peraturan:kmk:63kmk.032002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/KMK.03/2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/KMK.04/2001
TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN
ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pemberian dan penatausahaan Pajak
Pertambahan Nilai dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 262 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum,
Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan
Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
10/KMK.04/2001 TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN
ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA
PAJAK TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan
Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Tertentu
dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan
ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
(1) TNI atau POLRI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu berupa senjata, amunisi,
alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja,
kendaraan angkutan khusus lainnya, untuk keperluan TNI dan POLRI, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, yang belum dibuat di dalam negeri, wajib mempunyai Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) PT. PINDAD yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu berupa komponen atau
bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan TNI dan POLRI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, yang belum dibuat di dalam negeri,
wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
(3) Orang atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, d, e dan f, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3a) Orang atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu berupa buku-buku
pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 huruf c, tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai, kecuali untuk impor buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan
sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001
tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama
Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.
(4) TNI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf g wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5) Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor
Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 1 angka 1 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena
Pajak Tertentu yang diimpor memang diperlukan oleh TNI dan POLRI atau diperlukan
dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD untuk keperluan TNI dan
POLRI, yang dikeluarkan oleh TNI atau POLRI;
b. Pasal 1 angka 1 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor dan Rekomendasi dari Menteri Kesehatan;
c. Pasal 3 ayat (3a) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan
dokumen impor dan surat pengesahan sebagai buku pelajaran umum dari Menteri
Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk, atau sebagai buku pelajaran agama
dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk;
d. Pasal 1 angka 1 huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan
pelayaran niaga nasional atau pengusahaan penangkapan ikan nasional;
e. Pasal 1 angka 1 huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan
angkutan udara niaga nasional;
f. Pasal 1 angka 1 huruf f diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor;
g. Pasal 1 angka 1 huruf g diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen impor dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena
Pajak Tertentu yang diimpor memang diperlukan oleh TNI dalam rangka penyediaan
data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia.
(6) Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f
yang diimpor oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terkait
langsung dengan bidang usaha atau kegiatan orang atau badan yang mengimpor.
(7) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai tidak diperlukan Surat Setoran Pajak."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru
yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
(1) TNI atau POLRI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa senjata,
amunisi, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan
angkutan khusus lainnya, untuk keperluan TNI dan POLRI, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 huruf a wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) PT. PINDAD yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa komponen atau
bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan TNI dan POLRI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, wajib mempunyai Surat Keterangan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, d, e dan f, wajib mempunyai Surat Keterangan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3a) Orang atau badan yang melakukan penyerahan atau menerima penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu berupa buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, tidak diwajibkan mempunyai Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, kecuali untuk penyerahan buku-buku tertentu
yang memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci
Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(4) TNI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 huruf g wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5) Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak
(6) Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas
pembelian Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 1 angka 1 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang
Kena Pajak Tertentu tersebut memang diperlukan oleh TNI dan POLRI atau
diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD untuk keperluan
TNI dan POLRI, yang dikeluarkan oleh TNI atau POLRI;
b. Pasal 1 angka 1 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen pembelian dan Rekomendasi dari Menteri Kesehatan;
c. Pasal 4 ayat (3a) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan
dokumen pembelian dan atau surat pengesahan sebagai buku pelajaran umum dari
Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk, atau sebagai buku pelajaran
agama dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk;
d. Pasal 1 angka 1 huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang berkenaan dengan
pengusahaan pelayaran niaga nasional atau pengusahaan penangkapan ikan
nasional;
e. Pasal 1 angka 1 huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang berkenaan dengan
pengusahaan angkutan udara niaga nasional;
f. Pasal 1 angka 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan
dokumen pembelian;
g. Pasal 1 angka 1 huruf g diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang
Kena Pajak Tertentu yang dibeli memang diperlukan oleh TNI dalam rangka
penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia.
(7) Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h wajib melaporkan usahanya kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(8) Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e dan f
yang diterima atau diperoleh oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus terkait langsung dengan bidang usaha atau kegiatan orang atau badan yang mengimpor
tersebut.
(9) Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 wajib menerbitkan Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan
Nilainya dibebaskan."
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 7
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor dan atau pada saat perolehan Barang
Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, huruf e dan huruf
f harus disetor ke Kas Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan
atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
huruf d, huruf e dan huruf f, ternyata dijual atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula
atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak
tersebut dijual atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan
kepada pihak lain, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan dilakukannya
penyetoran.
(3) Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Kerangan Pajak Kurang
Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar."
4. Mengubah Lampiran III dan Lampiran IV, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal II
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/63kmk.032002.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1