peraturan:per:37pj.2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa sehubungan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009
terdapat kesalahan tulis pada batang tubuh dan lampirannya, maka perlu dilakukan
ralat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum
kepada Wajib Pajak terkait dengan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, maka perlu
menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-27/PJ./2009;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka
Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Orang Pribadi;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3313);
6. Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan, atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil
Pemeriksaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu
dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-160/PJ./2007;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan
Faktur Pajak Standar;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 tentang Tata Cara
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan
SPT secara Elektronik (e-filing) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ./2008 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ./2009 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ./2009 tentang Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ./2009;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka
Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Orang Pribadi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2009
TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR ORANG PRIBADI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang
Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka
Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Orang Pribadi diubah dan diralat sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang perpajakan adalah semua undang-undang yang mengatur
tentang ketentuan formal dan material perpajakan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Lama, yang selanjutnya disebut KPP Lama, adalah
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum Wajib Pajak
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang selanjutnya
disebut KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah Kantor Pelayanan Pajak di
bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang lokasi
dan wilayah kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Kantor Wilayah Lama, yang selanjutnya disebut Kanwil Lama, adalah Kantor
Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP Lama.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan melaporkan
usahanya di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
6. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
7. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang
pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha yang berbeda
dengan alamat tempat tinggalnya.
8. Saat Mulai Terdaftar (SMT) adalah tanggal saat Wajib Pajak terdaftar di KPP
Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh
Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
12. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time
melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
13. e-FIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan untuk melaksanakan e-Filing.
14. NPWP Lama adalah NPWP yang diberikan oleh KPP Lama.
15. NPWP Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada
KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
16. Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan
dengan Wajib Pajak baik dalam bentuk kertas atau bentuk lainnya seperti
dokumen perpajakan yang ada dalam Induk Berkas, Anak Berkas, Berkas
Pemeriksaan, Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan, Berkas Penyidikan, Berkas
Penagihan, Berkas Keberatan dan berkas lainnya.
17. Data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak,
termasuk profil Wajib Pajak, yang tertulis di atas kertas, atau terekam dalam
media elektronik yang ada di KPP Lama.
18. Informasi perpajakan adalah dokumen perpajakan dan/atau data perpajakan
yang telah diolah dan tersimpan dalam bentuk digital yang terdapat dalam
aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk
pada unit organisasi vertikalnya.
19. Induk Berkas adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk
dokumen kertas maupun media elektronik) tentang Wajib Pajak, jenis pajak
yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, laporan penelitian, pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan informasi lainnya.
20. Anak Berkas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas
maupun media elektronik) yang merupakan bagian dari Induk Berkas per jenis
pajak dan per Tahun Pajak termasuk SPT, Surat Setoran Pajak (SSP) dan
dokumen penerimaan lainnya, Surat Keterangan Bebas (SKB), perubahan
angsuran, surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat
Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Keputusan Pengembalian
Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB),
Pemindahbukuan (Pbk), dan dokumen lainnya.
21. Berkas Pemeriksaan adalah berkas yang berisi Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP), Nota Penghitungan dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta dokumen
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
22. Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah berkas yang berisi Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP), Nota Penghitungan dan Kertas Kerja
Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKP) serta dokumen lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan.
23. Berkas Penyidikan adalah berkas perkara dalam pelaksanaan penyidikan.
24. Berkas Penagihan adalah berkas yang berisi kartu tunggakan pajak tidak
termasuk tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), SKPKB/SKPKBT/STP dengan bukti
pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan
pembayaran atau permohonan angsuran pembayaran tunggakan pajak, dan
dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan yang ada di
KPP Lama.
25. Berkas Keberatan dan Banding adalah berkas yang berisi dokumen Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), surat permohonan Wajib Pajak,
Uraian/Laporan Penelitian, surat keputusan, putusan dan dokumen lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembetulan, keberatan,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau
pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan
pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
26. Berkas Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang sedang dalam
proses pemberian pelayanan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,
penyidikan, penagihan, pembetulan, keberatan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding dan gugatan serta
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
27. Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak
Standar yang:
a. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan
pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Orang
Pribadi; atau
b. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis
yang belum dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang
terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
28. Formulir Perpajakan Baru adalah formulir perpajakan yang diterbitkan dengan
menggunakan NPWP Baru.
