peraturan:perda:4tahun2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang :
a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 telah
ditetapkan pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah telah diatur
kembali ketentuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dan untuk pelaksanaan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan
kembali pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor
75).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak;
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan
angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam;
7. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik
orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak /
berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
9. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor
yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
10. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi
atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor.
Pasal 3
(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
(2) Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional
dengan azas timbal balik;
c. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk
dijual.
Pasal 4
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau
menguasai kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2) Nilai Jual kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan
harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
(3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan
Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
a. isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;
b. penggunaan kendaraan bermotor;
c. jenis kendaraan bermotor;
d. merek kendaraan bermotor;
e. tahun pembuatan kendaraan bermotor;
f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
g. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
a. tekanan gandar kendaraan bermotor;
b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(5) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
(6) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dimaksud dengan keputusan Gubernur.
Pasal 6
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Pasal 7
Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan
ayat (6).
BAB IV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
Pasal 8
(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung
mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
Pasal 9
Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Ketentuan formal untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan
yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
1998 Nomor 13 Seri A Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2003
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2003
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 20
peraturan/perda/4tahun2003.txt · Last modified: 2023/02/05 20:18 by 127.0.0.1