peraturan:kmk:561kmk.042004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 561/KMK.03/2004
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 dirasakan
kurang dapat mengakomodasi kondisi yang ada;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal :
a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang
pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai
tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan
surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah
Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang
diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat kebawah.
b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi
pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan
oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas
pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi
usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
4. Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi
Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam
rangkaian proses penggabungan usaha (merger);
5. Wajib Pajak Badan yang melakukan Pengggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha
(konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh
keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan
usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi
seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir,
tanah longÂÂÂsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia
(TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan
POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah
dinas Pemerintah;
8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya
selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata
tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu,
sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik Institusi pelayanan sosial
masyarakat.
Pasal 2
Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 3.
b. sebesar 50% (lima puluh persen), dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, dan angka
9, serta haruf C;
c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 7;
d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b angka 4, dan angka 8.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sebelurn melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengajukan permohonan
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam janqka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
Pasal 4
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Menteri Keuangan berwenang
memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6, angka 7,
angka 8, dan angka 9, serta huruf c dalam hal pajak yang terutang paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah).
(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang
memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6, angka 7,
angka 8, dan angka 9, serta huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp2.500.000.000,00
(dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,000,00 (lima miliyar rupiah).
(3) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan Keputusan Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selain dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat
(2).
Pasal 5
(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah dan atau bangunan atau dapat mengajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5.
(2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meneruskan
permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(3) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan berada pada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meneruskan permohonan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(4) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) kecuali dalam hal Pasal 1 huruf a angka 2 dan Pasal 1 huruf b angka 3, angka 4, dan
angka 5, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.
(5) Permohonan penguranqan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam hal Pasal 1 huruf a angka 2 dan Pasal 1 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
terutang setelah pengurangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.
Pasal 6
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak sesuai dengan kewenanÂÂÂgannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), dalam
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
diajukan Wajib Pajak.
(2) Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangannya sebagaiÂÂÂmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), dalam waktu palinq lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang diajukan Wajib Pajak.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berupa mengabulkan sebagian, atau
mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat dan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
atau Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu
kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 7
Permohonan Wajib Pajak yang diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum
diterbitkan keputusan pengurangan, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 8
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
87/KMK.03/2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 10
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JUSUF ANWAR
peraturan/kmk/561kmk.042004.txt · Last modified: 2023/02/05 06:19 by 127.0.0.1