29. Faktur Pajak Standar Lama adalah:
a. Faktur Pajak Standar yang telah dicetak dengan menggunakan Nomor
Seri Faktur Pajak, serta NPWP Lama dan belum digunakan pada saat
Wajib Pajak terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi; atau
b. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan dengan menggunakan sistem
pemberian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara otomatis dan
masih menggunakan NPWP Lama yang belum dilakukan perubahan
program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar
Orang Pribadi.
30. Faktur Pajak Standar Baru adalah Faktur Pajak Standar yang menggunakan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta NPWP Baru.
31. Nomor Seri Faktur Pajak Standar Lama adalah Nomor Seri yang digunakan oleh
Wajib Pajak pada KPP Lama.
32. Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru adalah Nomor Seri yang akan digunakan
oleh Wajib Pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
33. Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor
8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib
Pajak Besar Orang Pribadi meliputi:
a. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, kecuali untuk PPh Pasal 25 bagi
cabang Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang lokasi
tempat usaha/gerai (outlet) berada di luar Provinsi DKI Jakarta;
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM);
c. Pemotongan dan pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dan/atau cabang Wajib Pajak yang berdomisili di
wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
d. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
(1a) Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi cabang Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha tertentu yang lokasi tempat usaha/gerai (outlet) berada di luar
Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas nama Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
tertentu dan NPWP masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) terdaftar
dimaksud.
(1b) Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi cabang Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha tertentu yang lokasi tempat usaha/gerai (outlet) berada di wilayah
Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas nama dan NPWP Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha tertentu yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
(2) Pengadministrasian kewajiban perpajakan Wajib Pajak terkait dengan PPN dan
PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, mengikuti ketentuan yang
berlaku.
(3) Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh akibat dari transaksi yang
dilakukan Wajib Pajak dan/atau cabang Wajib Pajak selain dari transaksi
sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, tetap diadministrasikan pada KPP
Pratama.
(4) Kewajiban PBB atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak dan
kewajiban BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh
Wajib Pajak, tetap diadministrasikan pada KPP Pratama yang wilayah kerjanya
meliputi letak bumi, tanah dan/atau bangunan tersebut.
3. Mengubah Lampiran V dan Lampiran V-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-27/PJ./2009 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan
Lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Meralat Lampiran III angka 3, Lampiran VI huruf C, Lampiran VI-3, Lampiran VI-4,
Lampiran VII huruf B angka 1 dan angka 6 dan huruf C angka 1 dan angka 2, Lampiran
VIII huruf B angka 4, Lampiran IX huruf A angka 4 butir b, huruf B angka 1, angka
2 butir b, angka 3 butir b dan angka 4 butir b, dan Lampiran X angka 2, sebagai
berikut:
a. Lampiran III angka 3
Tertulis:
"3 Terhadap penggunaan NPWP lama dalam dokumen pembayaran (SSP)
sebagaimana dimaksud pada butir 2, KPP Lama agar melakukan
Pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan dengan mencantumkan NPWP
baru, dan menyampaikan bukti pemindahbukuan kepada Wajib Pajak
melalui KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi."
Seharusnya:
"3 Terhadap penggunaan NPWP Lama dalam dokumen pembayaran (SSP)
sebagaimana dimaksud pada butir 2, KPP Lama agar melakukan
Pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan dengan mencantumkan NPWP
Baru, dan menyampaikan bukti pemindahbukuan kepada Wajib Pajak
melalui KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi."
b. Lampiran VI huruf C angka 5
Tertulis:
"5. Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN (khusus bagi Wajib Pajak
yang dipindahkan ke KPP WP Besar Orang Pribadi di wilayah DKI
Jakarta)."
