peraturan:perda:80tahun2007
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 145 Tahun
2000 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Kepariwisataan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana tersebut pada
huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk
menarapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan dalam rangka pemungutan
retribusi daerah, perlu mentapkan peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi
Daerah Pelayanan Kepariwisataan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 TAHUN 2000;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 TAHUN 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 TAHUN 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;
19. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN
KEPARIWISATAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
6. Dinas Pariwisata Daerah adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Dinas Pariwisata Daerah adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Graha Wisata adalah UPT Graha Wisata pada
Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Kepala UPT Graha wisata adalah Kepala UPT Graha Wisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
10. Biro keuangan adalah Biro keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharan dan Kas Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
13. Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem yang menghubungkan kegiatan
pemungutan retribusi daerah antara Dinas Pariwisata dengan sistem informasi Dinas Pendapatan
Daerah;
14. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata;
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata;
16. Retribusi Daerah Pelayanan Pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Dinas Pariwisata untuk kepentingan orang pribadi;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu;
18. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib
retribusi serta pengawasan penyetorannya;
19. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib
Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran
retribusi, maupun sanksi administrasi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang
menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pariwisata
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat
Ketetapan retribusi daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Dinas Pariwisata
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pariwisata apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap;
23. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktu
bayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi berupa pokok retribusi beserta sanksi
administrasi baik berupa bunga, dan/atau denda yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi yang
tercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD sebagai akibat pemberian jasa/
pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang
digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata sesuai
Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran;
27. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat
keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang memuat persetujuan atau penolakan
permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan
pembayaran retribusi daerah secara angsuran;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/
atau ketentuan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.
BAB II
JENIS PELAYANAN DAN
SARANA PEMUNGUTAN
Pasal 2
(1) Jenis pelayanan kepariwisataan terdiri dari :
a. Pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan;
b. Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII;
c. Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan ;
d. Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan;
e. Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII;
f. Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
g. Izin Usaha akomodasi;
h. Izin usaha penyediaan makanan dan minuman;
i. Izin usaha jasa pariwisata;
j. Izin usaha rekreasi dan hiburan;
k. Izin usaha kawasan pariwisata.
(2) Pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan
menggunakan sarana pemungutan berupa :
a. SKRD;
b. SKRD Jabatan;
c. SKRD Tambahan.
BAB III
PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SARANA PEMUNGUTAN
Pasal 3
(1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan retribusi berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan
STRD disampaikan oleh Dinas Pariwisata kepada Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Pengadaan sarana pemungutan retribusi berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Penggunaan Sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah
dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(4) Pendistribusian sarana pemungutan berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan
permohonan kebutuhan Dinas Pariwisata.
BAB IV
PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 4
(1) Dinas Pariwisata dan UPT Graha Wisata wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek
retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
(2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan Wajib
Retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan.
(3) UPT Graha Wisata wajib menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Dinas Pariwisata secara periodik.
(4) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi
penerimaan retribusi Dinas Pariwisata.
Pasal 5
(1) Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data secara
periodik setiap tahun.
(2) Hasil pemutahiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas Pariwisata
kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya.
(3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
perhitungan rencana penerimaan retribusi Dinas Pariwisata.
Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 6
Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata atau
Kepala UPT Graha Wisata untuk mendapatkan jasa pelayanan kepariwisataan.
b. Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pariwisata atau
UPT Graha Wisata melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang menurut tarif sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah dan dituangkan dalam nota perhitungan.
c. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata atau
pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
d. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Dinas Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan SKRD.
Pasal 7
(1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian
sebagai berikut :
a. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada
Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
b. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Pariwisata untuk alat kendali pembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka
pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 8
Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata wajib retribusi tidak menyampaikan permohonan
jasa pelayanan.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Pariwisata atau
UPT Graha Wisata melakukan perhitungan besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
c. Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok retribusi terutang.
d. Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam nota
perhitungan.
e. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata
atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
f. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas
Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan SKRD Jabatan.
Pasal 9
(1) SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari 5 (lima) rangkap, dengan
rincian sebagi berikut :
a. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada
Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
b. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Pariwisata atau UTP Garaha Wisata untuk
alat kendali pembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf f adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka
pembayaran paling lambat dilakukan pada Hari kerja berikutnya.
Pasal 10
Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemulan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan retribusi terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Pariwisata atau
UPT Graha Wisata melakukan perhitungan besarnya retribusi atas data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap.
c. Perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi terutang.
d. Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam nota
perhitungan.
e. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata
atau Pejabat yang "ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
f. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Dinas
Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan SKRD Tambahan.
