peraturan:per:160pj2005-1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 160/PJ/2005
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan pelayanan perpajakan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat berupa
kesederhanaan dan kemudahan administrasi perpajakan serta untuk memberikan kepastian hukum, dipandang
perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri
Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 131 TAHUN 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 651/KMK.04/1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu
yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak
Penghasilan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT
BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN
OLEH MENTERI KEUANGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka,
sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing
(valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
2. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk giro, yang
penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
Pasal 2
(1) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak
dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
(2) Pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.
(3) Atas bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun harus
dimasukkan ke dalam rekening Dana Pensiun yang bersangkutan.
Pasal 3
(1) Untuk pertama kali pelaksanaan peraturan ini, Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja sebelum berlakunya SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pengurus yang
berkompeten dari Dana Pensiun yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Permohonan SKB
Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini, dilampiri dengan :
a. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;
b. fotokopi Neraca;
c. fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi);
d. fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank; dan fotokopi Laporan Investasi.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh selain pengurus
yang berkompenten dari Dana Pensiun yang bersangkutan, maka harus dilengkapi dengan Surat
Kuasa Khusus yang dibubuhi meterai cukup.
Pasal 4
(1) SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI diterbitkan oleh
KPP tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak atas permohonan yang diajukan oleh Dana
Pensiun kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk setiap kantor cabang bank
tempat dana pensiun melakukan investasi.
(2) SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI berlaku untuk
seluruh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh
suatu kantor cabang bank tempat Dana Pensiun yang bersangkutan melakukan investasi.
(3) SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI berlaku
untuk masa 1 Maret sampai dengan 31 Agustus dan 1 September sampai dengan 28 Februari.
Pasal 5
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengkajian atas semua data/informasi yang diberikan oleh
Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), untuk meyakinkan bahwa semua
investasi yang dilakukan Dana Pensiun dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (2) diterima secara lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan jawaban.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak
belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak harus segera menerbitkan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto SBI, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
(4) Dalam hal permohonan tidak dapat dikabulkan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus
memberikan jawaban yang memuat penolakan serta alasan penolakan dengan menggunakan formulir
sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 6
(1) Bentuk formulir SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta
Diskonto SBI menggunakan bentuk sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.
(2) SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI diterbitkan
dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
b. Lembar ke-2 : untuk Bank melalui Wajib Pajak;
c. Lembar ke-3 : untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
Pasal 7
(1) Dana Pensiun yang telah memperoleh SKB wajib menyampaikan Laporan Investasi setiap semester
kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan
melampirkan :
a. Neraca;
b. Laporan Sisa Hasil Usaha atau laporan Laba Rugi;
c. Laporan Arus Kas;
d. Daftar Deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia serta yang diterima Dana Pensiun
dari Bank; dan
e. Daftar Deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia yang dibuat oleh Dana Pensiun
yang bersangkutan;
untuk periode semester terakhir.
(2) Laporan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya setelah akhir semester yang bersangkutan.
(3) Bentuk Formulir Daftar Deposito, Tabungan dari Sertifikat Bank Indonesia serta Mutasi per bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana Lampiran IV A, IV B dan IV C
Peraturan ini.
(4) Dana Pensiun wajib memberikan lembar ke-2 SKB Pemotongan Pajak Penghasilan Kepada Bank/
Pemotong Pajak.
Pasal 8
(1) Bank/Pemotong Pajak wajib melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan, apabila Dana Pensiun yang
melakukan investasi pada bank yang bersangkutan tidak dapat memberikan lembar ke-2 SKB
Pemotongan Pajak Penghasilan.
(2) Bank/Pemotong Pajak wajib menyampaikan Daftar Deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia
serta Mutasi per Dana Pensiun kepada Dana Pensiun yang melakukan investasi pada bank yang
bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir
semester yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran V A, V B dan V C
Peraturan ini.
Pasal 9
SKB Pemotongan Pajak Penghasilan dinyatakan tidak berlaku dengan menggunakan formulir sebagaimana
Lampiran VI Peraturan ini, dan Dana Pensiun yang bersangkutan wajib membayar pajak yang terutang
berikut sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal :
1. Dikemudian hari terbukti bahwa dana yang diinvestasikan tersebut bukan berasal dari sumber
pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun;
2. Dana Pensiun yang telah memperoleh SKB Pemotongan Pajak Penghasilan tidak menyampaikan
Laporan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan telah ditegur oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak;
3. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) tidak dimasukkan ke dalam rekening Dana
Pensiun yang bersangkutan;
Pasal 10
Pengajuan kembali SKB Pemotongan Pajak Penghasilan yang akan habis masa berlakunya dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku SKB Pemotongan Pajak Penghasilan yang
bersangkutan.
Pasal 11
SKB Pemotongan Paiak Penghasilan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan lama berlaku sampai dengan 28
Februari 2006.
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-217/PJ./2001 tanggal 16 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 2005
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Hadi Poernomo
NIP. 060027375
peraturan/per/160pj2005-1.txt · Last modified: 2023/02/05 21:04 by 127.0.0.1