Seharusnya:
"5. Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN (khusus bagi Wajib Pajak
yang dipindahkan ke KPP WP Besar Orang Pribadi di wilayah Provinsi
DKI Jakarta)."
c. Judul Lampiran VI-3
Tertulis:
"DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP WP BESAR ORANG PRIBADI"
Seharusnya:
"DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR"
d. Judul Lampiran VI-4
Tertulis:
"CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK
DISAMPAIKAN KE KPP WP BESAR ORANG PRIBADI"
Seharusnya:
"CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK
DISAMPAIKAN KE KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR"
e. Lampiran VII huruf B angka 1.
Tertulis:
"1. Kepala Kanwil Lama wajib menginvestarisasi seluruh tunggakan
pemeriksaan Bukti Permulaan yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja
sebelum SMT dan mengirimkan inventarisasi tersebut ke Kepala Kanwil
Wajib Pajak Besar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT dengan
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII-1."
Seharusnya:
"1. Kepala Kanwil Lama wajib menginvestarisasi seluruh tunggakan
pemeriksaan Bukti Permulaan yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja
sebelum SMT dan mengirimkan inventarisasi tersebut ke Kepala Kanwil
DJP Wajib Pajak Besar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VII-1."
f. Lampiran VII huruf B angka 6
Tertulis:
"6. Kepala Kanwil Lama wajib menginventarisasi pemeriksaan yang telah
selesai sebelum SMT KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dan
menyerahkan LPBP, Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKP),
serta berkas pemeriksaan lainnya ke Kanwil Wajib Pajak Besar paling
lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT KPP Wajib Pajak Besar Orang
Pribadi dengan Surat Pengantar Khusus, dan melakukan checklist
berkas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII-2."
Seharusnya:
"6. Kepala Kanwil Lama wajib menginventarisasi pemeriksaan yang telah
selesai sebelum SMT KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dan
menyerahkan LPBP, Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKP),
serta berkas pemeriksaan lainnya ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT KPP Wajib Pajak Besar
Orang Pribadi dengan Surat Pengantar Khusus, dan melakukan
checklist berkas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII-2."
g. Lampiran VII huruf C angka 1
Tertulis:
"1. Kepala Kanwil Lama wajib menginvestarisasi seluruh tunggakan
Penyidikan yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dan
mengirimkan inventarisasi tersebut ke Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT dengan menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII-1."
Seharusnya:
"1. Kepala Kanwil Lama wajib menginvestarisasi seluruh tunggakan
Penyidikan yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dan
mengirimkan inventarisasi tersebut ke Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak
Besar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT dengan menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII-1."
h. Lampiran VII huruf C angka 2
Tertulis:
"2. Terhadap tunggakan Penyidikan yang Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan belum dibuat, maka penyidikannya dialihkan ke Kanwil Wajib
Pajak Besar dengan menggunakan formulir VII-3."
Seharusnya:
"2. Terhadap tunggakan Penyidikan yang Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan belum dibuat, maka penyidikannya dialihkan ke Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar dengan menggunakan formulir VII-3."
i. Lampiran VIII huruf B angka 4
Tertulis:
"4. Berkas penagihan sebagaimana dimakdud pada butir B angka
3 dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu jumlah utang pajak
beserta rincian ketetapan pajaknya, rincian pembayaran (SSP/bukti
pembayaran yang lain), serta tindakan penagihan yang telah dilakukan
antara lain meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah
Melakukan Penyitaan (SPMP), lelang, pencegahan dan pemblokiran."
Seharusnya:
"4. Berkas penagihan sebagaimana dimaksud pada butir B angka
3 dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu jumlah utang pajak
beserta rincian ketetapan pajaknya, rincian pembayaran (SSP/bukti
pembayaran yang lain), serta tindakan penagihan yang telah dilakukan
antara lain meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah
Melakukan Penyitaan (SPMP), lelang, pencegahan dan pemblokiran."
j. Lampiran IX huruf A angka 4 butir b
Tertulis:
"4.b. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya lebih dari dari 15 (lima
belas) hari setelah SMT dialihkan ke KPP Wajib Pajak Besar Orang
Pribadi paling lambat 1 (satu) hari kerja kerja sebelum SMT."
