KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                             NOMOR 96/KMK.05/2000

                        TENTANG 

             PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa fasilitas pembebasan/keringan Bea Masuk sudah cukup lama diberikan dan tidak dimanfaatkannya 
secara maksimal fasilitas yang telah diberikan, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor : 61/KMK.01/1997, Nomor : 98/KMK.01/1997, Nomor: 202/KMK.01/1997, Nomor : 
216/KMK.01/1997, dan Nomor : 373/KMK.01/1997;

Mengingat : 

1.  Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.  Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN.


                        Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :
1.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.01/1997 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor 
    Meat Bone Meal dan Hydrolizet Feather Meal untuk Keperluan Industri Makanan Ternak.
2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/1997 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor 
    Polietilena (PE/XLPE Cable Grade ) Untuk Keperluan Industri Kabel. 
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 202/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 
    Polietilena Tereftalat Butiran dan Poliamida Butiran Untuk Industri Serat Sintetik.
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.01/1997 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor 
    Polietilena Tereftalat Film untuk Keperluan Industri Pita Kaset. 
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.01/1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk 
    Atas Impor Bahan baku /Bahan Penolong dan Bagian/Komponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor 
    Berputar.


                        Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2000
Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Sudibyo