KLIPedia

                        KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI
                           NOMOR 467 TAHUN 2006

                             TENTANG

               PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2007

                            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                               GUBERNUR PROPINSI JAMBI,

Menimbang :

a.  bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan bagian dari upaya memajukan 
    kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja/
    buruh dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah
    minimum;
b.  bahwa peningkatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan
    perusahaan dapat mendorong peningkatan dunia usaha sektor riil yang sekaligus memiliki banyak 
    efek samping terhadap perkembangan perekonomian masyarakat pada umumnya salah satunya
    tergambar dari daya beli penerima upah;
c.  bahwa sejalan dengan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
    2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
    Transmigrasi Nomor Kep. 226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober 2000 sebagai perubahan beberapa Pasal
    dari Permenaker Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum, Pasal 4 dinyatakan bahwa Upah
    Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan 
    Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan UMP Jambi Tahun 2007.

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
    1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4389);
4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437)
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    4548);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
    Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.  Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Juncto Keputusan
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan beberapa Pasal
    pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/Men/VIII/2005 tentang komponen
    dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9.  Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
    Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Seri D Nomor 2);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 339 Tahun 1992 tentang Petunjuk 
    Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi;
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 353 A Tahun 2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan
    Provinsi Jambi.

Memperhatikan :

1.  Hasil Rapat-rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi yang terakhir tanggal 30 November 2006 tentang
    Penetapan UMP Jambi Tahun 2007.
2.  Rapat Koordinasi para Kepala Dinas, Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dihadiri
    perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 11 Desember 2006.
3.  Rapat Koordinasi para Kepala Dinas, Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Apindo,
    Kadin dan Asosiasi perusahaan serta Perwakilan pengusaha pada tanggal 14 Desember 2006.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Besarnya UMP Jambi Tahun 2007 sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan)/bulan untuk 
waktu 7 Jam kerja sehari dan 40 jam kerja seminggu.


KEDUA :

Pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran dan perangsang kerja yang jumlah pemberiannya
dilakukan secara tidak tetap, tidak termasuk kedalam pengertian UMP Jambi sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA Keputusan ini.


KETIGA :

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


KEEMPAT :

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP Jambi sebagaimana yang
ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal
16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999
tentang Upah Minimum.


KELIMA :

Peninjauan terhadap besarnya UMP diadakan 1 (satu) tahun sekali.


KEENAM :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 403 TAHUN 2005 tentang 
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


KETUJUH :

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Desember 2006
GUBERNUR JAMBI,

ttd.

H. ZULKIFLI NURDIN