KLIPedia

           KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 85/KMK.03/2002

                        TENTANG

         TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG 
            DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka 
penagihan dengan Surat Paksa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyitaan 
Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3987);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 135 TAHUN 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan 
    Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 136 TAHUN 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 
    Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 4050);

4.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan 
    Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA 
PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain 
    yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

2.  Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 
    termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 
    peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.  Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, 
    menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah 
    Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, 
    Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan 
    pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak 
    menurut undang-undang dan peraturan daerah.

4.  Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan 
    sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

5.  Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
    denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
    ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

6.  Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
    Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan 
    dengan penagihan pajak.


                        Pasal 2

(1) Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak 
    akan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(2) Apabila setelah batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak,
    Pejabat memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan.


                        Pasal 3

(1) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dilaksanakan sebagai berikut:
    a.  Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah Piutang 
        yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
    b.  Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
    c.  Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari 
        Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak 
        dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

(2) Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan Piutang yang telah disita sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara:
    a.  Dijual oleh Pejabat kepada pembeli; atau
    b.  Disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara atas 
        permintaan Pejabat.


                        Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO