peraturan:perdbc:01bc2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P - 01/BC/2007
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan penetapan nilai pabean dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien serta
penggunaan Data base harga dapat digunakan secara optimal, maka dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-17/BC/2005;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 690/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996
tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 491/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996
tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
548/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-17/BC/2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI
PABEAN UNTUK PEBGHITUNGAN BEA MASUK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, yang telah beberapa kali
diubah dengan :
a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2001 tanggal 7 Juni 2001;
b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2002 tanggal 17 Juli 2002;
c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2003 tanggal 31 Maret 2003;
d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2005 tanggal 29 September 2005,
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah huruf l sampai dengan p sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Orang "saling berhubungan" atau "berhubungan" adalah :
(i) Pegawai atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan
pada perusahaannya
(ii) Mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
(iii) Pekerja dan pemberi kerja;
(iv) mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung menguasai
5 persen atau lebih saham yang mereka miliki dalam satu perusahaan;
(v) mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengawasi
pihak lainnya;
(vi) mereka yang secara langsung atau tidak langsung diawasi pihak ketiga;
(vii) mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung menguasai pihak
ketaiga; atau
(viii) mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua,
anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi,
keponakan, mertua, menantu dan ipar.
b. "Diproduksi" diartikan termasuk pengertian ditanam, dibuat dan ditambang.
c. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal, meliputi karakter fisik, mutu dan
reputasi, serta :
(i) diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
(ii) diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang
identik yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.
d. Barang serupa adalah barang yang walupun tidak sama dalam segala hal, tetapi memiliki
karakteristik dan komponen material serupa, secara komersial dapat dipertukarkan dan
berfungsi sama, serta :
(i) diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
(ii) diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang
serupa yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.
e. Bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan
dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau
ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat.
f. Tingkat perdagangan (Commercial level) adalah tingkatan atau status pembeli, misalnya
wholeseller, retailer dan end-user.
g. Barang dari kelas dan jenis yang sama adalah barang yang termasuk dalam suatu group
atau kelompok barang yang diproduksi oleh suatu sektor industri tertentu, dalam hal ini
termasuk juga barang identik atau barang serupa.
h. Tempat impor adalah tempat dilakukan penyelesaian kewajiban pabean dengan penyerahan
pemberitahuan impor barang.
i. Terminologi penyerahan FOB,C&F,CIF, Ex Works, dan DDP adalah sebagaimana didefinisikan
dalam INCOTERM.
j. Pasal VII GATT 1994 adalah salah satu article dari the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994 yang mengatur tentang Valuation for Customs Purposes.
k. GATT Valuation Agreement adalah Agreement On Implementation of Article VII of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994.
l. PIB Low Risk adalah Pemberitahuan Impor Barang yang diajukan oleh importir selaku
pembeli yang berada dalam kategori "Low Risk" dalam profil importir yang dibuat oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
m. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
n. Data Base Harga (DBH) adalah kumpulan data harga barang impor dalam CIF yang telah
dilakukan proses penghitungan berdasarkan data yang tersedia.
o. Informasi Nilai Pabean (INP) adalah pemberitahuan kepada importir untuk menyerahkan
deklarasi tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang
bersangkutan dalam bentuk Deklarasi Nilai Pabean (DNP).
p. Deklarasi Nilai Pabean (DNP) adalah tanggapan dari importir atas INP yang diterbitkan
Pejabat tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang
bersangkutan."
2. Ketentuan Bab III diubah sehingga Bab III berbunyi sebagai berikut :
"BAB III
TATA LAKSANA PENELITIAN DAN
PENETAPAN NILAI PABEAN
Pasal 20
(1) Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian
terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen
yang menjadi lampirannya.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
a. Penelitian Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada PIB;
b. Penelitian profil Importir terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak
ditemukan data pembanding barang identik;
c. Penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean terhadap PIB yang nilai pabeannya
tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identik dan hasil penelitian
profil importir menunjukkan kategori importir medium risk;
d. Penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan
fisik.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jenis dan/atau jumlah tidak sesuai, nilai pabean
ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari metode II sampai dengan VI sesuai hirarki
penggunaannya.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat
digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian nilai pabean, pejabat Bea
dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada Pemeriksa Barang
untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jumlah dan jenis barang termasuk spesifikasi
barang dengan jelas.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap PIB yang wajib dilakukan
pemeriksaan fisik maupun yang tidak wajib dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali importir jalur
prioritas.