Seharusnya:
"4.b. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas)
hari setelah SMT dialihkan ke KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT."
k. Lampiran IX butir B angka 1
Tertulis:
"1. Kanwil Lama wajib melakukan inventarisasi berkas permohonan
pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjadi
arestasi Kanwil dan belum selesai dengan membuat Daftar Nominatif
Arestasi Kanwil yang diserahkan kepada Kanwil Wajib Besar Orang
Pribadi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT (Lampiran IX-2)."
Seharusnya:
"1. Kanwil Lama wajib melakukan inventarisasi berkas permohonan
pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjadi
arestasi Kanwil dan belum selesai dengan membuat Daftar Nominatif
Arestasi Kanwil yang diserahkan kepada Kanwil DJP Wajib Besar paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT (Lampiran IX-2)."
l. Lampiran IX butir B angka 2 butir a
Tertulis:
"a. Permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP,
pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, yang
jatuh temponya paling lama 2 (dua) bulan setelah SMT diselesaikan
oleh Kanwil Lama dan Laporan Penelitianya harus diterima oleh Kanwil
Wajib Besar Orang Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum jatuh tempo, untuk kemudian ditetapkan Surat Keputusannya
oleh Kanwil Wajib Pajak Besar Orang Pribadi."
Seharusnya:
"a. Permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP,
pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, yang
jatuh temponya paling lama 2 (dua) bulan setelah SMT diselesaikan
oleh Kanwil Lama dan Laporan Penelitianya harus diterima oleh Kanwil
DJP Wajib Besar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
jatuh tempo, untuk kemudian ditetapkan Surat Keputusannya oleh
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar."
m. Lampiran IX butir B angka 2 butir b
Tertulis:
"b. Permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP,
pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, yang
jatuh temponya lebih dari 2 (dua) bulan setelah SMT, permohonan
tersebut dialihkan ke Kanwil Wajib Pajak Besar disertai dengan Daftar
Pengawasan Pengiriman Berkas Wajib Pajak (Lampiran IX-2) paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT."
Seharusnya:
"b. Permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP,
pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, yang
jatuh temponya lebih dari 2 (dua) bulan setelah SMT, permohonan
tersebut dialihkan ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar disertai dengan
Daftar Pengawasan Pengiriman Berkas Wajib Pajak (Lampiran IX-2)
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT."
n. Lampiran IX butir B angka 3 butir b
Tertulis:
"b. Permintaan yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) bulan setelah SMT
dialihkan ke Kanwil Wajib Pajak Besar paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum SMT."
Seharusnya:
"b. Permintaan yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) bulan setelah SMT
dialihkan ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum SMT."
o. Lampiran IX butir C angka 4 butir b
Tertulis:
"b. Permintaan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari setelah
SMT dialihkan ke Kanwil Wajib Pajak Besar paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum SMT."
Seharusnya:
"b. Permintaan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari setelah
SMT dialihkan ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar paling lambat 1 (satu)
hari kerja sebelum SMT."
p. Lampiran X angka 2
Tertulis:
"2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
yang belum diterbitkan sampai dengan SMT atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada butir 1 tetap diproses oleh KPP Lama,
namun penerbitan SKPKPP tersebut dilakukan oleh KPP Wajib Pajak
Besar Orang Pribadi."
Seharusnya:
"2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
yang belum diterbitkan sampai dengan SMT atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada butir 1 tetap diproses oleh KPP Lama,
namun penerbitan SKPPKP tersebut dilakukan oleh KPP Wajib Pajak
Besar Orang Pribadi."
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2009
Direktur Jenderal,
ttd,
Darmin Nasution
NIP 130605098
peraturan/per/37pj.2009.txt · Last modified: 2023/02/05 18:07 by 127.0.0.1