KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 692/KMK.03/2006

                        TENTANG 

              PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad 
    baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
b.  bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, perlu dilakukan 
    pencegahan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar 
    Negeri;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia   
    Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2.  Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3987);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan 
    Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
4.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE
LUAR NEGERI.


PERTAMA :

Menetapkan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri selama 6 (enam) bulan bagi Penanggung Pajak yang 
namanya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.


KEDUA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth:
1.  Menteri Hukum dan HAM;
2.  Direktur Jenderal Pajak;
3.  Direktur Jenderal Imigrasi;
4.  Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
5.  Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, DJP;
6.  Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
7.  Kepala Kanwil DJP Jakarta II;
8.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, DJP;
9.  Yang Bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI