.
(2) Untuk memperoleh pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau
Importir etil alkohol mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui
Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi rumah sakit.
(3) Dalam hal etil alkohol berasal dari luar negeri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyebutkan tempat pemasukan etil alkohol.
(4) Permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali harus
dilampiri dengan :
a. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pelayanan yang mengawasi dilengkapi denah/
lokasi tempat penimbunan etil alkohol pada rumah sakit yang bersangkutan.
b. rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun takwim.
(5) Dalam hal persyaratan permohonan telah dipenuhi, Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol
diberikan oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
(6) Dalam hal persyaratan permohonan tidak dipenuhi, Direktur Cukai memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi
kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai
mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
Pasal 8
Jangka waktu proses penelitian dan penyelesaian permohonan pembebasan cukai secara hirarki ditetapkan :
a. di Kantor Pelayanan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
b. di Direktorat Cukai paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Pasal 9
(1) Untuk memastikan pemakaian etil alkohol dalam proses produksi Barang Hasil Akhir, Kepala Kantor
Pelayanan dapat melakukan uji laboratorium terhadap contoh Barang Hasil Akhir yang diajukan.
(2) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan.
Pasal 10
Jumlah etil alkohol yang akan diberikan pembebasan dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi,.
realisasi pemakaian etil alkohol dalam tahun sebelumnya, atau kapasitas produksi terpasang yang diizinkan.
Pasal 11
Keputusan pembebasan cukai etil alkohol yang diberikan berlaku sampai dengan akhir tahun takwim pada
tahun berjalan dan tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai
atas nama Menteri Keuangan.
Pasal 12
(1) Apabila produsen Barang Hasil Akhir, kepala badan/lembaga resmi pemerintah, atau kepala/pimpinan
rumah sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai pada periode tahun
berjalan jumlah etil alkohol tidak mencukupi, dapat mengajukan pesanan tambahan melalui
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran, atau Importir etil alkohol.
(2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran, atau Importir etil alkohol mengajukan permohonan penambahan pembebasan cukai
berdasarkan pesanan tambahan dari produsen Barang Hasil Akhir, kepala badan/lembaga resmi
pemerintah, atau kepala/pimpinan rumah sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas
pembebasan cukai.
(3) Permohonan penambahan penggunaan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
a. etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan
Barang Hasil Akhir sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal ini.
b. etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal ini.
c. etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial sesuai dengan tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 13
(1) Pabrik Barang Hasil Akhir, badan/lembaga resmi pemerintah, atau rumah sakit diberikan Nomor Pokok
Pembebasan (NPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenal/identitas sebagai pengguna etil alkohol
dengan fasilitas pembebasan cukai oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai atas nama Menteri
Keuangan.
(2) Produsen Barang Hasil Akhir, kepala badan/lembaga resmi pemerintah, atau kepala/pimpinan rumah
sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertanggung jawab terhadap etil alkohol yang dimasukkan ke tempat penimbunannya.
(3) Setelah masa berlaku keputusan sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai
berakhir, terhadap sisa etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tidak boleh digunakan sebelum mendapat keputusan sebagai pengguna etil alkohol
dengan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol yang baru, kecuali sebelum digunakan telah mendapat
izin dari Kepala Kantor Pelayanan.
Pasal 14
(1) Produsen Barang Hasil Akhir, kepala badan/lembaga resmi pemerintah, atau kepala/pimpinan rumah
sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai, harus mengirimkan laporan
bulanan penggunaan etil alkohol kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai melalui Kepala kantor
Pelayanan yang mengawasi, dengan menggunakan format :
a. LACK-3 untuk pengusaha pabrik yang melakukan proses produksi terpadu;
b. LACK-4 untuk pengusaha pabrik lainnya;
c. LACK-5 untuk kepala badan/lembaga resmi pemerintah yang menggunakan etil alkohol untuk
keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan;
d. LACK-6 untuk kepala/pimpinan rumah sakit yang menggunakan etil alkohol untuk tujuan
sosial.
(2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran atau Importir etil alkohol yang memasok etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai
harus mengirimkan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur cukai melalui Kepala
Kantor Pelayanan yang mengawasi tentang penyerahan dan/atau penjualan etil alkohol dengan
LACK-9.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah diterima oleh Kepala Kantor
Pelayanan yang mengawasi paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, keputusan fasilitas
pembebasan cukai yang telah diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dapat ditinjau kembali.
Pasal 15
(1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran, atau Importir etil alkohol wajib memperhitungkan saldo etil alkohol pada akhir tahun
yang berada di tempat penimbunan etil alkohol pabrik Barang Hasil Akhir, badan/lembaga resmi
pemerintah, atau rumah sakit.
(2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kuota pembebasan cukai etil
alkohol tahun berikutnya.
(3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran, atau Importir etil alkohol dilarang memasok etil alkohol dengan fasilitas pembebasan
cukai melebihi jumlah kuota pembebasan yang telah diberikan, kecuali dengan membayar cukai.
(4) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran, atau Importir etil alkohol yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), terhadap selisih etil alkohol yang melebihi jumlah kuota pembebasan wajib dibayar cukainya.
Pasal 16
Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi pabrik Barang Hasil Akhir, badan/lembaga resmi pemerintah, atau
rumah sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai, wajib memantau pemasukan
etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau
Kawasan Pabean pemasok etil alkohol sesuai dengan jumlah kuota pembebasan yang digunakan untuk setiap
tahun takwim.
Pasal 17
(1) Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi pabrik Barang Hasil Akhir, badan/lembaga resmi
pemerintah, atau rumah sakit sebagai pengguna etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai,
membuat Buku Pengawasan untuk mencatat pemasukan etil alkohol yang mendapat pembebasan
cukai sesuai yang tercantum dalam CK-10, CK-11, dan CK-17.
(2) Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus
pencampuran atau Kawasan Pabean pemasok etil alkohol, membuat Buku Pengawasan untuk
mencatat pengeluaran etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai sesuai yang tercantum dalam
CK-10, CK-11, dan CK-17.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-57/BC/2001 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10/BC/2004 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 19
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
peraturan/perdbc/13bc2007.txt · Last modified: 2023/02/05 05:00 by 127.0.0.1