peraturan:perda:82tahun2006
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2006
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI
DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1990,
telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan
Hubungan Kerja bagi Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dalam rangka
memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh bersama keluarganya, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan
Kematian dalam Hubungan Kerja Untuk Di Luar Jam Kerja Bagi Pekerja/Buruh Pada Perusahaan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN
KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaan
dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Bank adalah Bank DKI.
7. Perusahaan adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum atau milik swasta maupun milik negara, yang
memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
9. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
10. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan yang dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangn termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dengan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan yang akan
dilakukan.
11. Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja yang
selanjutnya disebut Program JKDK adalah Asuransi perlindungan bagi pekerja/buruh atas risiko
kecelakaan diri dan kematian untuk di Luar Jam Kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada
perusahaan.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian pelaksanaan program JKDK antara Pemerintah Daerah
dengan Perusahaan Asuransi penyelenggara Program.
13. Penyelenggara Program adalah Perusahaan Asuransi yang melaksanakan Program JKDK dan telah
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.
14. Peserta Program adalah perusahaan yang mempertanggungkan seluruh pekerja/buruh baik pekerja/
buruh tetap maupun pekerja/buruh tidak tetap dan terdaftar sebagai peserta dalam program JKDK.
15. Iuran Asuransi yang selanjutnya disebut iuran peserta program jaminan kecelakaan diri dan kematian
dalam hubungan kerja untuk di luar jam kerja.
16. Tertanggung adalah pekerja/buruh yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungkan dalam
program JKDK.
17. Tim Pembina adalah Tim Pembina pelaksana program JKDK bagi pekerja/buruh pada perusahaan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kecelakaan Diri adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumya datang dari
luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan
dalam peristiwa tersebut.
19. Jaminan Kecelakaan Diri adalah jaminan atas peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga
sebelumnya datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada
unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut, serta terjadi dalam hubunga kerja untuk di luar
jam kerja.
20. Kematian adalah meninggalnya seseorang bukan karena akibat kecelakaan diri dan dapat dibuktikan
secara medis.
21. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang meninggal bukan
akibat kecelakaan diri dan berlaku selama pekerja/buruh menjadi tertanggung berupa uang duka.
22. Nilai kontrak adalah pembayaran yang diberikan oleh pemberi kerja kepada perusahaan atas jasa yang
diberikan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tidak termasuk didalamnya keuntungan dan
pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak.
23. Kegiatan/aktifitas fisik adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, APBN dan Sumber Dana Pemerintah Lainnya serta Swasta/Perorangan
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB II
PROGRAM JKDK
Bagian Kesatu
Pasal 2
(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas program JKDK.
(2) Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh, wajib mengikutsertakan pekerja/buruh dalam
program JKDK.
(3) Setiap perizinan, pengesahan maupun pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, harus mempersyaratkan adanya bukti kepesertaan program JKDK.
Pasal 3
(1) Program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah diperuntukkan bagi :
a. pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu.
b. pekerja/buruh harian lepas dan borongan.
(2) Program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara mempertanggungkan
pekerja/buruh pada Perusahaan Asuransi.
Bagian Kedua
Pertanggungan
Pasal 4
(1) Bentuk pertanggungan jaminan kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
a. tunjangan sementara tidak mampu bekerja;
b. tunjangan cacat tetap;
c. tunjangan kematian;
d. biaya pengobatan;
e. penggantian alat bantu;
f. penggantian gigi palsu dan atau kaca mata;
g. pengangkutan.
(2) Bentuk jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk santunan
uang duka bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan diri.
Pasal 5
Perhitungan besaran pembayaran premi jaminan kecelakaan diri dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan upah bulan terakhir yang terdaftar atau yang dilaporkan oleh
perusahaan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja
Pasal 6
(1) Tunjangan sementara tidak mampu bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
diberikan selama tertanggung tidak mampu bekerja sebagai akibat mengalami kecelakaan diri sampai
yang bersangkutan dinyatakan sembuh atau menderita cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter;
(2) Tunjangan sementara tidak mampu bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk :
a. empat bulan pertama sebesar 100% dari upah;
b. empat bulan kedua sebesar 75% dari upah;
c. bulan seterusnya sebesar 50% dari upah, sampai dinyatakan sembuh atau cacat permanen
yang ditetapkan oleh dokter.
Bagian Keempat
Tunjangan Cacat Tetap
Pasal 7
(1) Tunjangan cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan setelah
tertanggung dinyatakan cacat permanen secara total atau cacat permanen sebagian atau berkurangnya
fungsi organ tubuh yang ditetapkan oleh dokter sebagai akibat mengalami kecelakaan diri.
(2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persentase tertentu paling
tinggi 70% X 60 bulan penuh.
(3) Persentase tunjangan cacat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum
pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kelima
Tunjangan Kematian
Pasal 8
(1) Tunjangan kematian akibat kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,
diberikan kepada ahli waris setelah tertanggung dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan secara
medis oleh dokter.