Pasal 11
(1) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 5 (lima) rangkap, dengan
rincian sebagai berikut :
a. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada
Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
b. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Pariwisata untuk alat kendali pembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD
Tambahan.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka
pembayaran paling lambat dilakukan pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 12
(1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dilakukan pada
Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Retribusi
memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi
oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan keputusan
Gubernur.
(4) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk maka jasa pelayanan diberikan
setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang dibayar lunas
dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
BAB V
PENAGIHAN
Pasal 13
(1) Dinas Pariwisata dan UPT Graha Wisata wajib :
a. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
b. Menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran yang tercantum dalam SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan, apabila Wajib Retribusi
tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang;
c. Menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran,
apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah
disampaikan surat peringatan.
(2) Wajib Retribusi harus melunasi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
Pasal 14
(1) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
b dan huruf c dengan rincian sebagai berikut :
a. Lembar -1 (putih) untuk Wajib Retribusi
b. Lembar -2 (kuning) untuk Dinas Pariwisata/UPT Graha Wisata.
c. Lembar -3 (merah) untuk dinas Pendapatan Daerah.
(2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c hutang
retribusi belum dibayar maka dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari, Dinas Pariwisata atau UPT
Graha Wisata wajib menerbitkan STRD.
(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang
ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus
dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
(4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sejak STRD diterbitkan.
(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Pariwisata Wajib membuat pertanggungjawaban
terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kadaluwarsa penagihan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
a. Kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3);
b. daftar umur piutang retribusi;
c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluwarsa
penagihan.
(5) Penetapan kadaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Pariwisata di bahas bersama instansi terkait dan
dituangkan dalam Berita acara.
(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas Pariwisata kepada
Gubernur untuk penghapusan piutang retribusi.
(7) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur dengan
peraturan Gubernur.
BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANSI
ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Pembetulan
Pasal 16
(1) Terhadap SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dapat dilakukan pembetulan.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa
adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas
Pariwisata paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD
Tambahan/ STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata didasarkan
atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
(5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pariwisata
membuat Surat Keputusan pembetulan dan menerbitkan SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan/STRD
sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
(6) Terhadap lembar SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan/ STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana
pemungutan yang masih ada.
Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 17
(1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang
belum diberikan pelayanan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa
permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dinas Pariwisata yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara rapat.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan
Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata.
(4) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas
persediaan sarana pemungutan yang masih ada.
Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan
Pasal 18
(1) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dapat memberikan pengurangan ketetapan retribusi
akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib
Retribusi.
(2) Pengurangan ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan
atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
rapat internal Dinas Pariwisata yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
(3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata.
Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi
Pasal 19
(1) Terhadap SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Atas dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) didahului dengan rapat internal Dinas Pariwisata yang dituangkan dalam berita acara rapat.
(5) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Surat
Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata.
(6) dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam bentuk pengurangan,
Kepala Dinas Pariwisata selanjutnya menerbitkan STRD baru.
(7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas
persediaan sarana pemungutan yang masih ada.
BAB VII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 20
(1) Dinas Pariwisata dan UPT Graha Wisata membukukan semua SKRD/ SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan
STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
(2) SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan
memuat paling kurang :
a. nama dan alamat objek dan subjek retribusi.
b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan;
c. tanggal jatuh tempo;
d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi administrasi;
e. jenis retribusi;
f. jumlah pembayaran.
(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling kurang :
a. tanggal penerbitan STRD;
b. nomor STRD;
c. alamat obyek dan subyek retribusi;
d. besarnya pokok retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi.
Pasal 21
(1) Dinas Pariwisata melaporkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawasan
Daerah tentang jumlah ketetapan retribusi pelayanan kepariwisataan, beserta sanksi yang tercantum
dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/ STRD yang memuat rincian :
a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
b. jenis retribusi;
c. nomor dan tanggal SKRD/ SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan/ STRD;
d. tanggal jatuh tempo;
e. besar ketetapan dan sanksi;
f. jumlah pembayaran.
(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan kepariwisataan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
maka tempat yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas
Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang retribusi diterima.
(3) Dinas Pariwisata melaporkan hasil penerimaan retribusi paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Biro
Keuangan.
BAB IX
PEMERIKSAAN
Pasal 22
(1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang
tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan dan STRD dilakukan petugas Dinas
Pariwisata yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata.
(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman pemeriksaan
yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Pasal 23
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata.
(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretais
Daerah.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 145 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Kepariwisataan di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2007
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
RITOLA TASMAYA
NIP 140091657
BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 83
peraturan/perda/80tahun2007.txt · Last modified: by 127.0.0.1