peraturan:kmk:55kmk.032001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/KMK.03/2001
TENTANG
TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI
PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur tata cara pengamanan dan
pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah;
b. bahwa untuk tertib administrasi pengamanan, penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan
negara dipandang perlu disusun tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan barang milik/
kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah;
Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925
Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/
Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang Undang Nomor 25
Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang
Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan Dan
Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH;
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang Barang Milik/Kekayaan
Negaranya (BM/KN) diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain adalah sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. BM/KN adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah
yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan
(dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan Pemerintah Daerah.
3. Barang tidak bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat
dipindahkan antara lain tanah dan bangunan atau yang menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak antara lain : kapal/sarana angkutan di laut
berbobot mati di atas 150 ton dan barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp. 1 miliar per
unit.
4. Barang bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindahkan seperti
kendaraan dinas dan peralatan kantor.
5. Pengamanan BM/KN adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/
menatausahakan BM/KN agar keberadaannya baik secara administrasi maupun fisik dalam keadaan
utuh, tidak rusak dan tidak hilang.
6. Penghapusan BM/KN adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari
daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa
Barang Inventaris dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah
penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengalihan BM/KN adalah penyerahan BM/KN milik instansi vertikal Departemen/Lembaga kepada
Pemerintah Daerah/Instansi Lain tanpa imbalan/pengganti.
8. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset adalah Sub Tim yang merupakan bagian
dari Tim Kerja Pusat yang dibentuk berdasarkan Keppres 157 tahun 2000 yang bertanggung jawab
atas Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset milik Departemen atau LPND kepada Pemerintah
Daerah atau Instansi Lain.
9. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah penerima BM/KN selain Pemerintah Daerah, antara lain
Departemen, Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Negara Koordinator, dan LPND.
10. Unit Pengurus Barang (UPB) adalah satuan kerja/proyek, pejabat/pegawai yang diberi wewenang
oleh PPBI untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan
yang ditetapkan.
11. Pembina Umum BM/KN adalah Presiden yang secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
12. Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di
daerah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah agar terdapat prosedur
pengamanan, penghapusan dan pengalihan yang sama bagi Departemen atau LPND sehingga terdapat
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya.
Pasal 3
Tujuan pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah :
1. BM/KN pada Departemen atau LPND dalam keadaan lengkap secara administrasi maupun fisik, untuk
mendukung tugas dan fungsi instansi penerima, agar negara tidak dirugikan;
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan
kantor-kantor dinas dan atau Instansi Lain;
3. Memberikan kepastian hukum kepemilikan BM/KN pada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain.
BAB III
TATA CARA PENGAMANAN BM/KN
Pasal 4
(1) Pengamanan administrasi dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/
Satuan Kerja/UPB dengan cara menyiapkan data administratif BM/KN berupa :
a. Kartu Inventaris Barang (KIB);
b. Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
c. Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
d. Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT);
e. Laporan Tahunan (LT);
f. Buku/Daftar Inventaris Barang (DIB);
g. sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan atau
i. data pendukung lain yang diperlukan.
(2) Pengamanan fisik dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/Satuan
Kerja/UPB dengan cara melakukan pengamanan fisik terhadap BM/KN sehingga jumlah, kondisi, dan
keberadaan BM/KN tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi.
(3) Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN yang merupakan bagian dari Sub Tim Kerja
Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset melakukan inventarisasi terhadap BM/KN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
(4) Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
terdiri dari unsur-unsur :
a. Direktorat Jenderal Anggaran;
b. Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah);
c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
d. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
e. Departemen atau LPND bersangkutan;
f. Pemerintah Daerah; dan atau
g. Instansi terkait lainnya.
BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN BM/KN
Pasal 5
(1) Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN menyusun dan mengelompokkan hasil
inventarisasi BM/KN yang telah dilaksanakannya per Departemen atau LPND, per Propinsi, per
Kabupaten/Kota dan per UPB.
(2) Hasil inventarisasi BM/KN per UPB oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dirinci
dan dituangkan ke dalam Daftar I sampai dengan Daftar IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
I Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3) Hasil inventarisasi pada ayat (1) dan (2) oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN
dikelompokkan menurut :
a. BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah.
b. BM/KN yang akan dialihkan kepada Instansi Lain di pusat.
(4) Penentuan BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penetapan status
instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.
Pasal 6
(1) Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 beserta copy diskette kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND terkait
dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penghapusan BM/KN.