(2) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi 60% X 60 bulan
upah yang dilaporkan ditambah biaya penguburan.
(3) Rincian tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. 30% X 60 bulan upah bagi janda/duda dari suami/istri sah tertanggung;
b. 15% X 60 bulan upah bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun, belum pernah menikah,
dan belum bekerja dengan menerima upah, diberikan paling banyak kepada 2 anak kandung
sah atau anak angkat yang disahkan;
c. paling tinggi 30% X 60 bulan upah bagi bapak/ibu tertanggung, apabila belum atau tidak punya
istri/suami atau anak.
Bagian Keenam
Biaya Pengobatan
Pasal 9
(1) Biaya pengobatan akibat kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah
biaya pengobatan dan perawatan yang diberikan untuk satu kali peristiwa paling tinggi Rp 8.000.000,00
(delapan juta rupiah).
(2) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan bukti-bukti
pembayaran asli yang telah dikeluarkan oleh tertanggung untuk pengobatan dimaksud.
Bagian Ketujuh
Penggantian Alat Bantu
Pasal 10
Penggantian alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada tertanggung
yang mengalami kehilangan fungsi anggota badan sesuai standar harga satuan alat bantu yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah ditambah paling tinggi 40% dari harga alat bantu dimaksud.
Bagian Kedelapan
Penggantian Gigi Palsu dan/atau Kaca Mata
Pasal 11
Penggantian gigi palsu dan/atau kaca mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan
kepada tertanggung sesuai standar harga gigi palsu dan/atau kaca mata yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
Bagian Kesembilan
Biaya Pengangkutan
Pasal 12
(1) Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan dengan
perhitungan besaran dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumah tertanggung
bagi pekerja/buruh yang mendapat kecelakaan diri.
(2) Besarnya biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan ketentuan besaran tarif sesuai standar yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kesepuluh
Santunan Uang Duka
Pasal 13
(1) Bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan diri dalam hubungan kerja untuk
diluar Jam Kerja, diberikan santunan uang duka kepada ahli waris/keluarganya untuk penggantian
biaya pemakaman.
(2) Santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah tertanggung dinyatakan
meninggal dunia oleh instansi yang berwenang.
(3) Besarnya santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan tarif biaya pemakaman sesuai standar Pemerintah
Daerah.
BAB III
PENDAFTARAN
Pasal 14
(1) Pendaftaran kepersetaan program JKDK bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak
tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; disampaikan
perusahaan kepada perusahaan asuransi paling lambat 30 hari sejak diterimanya pendaftaran
kepesertaan yang disertai daftar nama pekerja/buruh yang akan dipertanggungjawabkan dengan
menggunakan formulir F1 dan formulir F2.
(2) Apabila terdapat perubahan pekerjaan/buruh yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi dengan
menggunakan formulir F3.
(3) Bentuk formulir F1, formulir F2 dan Formulir F3 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 15
(1) Pendaftaran kepesertaan program JKDK bagi pekerja/buruh harian lepas dan borongan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan perusahaan bersangkutan kepada perusahaan
asuransi paling lambat 2 hari kerja sebelum pekerjaan dimulai, dengan menggunakan formulir F10,
disertai daftar nama pekerja/buruh dengan menggunakan formulir F2 serta melampirkan fotokopi
kontrak/surat perjanjian kerja.
(2) Apabila terjadi perubahan kontrak/surat perintah kerja dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan
yang terdapat dalam addendum kontrak, perusahaan diwajibkan melaporkan perubahan tersebut
dengan menggunakan formulir F3 disertai foto kopi addendum kontrak/surat perintah kerja.
(3) Bentuk formulir F2, formulir F3 dan Formulir F10 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan
Gubernur ini.
BAB IV
IURAN JKDK
Bagian Kesatu
UMUM
Pasal 16
(1) Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program JKDK wajib menunjang dan membayar
iuran JKDK.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh perusahaan paling lambat setiap tanggal
5 bulan berikutnya.
Bagian Kedua
Besarnya Iuran
Pasal 17
Besarnya iuran program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi pekerja/buruh dalam hubungan
kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu adalah sebesar 0,24% dari upah per bulan pekerja yang
bersangkutan.
Pasal 18
(1) Besarnya iuran program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi pekerja/buruh harian
lepas dan borongan adalah sebesar 0,24% dari upah perbulan.
(2) Apabila upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur atau tidak dicantumkan dalam kontrak,
maka besarnya iuran adalah sebesar 0,12% dari nilai kontrak.
Pasal 19
(1) Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bersumber dari
APBD, dilakukan dengan cara pembayaran tunai dari nilai kontrak setelah menerima pembayaran dari
KPKD.
(2) Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bersumber dari
APBN, dan/atau sumber dana lain yang dikelola Pemerintah, dilakukan dengan cara pembayaran
tunai setelah menerima pembayaran dari nilai kontrak dari bendahara dan/atau kantor perbendaharaan
negara.
