KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 545/KMK.04/2000 
 
                        TENTANG

                       TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 
                 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 TAHUN 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3984);

2.  Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000

                        MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.


                        BAB I
                       KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau 
    keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 
    dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.  Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli 
    yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 
    melaksanakan pemeriksaan pajak.

3.  Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 
    dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
    harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 
    berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

4.  Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara 
    pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan 
    tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
    Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

5.  Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa 
    Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan 
    yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

6.  Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa 
    Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.    

7.  Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, 
    atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah 
    terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

8.  Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang 
    adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.


                        BAB II
                    TUJUAN PEMERIKSAAN
    
                        Pasal 2

(1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :
    a.  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian 
        hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
    b.  tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
        
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
    a.  Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan 
        pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
    b.  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi;
    c.  Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah 
        ditetapkan;
    d.  Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal 
        Pajak;
    e.  ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan 
    dalam rangka :
    a.  pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
    b.  penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    c.  pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    d.  Wajib Pajak mengajukan keberatan;
    e.  pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
    f.  pencocokan data dan atau alat keterangan;
    g.  penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
    h.  penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
    i.  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain 
        huruf a sampai dengan huruf h.


                        BAB III
              RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

                        Pasal 3

(1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
    a.  Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun 
        berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di 
        tempat Wajib Pajak;
    b.  Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau 
        tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan 
    lengkap atau pemeriksaan sederhana.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan 
    pemeriksaan Sederhana.

(4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) 
    bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

(5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 
    (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

(6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 
    (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan 
    indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan 
    ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.

(8) Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang 
    memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan 
    dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(9) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak berlaku dalam 
    hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 
    permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.


                        BAB IV
                 NORMA DAN PEDOMAN PEMERIKSAAN

                        Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa 
Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.


                        Pasal 5

(1) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan 
    adalah sebagai berikut :

    a.  Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat 
        Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;

    b.  Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan 
        kepada Wajib Pajak;

    c.  Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah 
        Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

    d.  Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
        yang akan diperiksa;

    e.  Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;

    f.  Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil 
        pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil 
        pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;

    g.  Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
        pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
        perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar 
        penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 
        tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    h.  Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung 
        lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya 
        pemeriksaan;

    i.  Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
        yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.  

(2) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor 
    adalah sebagai berikut :

    a.  Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala 
        Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal 
        Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;

    b.  Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang 
        akan diperiksa;

    c.  Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;

    d.  Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil 
        pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil 
        pemeriksaan;

    e.  Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
        pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan 
        sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan 
        pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 
        selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    f.  Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung 
        lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya 
        pemeriksaan;

    g.  Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
        yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
        

                            Pasal 6

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a.  Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;

b.  Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor 
    lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal 
    Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

c.  Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam 
    kerja;

d.  Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;

e.  Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;

f.  Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat 
    pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan 
    atau kuasanya;

g.  Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh 
    Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil 
    Pemeriksaan;

h.  Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, 
    kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.


                        Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a.  Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk 
    memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

b.  Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud 
    dan tujuan pemeriksaan;

c.  Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri 
    pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

d.  Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
    dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka 
    waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak 
    dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;  

e.  Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang 
    berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;

f.  Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil 
    pemeriksaan disetujuinya;

g.  Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil 
    Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;

h.  Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana 
    diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
    

                        Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum 
Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.


                        Pasal 9

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a.  Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
    1)  telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa 
        Pajak;
    2)  bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan 
        objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
    3)  menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang 
        sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;

b.  Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun 
    Laporan Pemeriksaan Pajak.


                        Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
a.  Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 
    pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
b.  Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui 
    pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
c.  Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan 
    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


                        Pasal 11

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a.  Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan 
    tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang 
    ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan 
    memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b.  Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan 
    harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
    1)  berbagai faktor perbandingan;
    2)  nilai absolut dari penyimpangan;
    3)  sifat dari penyimpangan;
    4)  petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
    5)  pengaruh penyimpangan;
    6)  hubungan dengan permasalahan lainnya.

c.  Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan 
    pemeriksaan.


                        BAB V
                       PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

                        Pasal 12

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
    a.  memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
        pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik 
        pengolah data lainnya;
    b.  meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
    c.  memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, 
        barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-
        tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
    d.  melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau 
        wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
        dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
    e.  meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
        hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
    a.  memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak;
    b.  meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
    c.  meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
        hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e, 
    dan ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci 
    dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.

(4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan 
    Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 13

(1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, 
    maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai 
    kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam 
    kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
    
(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa 
    Pajak dapat melakukan penyegelan.

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan 
    tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 
    mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.

(4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
    ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus 
    menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

(5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran 
    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara 
    Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
    
(6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
    29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, maka Wajib Pajak 
    atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.  

(7) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan 
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan 
    Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(8) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak 
    terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.


                        Pasal 14

(1) Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat 
    Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
    undangan perpajakan.

(2) Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan 
    sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
    dalam ayat (1) yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.
    

                        Pasal 15

(1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara 
    tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat 
    Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.

(2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan 
    tanggapan secara tertulis.

(3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk 
    menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(4) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan 
    atau Akuntan Publik.

(5) Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas 
    pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam 
    jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil 
    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan 
    surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil 
    pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

(7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
    dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

(8) Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.


                        Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, 
pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.


                        Pasal 17

Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belum diputus sebelum 1 Januari 2001, tetap berlaku Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994.


                        Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur 
Jenderal Pajak.


                        Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO