peraturan:perdbc:08bc2009
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang:
bahwa dalam rangka memberikan panduan yang cukup untuk pembangunan Sistem Komputer
Pelayanan Bea dan Cukai dan untuk memberikan waktu kepada pengguna jasa untuk
menyesuaikan dengan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor
39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran
negara nomor 4755);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang
Asing yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di
Bidang Impor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tatacara Pengeluaran
Barang Impor untuk Dipakai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap
Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN
BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan
laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan,
yaitu:
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat
dengan KPU BC;
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya yang
selanjutnya disingkat dengan KPPBC Madya; atau
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya
disingkat dengan KPPBC.
6. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.
7. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan
kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka
pengawasan.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
10. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
11. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan
impor.
12. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan
PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan
kewajiban pabean untuk dan atas nama importir.
13. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun
dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim,
disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan
menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal,
atau cara lain yang sejenis.
14. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir
informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang
terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
15. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai
pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of
Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen
lainnya yang dipersyaratkan.
16. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah
Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.
17. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data
elektronik seperti disket, compact disk, flash disk, dan yang sejenisnya.
18. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah
bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di
kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan
atau pengeluarannya.
19. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau
lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar
kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan
atau pengeluarannya.
20. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah
nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk.
21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.
22. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah
pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal atas importasi barang yang
terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
Pajak Penghasilan.
23. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan
sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara berupa bea
masuk, cukai, PDRI, dan PNBP.
24. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pabean sebagai
pengesahan PIB.
25. MITA Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur
Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan
kemudahan pelayanan kepabeanan.
26. MITA Non Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur
Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala
Kantor Pabean untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.
27. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan
kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
28. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang
diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa
dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:
a. barang ekspor yang diimpor kembali;
b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
c. barang impor sementara.
29. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian
dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
30. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian
dokumen sebelum penerbitan SPPB.
31. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum
penerbitan SPPB.
32. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat
dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar
memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor.
33. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan NHI adalah produk dari
kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di
bidang kepabeanan dan/atau cukai.
34. Pemindai Peti Kemas (container scanner) adalah alat yang digunakan untuk
melakukan pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas atau kemasan dengan
menggunakan teknologi sinar X (X-Ray) atau sinar gamma (Gamma Ray).
35. Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa yang selanjutnya disebut dengan client
coordinator adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara
Direktorat Jenderal dengan orang.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, setelah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf
d ditambah 1(satu) ketentuan yakni huruf e, ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, dan
2 (dua) ayat disisipkan diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Untuk PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, hasil cetak PIB,
dokumen pelengkap pabean, dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, PDRI,
PNBP, dan dokumen pemesanan pita cukai harus disampaikan kepada Pejabat
di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dalam jangka waktu:
a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah
(SPJM) untuk jalur merah;
b. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Kuning
(SPJK) untuk jalur kuning;
c. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau;
d. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPF untuk jalur MITA Non Prioritas
yang dilakukan pemeriksaan fisik, atau
e. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas atau
MITA Non Prioritas yang berdasarkan fasilitasnya harus menyerahkan
hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean.
(2) Dihapus.
(2a) Dalam hal PIB diajukan melalui portal INSW, dokumen pelengkap pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang berupa izin impor barang
larangan/pembatasan dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak dari portal
INSW.
(2b) Dalam hal PIB diajukan dengan menggunakan kemudahan pemberitahuan
pendahuluan, hasil cetak PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 serta nomor pos/subpos BC 1.1.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi,
penyampaian PIB berikutnya oleh importir yang bersangkutan tidak dilayani
sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Untuk penghitungan bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI,
dipergunakan NDPBM yang berlaku pada saat:
a. dilakukannya pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol,
dan/atau PDRI, dalam hal:
1) PIB dengan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
2) PIB berkala; atau
3) PIB penyelesaian atas barang-barang yang mendapat fasilitas
pembebasan.
b. diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI, dalam hal PIB
dengan penyerahan jaminan; atau
c. PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean, dalam hal:
1) PIB dengan bea masuk dan Pajak dalam rangka impor
dibebaskan atau ditanggung pemerintah; atau
2) PIB dengan pembayaran berkala.
(2) Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang diterbitkan secara berkala.
(3) Dalam hal nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM tidak
tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), nilai tukar yang dipergunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot
harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dollar
Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
(1) Jalur pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah
sebagai berikut:
a. Jalur Merah;
b. Jalur Kuning;
c. Jalur Hijau;
d. Jalur MITA Non-Prioritas; dan
e. Jalur MITA Prioritas.
(2) Terhadap barang impor yang merupakan:
a. barang ekspor yang diimpor kembali;
b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
c. barang impor sementara, yang pengeluarannya ditetapkan melalui jalur
MITA Non Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik
(SPPF) yang merupakan izin untuk dilakukan pemeriksaan fisik di
tempat importir.
(3) Dalam hal jalur pengeluaran barang impor ditetapkan Jalur Kuning dan
diperlukan pemeriksaan laboratorium, importir wajib menyiapkan barangnya
untuk pengambilan contoh.
(4) Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat
pemeriksa dokumen.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a diubah dan setelah Pasal 22 ayat (3) ditambah
1(satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang
dilakukan oleh Pejabat mengenai:
a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI;
b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
c. kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI selain karena tarif
dan/atau nilai pabean; dan/atau
d. penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan
pembayaran.
(2) Dihapus.
(3) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali:
a. barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai dengan
keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang
tersebut belum diterbitkan SPPB;
b. tagihan telah dilunasi; atau
c. penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.
(4) Tatakerja pengeluaran barang impor untuk dipakai oleh orang yang
mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai ketentuan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan
mengajukan PIB sebelum penyerahan Inward Manifest, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan;
atau
b. Bagi importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal
ini.
(3) Terhadap penyampaian pemberitahuan pendahuluan oleh Importir MITA
Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Importir MITA Prioritas
tersebut wajib menyerahkan rekapitulasi PIB dalam bentuk softcopy paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada client coordinator, sesuai
dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
Tata kerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan
melalui sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data elektronik
berdasarkan:
a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-06/BC/2007; dan
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007, tetap
berlaku sampai dengan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
8. Mengubah Lampiran I peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008
sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Mengubah Lampiran II peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
10. Mengubah Lampiran III peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
11. Mengubah Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008
sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
12. Menambahkan lampiran baru, sebagai lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2009
Direktur Jenderal,
ttd,
Anwar Suprijadi
NIP 120050332
peraturan/perdbc/08bc2009.txt · Last modified: by 127.0.0.1