(3) Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bukan berasal
dari APBD, APBN, sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara pembayaran tunai
dari nilai kontrak dan dibayarkan setelah pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(4) Iuran peserta program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dibayar
langsung oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi yang telah ditetapkan melalui Bank DKI paling
lambat 3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
BAB V
PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN
Pasal 20
(1) Apabila terjadi kecelakaan diri menimpa pekerja/buruh peserta program JKDK, perusahaan wajib
melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 3 hari kerja setelah terjadi
kecelakaan dengan mengisi formulir F4 dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan asuransi.
(2) Bentuk Formulir F4 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Pasal 21
(1) Setelah terjadi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebabkan
pekerja/buruh peserta program JKDK dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, perusahaan
wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 7 hari kerja dengan
menggunakan formulir F5, disertai surat keterangan dokter, dan tembusannya disampaikan kepada
Perusahaan Asuransi.
(2) Bentuk formulir F5 tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur.
Pasal 22
(1) Apabila pekerja/buruh peserta program JKDK meninggal dunia bukan karena kecelakaan diri,
perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 7 hari
kerja dengan menggunakan formulir F6, dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan asuransi.
(2) Bentuk formulir F6 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Pasal 23
(1) Apabila peserta program JKDK tidak melaporkan kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, Pasal 21, dan Pasal 22, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan adanya
kecelakaan diri dimaksud sebagai dasar jaminan pembayaran oleh Perusahaan Asuransi.
(2) Penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan berdasarkan laporan tertulis dari pekerja/buruh peserta program JKDK dan/atau pegawai
pengawas ketenagakerjaan.
Pasal 24
(1) Penetapan besarnya jaminan kecelakaan diri program JKDK dikeluarkan Perusahaan Asuransi paling
lambat 3 hari kerja dengan menggunakan formulir F8, dan menggunakan formulir F9 untuk kematian.
(2) Penetapan besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah perusahaan
asuransi menerima dokumen klaim secara lengkap dan sah dari peserta program JKDK.
(3) Bentuk formulir F8 dan Formulir F9 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Pasal 25
Pembayaran besarnya jaminan program JKDK oleh Perusahaan Asuransi kepada peserta program JKDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lambat dalam 14 hari kerja.
BAB VI
PENYELENGGARA
Pasal 26
(1) Program JKDK diselenggarakan oleh perusahaan Asuransi.
(2) Perusahaan asuransi yang akan menyelenggarakan program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur yang dilakukan setelah melalui proses penelitian dengan mekanisme
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melakukan proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan
ketentuan sebagai berikut :
a. menjaga kepentingan umum;
b. melakukan persaingan usaha yang sehat;
c. mewujudkan iklim usaha yang kondusif;
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi.
Pasal 27
Untuk dapat mengikuti proses penelitian sebagai calon peserta program JKDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2), Perusahaan Asuransi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan proposal.
Pasal 28
(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, selanjutnya dilakukan penelitian oleh
Tim Pembina yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Hasil penelitian Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi
persyaratan, akan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk ditetapkan.
Pasal 29
(1) Apabila Perusahaan Asuransi yang akan menyelenggarakan program JKDK telah ditetapkan oleh
Gubernur, untuk pelaksanaan lebih lanjut, dibuatkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah
dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan program JKDK.
(2) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 5 tahun.
Pasal 30
(1) Terhadap Perusahaan Asuransi yang telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja sama dan tidak
ditetapkan kembali sebagai penyelenggara program JKDK sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, wajib menyerahkan kembali dokumen kepesertaan program JKDK kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilarang melakukan pungutan
kepesertaan program JKDK.
(3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melanjutkan program JKDK kepada perusahaan
asuransi yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 31
(1) Perusahaan Asuransi yang telah melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib
melaporkan data kepesertaan program JKDK kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
(2) Data kepesertaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. peserta program;
b. jumlah pekerja/buruh tertanggung;
c. jumlah iuran dan klaim program JKDK.
BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan transmigrasi.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional.
BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 33
(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan program JKDK dilakukan oleh Tim Pembina.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB IX
SANKSI
Pasal 34
(1) Setiap perusahaan dan penyelenggara program yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 2 ayat (2), Pasal 16, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 dikenakan sanksi Administrasi.
(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa :
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemutusan Hubungan Kerjasama;
(3) Terhadap pemberian sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
didahului dengan teguran tertulis dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dilanjutkan
dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai
berikut :
a. Peringatan pertama 14 hari;
b. Peringatan kedua 7 hari;
c. Peringatan ketiga 3 hari; atau
(4) Apabila peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan
oleh penyelenggara program, maka dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerja sama sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Apabila peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan
oleh Perusahaan maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Terhadap perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap
berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama dimaksud.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dari Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri Di Luar Jam
Kerja dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja pada Perusahaan-Perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2006
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657
BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 85
peraturan/perda/82tahun2006.txt · Last modified: 2023/02/05 05:59 by 127.0.0.1