peraturan:kmk:47kmk.011987
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/KMK.01/1987
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/ PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI
KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU- PULAU DISEKITARNYA
YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dipandang perlu menetapkan pengaturan secara khusus tentang pelaksanaan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri
Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3264);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3287);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded
Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tata Cara pemasukan dan
pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan keluar wilayah Bonded Warehouse;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tata Cara pemasukan dan
pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan keluar wilayah usaha Bonded Warehouse di
daerah industri Pulau Batam;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan seluruh daerah
industri Pulau Batam sebagai wilayah Usaha Bonded Warehouse;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Kerja
daerah industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU DISEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN
BERIKAT (BONDED ZONE)
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah daerah industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya
yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 TAHUN 1983.
Pasal 2
(1) Pemasukan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam Kawasan Berikat belum
dianggap sebagai impor.
(2) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terhutang pajak.
Pasal 3
(1) Pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat keluar daerah pabean merupakan ekspor.
(2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak dengan tarif 0%
(nol persen).
(3) Pajak yang telah dibayar atas pembelian dan impor Barang Kena Pajak dan Penerimaan Jasa Kena
Pajak dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
1984.
Pasal 4
(1) Pemasukan Barang Kena Pajak dari dalam daerah pabean Indonesia ke dalam Kawasan Berikat
adalah penyerahan dalam negeri dan bukan merupakan ekspor.
(2) Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terhutang pajak sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
(3) Pengusaha didalam Kawasan Berikat yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat
diberikan penangguhan pembayaran pajak atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Tata cara penangguhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut
oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 5
(1) Pengeluaran Barang Kena Pajak yang berasal dari luar negeri dari Kawasan Berikat kedalam daerah
pabean Indonesia dianggap sebagai impor.
(2) Atas pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atas impor.
(3) Pajak Pertambahan Nilai atas impor yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(4) Disamping dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga atas pengeluaran Barang Kena
Pajak yang telah mengalami proses pengolahan di Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean
Indonesia Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib mengenakan pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b
serta Pasal 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
(5) Pajak yang dipungut atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan Pajak
Keluaran bagi Pengusaha di Kawasan Berikat.
Pasal 6
(1) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat tidak terhutang pajak.
(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak di Kawasan
Berikat, Pengusaha dapat memilih dikenakan pajak.
(3) Pajak Masukan yang telah dibayar atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dapat dikreditkan, sedangkan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha atas penyerahan
kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikreditkan.
Pasal 7
Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pasal 8
(1) Atas impor atau penyerahan, yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1987 dan yang merupakan :
a. Pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam daerah pabean Indonesia ke
dalam Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terhutang pajak;
b. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat kedalam daerah pabean Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak terhutang pajak.
(2) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memilih
dikenakan pajak.
(3) Pajak Masukan yang telah dibayar atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
dikreditkan sedangkan Pajak Masukan yang telah dibayar atas penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat dikreditkan.
(4) Kekurangan/kelebihan pajak sebagai akibat pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) dapat
dibetulkan dengan cara memasukkan/mengoreksi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
(5) Kekurangan pajak sebagai akibat pelaksanaan ketentuan ayat (4) harus dibayar tanpa dikenakan
sanksi perpajakan.
Pasal 9
Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1
Januari 1987.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1987
MENTERI KEUANGAN,
ttd
RADIUS PRAWIRO
peraturan/kmk/47kmk.011987.txt · Last modified: 2023/02/05 06:28 by 127.0.0.1