(6) Terhadap importir jalur prioritas yang melakukan importasi :
a. Barang impor sementara;
b. Barang Re-impor;
c. Barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI);
d. Barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,
dilakukakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d.
Pasal 21
(1) Penelitian kewajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan
dengan cara membandingkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan harga
barang identik yang terdapat pada Data Base Harga I.
(2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dikategorikan :
a. Wajar, apabila dalam penelitian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan :
- Lebih rendah dibawah 5%
- Lebih rendah sebesar 5%
- Sama; atau
- Lebih besar
dari harga barang identik pada Data Base Harga I;
b. Tidak wajar, apabila dalam penelitian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% dari
harga barang identik pada Data Base Harga I.
(3) Dalam hal hasil uji kewajaran, kedapatan :
a. nilai pabean wajar maka nilai pabean diterima, kecuali jika kedapatan hasil
pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang yang diberitahukan
tidak sesuai dengan pemberitahuan.
b. nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identik pada
DBH I, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian profil importir
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf b.
Pasal 22
(1) Penelitian profil importir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara menentukan kategori importir yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak
ditemukan data pembanding barang identiknya pada DBH I berdasarkan profil importir yang
tersedia.
(2) Profil importir dibuat dan diterbitkan oleh Komite yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Profil importir terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu Importir Low Risk, Importir Medium Risk dan
Importir High Risk, yang kriterianya ditentukan oleh Komite sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Pasal 23
(1) Dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding
harga barang identik dalam DBH I, dan PIB diserahkan oleh Importir Low Risk, maka nilai
pabean yang diberitahukan diterima, kecuali jika kedapatan hasil pemeriksaan fisik
menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan
pemberitahuan maka nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II
sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat
(3).
(2) Dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding
harga barang identik dalam DBH I, dan PIB diserahkan oleh Importir Medium Risk, maka :
a. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP) yang dikirim kepada
importir melalui media elektronik, kuasanya atau pos kilat selambat-lambatnya pada
hari kerja berikutnya setelah hasil penelitian profil importir menunjukkan kategori
importir medium risk.
b. Importir wajib menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean beserta lampirannya berupa
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi/importasi selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP kepada Pejabat Bea
dan Cukai yang namanya tertera pada INP.
c. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c terhadap Deklarasi Nilai
Pabean (DNP), dokumen-dokemen lain yang terkait dengan importasi barang yang
sedang diteliti nilai pabeannya, meliputi :
1) identifikasi apakah barang impor merupakan subyek transaksi jual beli;
2) meneliti persyaratan nilai transaksi jual beli sebagai dimaksud dalam pasal 6;
dan
3) meneliti unsur yang seharusnya ditambahkan pada dan/atau dikurangkan
dari nilai transaksi.
d. dalam hal DNP tidak diserahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II
sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya.
e. Bentuk INP diatur dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Nomor
KEP-81/BC/1999.
f. DNP serta tata cara pengisian DNP diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal ini.
(3) Dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding
harga barang identik dalam DBH I, dan PIB diserahkan oleh Importir High Risk, maka Pejabat
Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan salah satu metode dari Metode II
sampai dengan VI sesuai hirarki penggunannya.
Pasal 24
(1) Dalam hal hasil penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) terhadap Importir Medium Risk, menunjukkan bahwa :
a. barang impor merupakan subyek transaksi jual beli;
b. persyaratan nilail transaksi jual beli sebagai dimaksud dalam pasal 6 dipenuhi; dan
c. unsur yang seharusnya ditambahkan pada dan/atau dikurangkan dari nilai transaksi
dapat dihitung dan didasarkan data yang obyektif dan terukur; serta penelitian :
d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/ atau jumlah barang yang
diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan; dan
e. data yang obyektif dan terukur menunjukkan bahwa kebenaran atau keakuratan
pemberitahuan nilai transaksi tidak diragukan maka nilai pabean diterima
berdasarkan Metode I.
(2) Dalam hal hasil penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) terhadap Importir Medium Risk, menunjukkan bahwa, bahwa :
a. barang impor bukan merupakan subyek transaksi jual beli;
b. persyaratan nilai transaksi jual beli sebagai dimaksud dalam pasal 6 tidak dipenuhi;
atau
c. unsur yang seharusnya ditambahkan pada dan/atau dikurangkan dari nilai transaksi
yang tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan data yang obyektif dan terukur;
serta penelitian;
d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang yang
diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan, atau
e. berdasarkan data yang obyektif dan terukur menunjukkan bahwa kebenaran atau
keakuratan pemberitahuan nilai transaksi diragukan,
maka nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan
VI sesuai hirarki penggunaannya.
