KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 993/KMK.03/2006

                        TENTANG 

    RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 993/KMK.03/2006
          TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR
        PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Meteri Keuangan Nomor 993/KMK.03/2006 tangal 15 Desember 2006 terdapat 
kekeliruan pada Diktum PERTAMA, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut :

Tertulis :

PERTAMA :

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Peralatan Studio dan Komunikasi adalah 
barang yang dipesan oleh Lembaga Sandi Negara atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Lembaga Sandi Negara Tahun 2006, dalam rangka pelaksanaan Gelar jaring Komunikasi Sandi Nasional sesuai 
permohonan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor : KU. III/UM.671/2006 tanggal 31 Mei 2006.

Seharusnya :

PERTAMA :

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Peralatan Studio dan Komunikasi adalah 
barang yang dipesan oleh Lembaga Sandi Negara atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Lembaga Sandi Negara Tahun 2006, dalam rangka pelaksanaan Gelar Jaring Komunikasi Sandi Nasional sesuai 
permohonan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor : KU. 402/UM.510/2006 tanggal 21 April 2006.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
993/KMK.03/2006 tersebut telah dibetulkan.

Salinan Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 993/KMK.03/2006 disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.  Menteri Perindustrian;
3.  Menteri Perdagangan;
4.  Menteri Keuangan;
5.  Kepala Lembaga Sandi Negara;
6.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7.  Inspektur Jenderal, Departemen Keuangan;
8.  Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
9.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2007
a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519