peraturan:perdbc:01bc2005
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 01/BC/2005
TENTANG
TATALAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 TAHUN 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2003 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan Tatacara Membawa
Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan
ketentuan pengeluaran dan pemasukan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. bahwa dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang agar dapat berjalan
secara efektif, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah serta dalam rangka pengawasan
lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu kedalam Daerah Pabean, perlu
diatur tata laksana pengeluaran atau pemasukan uang tunai dengan Peraturan Direktur Jenderal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4357);
3. Undang-undang Nomor 15 TAHUN 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, dan
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tatacara Membawa Uang
Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang
Kepabeanan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan
Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena
Cukai Buatan Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 624/PMK.04/2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG
TUNAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1. Uang tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang
asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Uang rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di
Wilayah Republik Indonesia.
3. Mata uang asing adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah
di negara asal mata uang bersangkutan.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Membawa uang tunai adalah mengeluarkan atau memasukkan uang tunai yang dilakukan dengan cara
membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut.
6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang
udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
7. Izin Bank Indonesia adalah surat izin tertulis dari Bank Indonesia atas pembawaan uang rupiah dalam
jumlah tertentu keluar Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tatacara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah
Pabean Republik Indonesia.
8. Customs Declaration (BC 2.2) adalah Pemberitahuan pabean oleh awak sarana pengangkut dan
penumpang yang masuk ke dalam Daerah Pabean.
9. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) adalah dokumen yang
wajib diisi oleh setiap pemegang paspor yang pada saat keberangkatannya membawa uang tunai
berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing
yang nilainya setara dengan itu, keluar dari daerah pabean.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.
BAB II
PEMBERITAHUAN
Pasal 2
(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, keluar dari Daerah Pabean
wajib memberikan laporan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan:
a. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) jika dibawa
langsung oleh penumpang; atau
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) jika diekspor sebagai barang kargo atau melalui
Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
(3) apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilampiri dengan izin Bank Indonesia.
Pasal 3
(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, ke dalam Daerah Pabean
wajib memberikan laporan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan:
a. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
b. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo; atau
c. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
(3) Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai.
BAB III
PEMERIKSAAN
Pasal 4
Tatacara pemeriksaan laporan pembawaan uang tunai keluar Daerah Pabean dilakukan sebagai berikut:
a. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a
melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang tunai yang dibawa yang tertera
dalam Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) dan/atau izin
Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dengan jumlah uang tunai yang
sebenarnya dibawa.
b. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b
melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang tunai yang dibawa yang tertera
dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dan/atau izin Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (3), dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya dibawa.
Pasal 5
Tatacara pemeriksaan laporan pembawaan uang tunai masuk ke dalam Daerah Pabean dilakukan sebagai
berikut:
a. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a
melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang tunai yang dibawa yang tertera
dalam Customs Declaration (BC 2.2) dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya dibawa.
b. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b
melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang tunai yang dibawa yang tertera
dalam Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya dibawa.
c. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c
melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang yang dibawa yang tertera dalam
Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya dibawa.
d. Dalam hal uang yang dibawa adalah uang tunai rupiah, maka Pejabat Bea dan Cukai juga melakukan
pemeriksaan atas keaslian uang rupiah tersebut.
Pasal 6
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disaksikan oleh pemberitahu.
(2) Dalam hal pemeriksaan keaslian uang rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d tidak dapat
diselesaikan pada hari yang sama, maka uang rupiah wajib disegel dan dibuat Berita Acara
Penyegelan.
(3) Pemeriksaan terhadap keaslian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d wajib diselesaikan
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan.
(4) Dalam hal tidak ditemukan keraguan atas keaslian uang rupiah setelah dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, maka uang rupiah harus segera dikembalikan kepada
pemberitahu.
(5) Dalam hal timbul keraguan atas keaslian uang rupiah pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 huruf d, maka terhadap pemberitahu dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(6) Dalam hal timbul keraguan atas keaslian uang rupiah pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 huruf d, maka uang rupiah diserahkan ke Bank Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi.
(7) Dalam hal hasil klarifikasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan
bahwa uang rupiah dimaksud asli, maka uang rupiah tersebut harus di kembalikan kepada
pemberitahu dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya uang rupiah
dimaksud dari Bank Indonesia.
(8) Dalam hal hasil klarifikasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan
bahwa uang rupiah dimaksud palsu, maka uang rupiah tersebut dan pemberitahu diserahkan kepada
Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima.
BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7
(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih keluar Daerah Pabean tanpa dilengkapi dengan izin Bank Indonesia dikenai
administrasi berupa denda sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa.
(2) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih keluar Daerah Pabean yang dilengkapi dengan izin Bank Indonesia, tetapi jumlah
uang yang dibawa lebih besar daripada jumlah uang yang tertera dalam izin tersebut, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 10% dari jumlah selisih uang yang dibawa dengan jumlah uang
yang tertera dalam izin Bank Indonesia.
(3) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih ke dalam Daerah Pabean yang tidak memeriksakan keasliannya kepada Pejabat
Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa.
(4) Batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Pasal 8
(1) Pengenaan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dilakukan berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan Direktur
Jenderal ini.
(2) Pembayaran sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diambil/diperhitungkan
langsung dari jumlah uang yang dibawa oleh pemberitahu.
(3) Sebagai bukti pelunasan pembayaran sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepada pemberitahu diberikan Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor
(BPPCP).
BAB V
SANKSI PIDANA
Pasal 10
(1) Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25
tahun 2003.
(2) Pejabat Bea dan Cukai menegah setiap uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, yang dimasukkan ke
dalam atau dikeluarkan dari daerah pabean dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penegahan wajib:
a. membuat Berita Acara Penegahan;
b. menyampaikan Surat Bukti Penegahan kepada pemberitahu dengan tanda penerimaan berupa
pembubuhan tanggal dan tanda tangan setelah dilakukan tindakan penegahan;
c. membuat catatan atau keterangan seperlunya dalam hal pemberitahu tidak bersedia
membubuhkan tanda tangan;
d. menyerahkan uang dan pemberitahu kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita
Acara Serah Terima.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 11
(1) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi pembawaan uang
tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang
asing yang nilainya setara dengan itu, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
(2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang pelanggaran atas Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 ayat (1) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana contoh
dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.
(3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan tentang pengenaan sanksi administrasi
terhadap pembawaan uang tunai berupa rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2)
dan (3), kepada Bank Indonesia yang wilayahnya meliputi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang
bersangkutan sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal ini.
(4) Penyampaian laporan tentang informasi pembawaan uang tunai, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
(5) Penyampaian laporan tentang adanya pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran.
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 12
Untuk mengkonversikan mata uang asing ke dalam rupiah dipergunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan yang berlaku saat itu.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
Kep-70/BC/2001 Tanggal 17 Oktober 2001 tentang Tatacara Pemeriksaan, Penegahan, Pengenaan dan
Penyetoran Sanksi Administrasi atas Pengeluaran atau Pemasukan Uang dari atau ke dalam Wilayah Republik
Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Gubernur Bank Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC
7. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC
8. Para Kepala Kantor Pelayanan DJBC
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2005
Direktur Jenderal,
ttd.
Eddy Abdurrachman
NIP 060044459
peraturan/perdbc/01bc2005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:08 by 127.0.0.1