Pasal 25
(1) Dalam hal :
a. barang impor bukan merupakan subyek transaksi jual beli;
b. persyaratan nilai transaksi jual beli sebagai dimaksud dalam pasal 6 tidak dipenuhi;
dan/atau
c. biaya-biaya yang harus ditambahkan dalam nilai transaksi belum/tidak dapat
ditentukan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean;
semua importir wajib menyerahkan DNP tanpa perlu didahului pengiriman INP oleh Pejabat
Bea dan Cukai
(2) Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI sesuai hirarki
penggunaannya.
(3) DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat penyerahan hardcopy PIB.
Pasal 26
(1) Hasil pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean, penelitian dan penetapan nilai pabean
yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib dituangkan dalam Lembar Penelitian dan
Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur
Jenderal ini.
(2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah diisi sesuai hasil penelitian dilampirkan pada PIB yang bersangkutan serta
merupakan dokumen penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
Pasal 27
(1) Dalam rangka menetapkan nilai pabean secara akurat dan benar diperlukan fakta dan/atau
data transaksi dan/atau importasi yang lengkap, benar dan akurat. Untuk kepentingan hal
tersebut, maka apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai, importir wajib :
a. menyerahkan segala informasi, dokumen dan/atau deklarasi yang diperlukan dalam
rangka penetapan nilai pabean;
b. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana importir
menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain
berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan.
(2) Apabila importir atau kuasanya tidak memenuhi permintaan yang diajukan oleh Pejabat Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Bea dan Cukai dapat
menggunakan data lain yang relevan yang tersedia dalam rangka menetapkan nilai pabean.
Pasal 28
(1) Berdasarkan permintaan dari importir, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan
nilai pabean wajib memberikan penjelasan tentang penetapan nilai pabean atas barang impor
yang bersangkutan.
(2) Di dalam memberikan penjelasan, semua informasi/data yang bersifat rahasia harus
diperlakukan secara rahasia oleh Pejabat Bea dan Cukai."
3. Ketentuan Pasl 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagi berikut :
"Pasal 31
(1) Data Base Harga (DBH) terdiri dari DBH I dan DBH II
(2) Data Base Harga I disusun dan dimutakhirkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
(3) Sumber data untuk penyusunan dan pemutakhiran DBH I adalah DBH II, PIB yang telah
diterima nilai pabeannya berdasarkan Metode I, katalog, brosur dan informasi harga lainnya
yang berasal dari dalam dan luar negeri yang telah dilakukan proses penghitungan kembali.
(4) Data Base Harga II dusun dan dimutakhirkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pabean atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan.
(5) Sumber data untuk penyusunan dan pemutakhiran DBH II adalah PIB low risk yang telah
diterima nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan
(Metode I) dan jenis barang yang diimpor sesuai dengan core business importir low risk yang
bersangkutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang proses penyusunan/pemutakhiran dan penggunaan Data Base
Harga diatur dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini."
4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 32
(1) Fungsi Data Base Harga (DBH) I adalah :
a. Sebagai sarana (parameter) dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan
nilai pabean; dan
b. Merupakan data yang tersedia di Daerah Pabean untuk dapat dipakai sebagai dasar
penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu cara metode VI.
(2) Fungsi Data Base (DBH) II adalah :
a. Sebagai Test Value dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan pembeli
mempengaruhi harga atau tidak;
b. Sebagai salah satu sumber data untuk penyusunan DBH I.
(3) DBH II Tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabean."
5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan
Direktur Jenderal ini.
6. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan
Direktur Jenderal ini.
7. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan
Direktur Jenderal ini.
8. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV Peraturan
Direktur Jenderal ini.
9. Ketentuan Lampira XII diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan
Direktur Jenderal ini.
10. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal II
(1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2003, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-17/BC/2005 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, serta Surat
Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-13/BC/2002 tentang Data Base Harga II dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
(2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007.
(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2007
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
peraturan/perdbc/01bc2007.txt · Last modified: 2023/02/05 06:10 by 127.0.0.1