(2) Tembusan laporan hasil inventarisasi dalam ayat (1) dikirimkan kepada :
a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Keppres 157 Tahun 2000 (tanpa
lampiran).
b. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah) selaku Ketua sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset
(tanpa lampiran).
c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran pada masing-masing propinsi sebanyak
dua rangkap (satu sebagai pertinggal, satu sebagai lampiran Berita Acara serah terima
kepada Gubernur atau Instansi Lain).
Pasal 7
(1) Menteri Departemen/Pimpinan LPND, berdasarkan laporan hasil inventarisasi BM/KN yang
disampaikan oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN mengajukan permohonan
persetujuan penghapusan BM/KN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
(2) Permohonan persetujuan penghapusan BM/KN untuk masing-masing Departemen/LPND dibuat
menurut instansi penerima BM/KN, yaitu Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, sesuai contoh
permohonan persetujuan penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 8
(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran meneliti laporan hasil inventarisasi yang
disampaikan oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.
(2) Berdasarkan surat permohonan persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan
LPND, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat persetujuan
penghapusan BM/KN.
(3) Surat persetujuan penghapusan BM/KN disampaikan kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 9
(1) Menteri Departemen/Pimpinan LPND berdasarkan surat persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, selanjutnya menerbitkan Keputusan Penghapusan
BM/KN, sesuai contoh Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2) Salinan Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter
(Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah), Kepala Badan Akuntansi Keuangan
Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 10
(1) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, BM/KN yang
telah dihapus dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen/LPND.
(2) Berdasarkan mutasi berkurang sebagaimana diatur dalam ayat (1), Departemen/LPND berkewajiban
memasukkan ke dalam Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT) yang
disampaikan kepada Badan Akuntansi Keuangan Negara sebagai bahan pembukuan.
BAB V
TATA CARA PENGALIHAN BM/KN
Pasal 11
Tata cara pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
1. Berdasarkan tembusan surat persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran dan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Ketua Tim
Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN di daerah, Gubernur, Pimpinan Instansi Lain di
daerah/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN.
2. Menteri Keuangan atas nama Menteri Departemen/Pimpinan LPND melakukan penyerahan/
pengalihan BM/KN kepada Gubernur dan atau Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk
di lingkungan propinsinya.
3. Dalam pelaksanaan penyerahan/pengalihan BM/KN tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran bertindak atas nama Menteri Keuangan (sebagai pihak yang menyerahkan
BM/KN) melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Gubernur atau Pimpinan Instansi Lain di
daerah/pejabat yang ditunjuk (sebagai pihak yang menerima Pengalihan BM/KN) dengan dua orang
saksi yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. Penyerahan/pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam suatu Berita Acara serah terima BM/KN
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV dan V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri
Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan
ini.
5. BM/KN yang akan dialihkan kepada Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengalihannya dilakukan oleh
Gubernur kepada Bupati/Walikota di lingkungan propinsinya.
6. Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/
daftar inventaris barang dan menjadi milik Pemerintah Daerah atau Instansi Lain di daerah.
7. Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada
Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara, Menteri Departemen/Pimpinan LPND dan Kepala Arsip
Nasional.
Pasal 12
Tata cara pengalihan BM/KN kepada Instansi Lain di pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)
huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Keputusan Penghapusan BM/KN, Menteri Departemen/Pimpinan LPND melakukan
koordinasi dengan Ketua Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN, Direktur Jenderal
Anggaran dan Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara
serah terima BM/KN.
2. Menteri Departemen/Pimpinan LPND (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) melakukan
penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk
(sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yaitu Direktur Jenderal
Anggaran dan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.
3. Penyerahan/pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam suatu Berita Acara serah terima BM/KN
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri Daftar I
sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
4. Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/
daftar inventaris barang dan menjadi milik Instansi Lain di pusat.
5. Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan oleh Menteri Departemen/Pimpinan LPND kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan
Akuntansi Keuangan Negara dan Kepala Arsip Nasional
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar-menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah,
penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, wajib dilanjutkan pelaksanaannya
oleh Pemerintah Daerah/Instansi Lain yang menerima pengalihan BM/KN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) BM/KN yang belum diinventarisasi oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN wajib
diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 14
Pemerintah Daerah atau Instansi Lain yang menerima pengalihan berkewajiban untuk menindaklanjuti BM/KN
yang hilang, tidak ditemukan, tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan, atau masih dalam sengketa
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
BM/KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah dialihkan kepada
Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, apabila di kemudian hari BM/KN tersebut akan dipindahtangankan,
diubah statusnya atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau pihak lain, harus mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
peraturan/kmk/55kmk.032001.txt · Last modified: 2023/02/05 20:27 by 127.0.0.1