peraturan:kmk:469kmk.042002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 469/KMK.04/2002
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan
Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian
Imbalan Bunga di bidang Kepabeanan dan Cukai;
Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2860);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4. Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk,
Denda Administrasi dan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 300/KMK.01/1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.05/1996 tentang Pengembalian Cukai;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan Cukai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DIBIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) adalah surat keputusan yang menetapkan
besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkan
pemberian imbalan bunga dari Pemerintah.
2. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) adalah surat perintah kepada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk membayarkan imbalan bunga kepada pihak yang
berhak mendapatkan pemberian imbalan bunga atas beban rekening kas negara melalui Bank
Operasional.
BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Pasal 2
(1) Imbalan bunga diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkan dalam hal terdapat:
a. Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) atau Surat
Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) atau Surat Keputusan
Pengembalian Cukai (SKPC) dalam pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan atau pengembalian Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
b. Keterlambatan pengembalian jaminan berupa uang tunai yang melebihi jangka waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal keputusan keberatan diterima atau dianggap diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun
1995 tentang Cukai;
c. Keterlambatan penerbitan SPMKBM atau SPMKC dalam pengembalian Bea Masuk atau Cukai
atau Denda Administrasi sebagai akibat Putusan Banding dari Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (BPSP) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan BPSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
(2) Besarnya imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 2% (dua persen) setiap
bulannya dari besarnya nilai yang tercantum dalam SKPBM atau SKPC atau dari besarnya jaminan
tunai yang dikembalikan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan
dihitung 1 (satu) bulan penuh.
Pasal 3
Pihak yang berhak mendapatkan imbalan bunga adalah orang perseorangan/pribadi atau badan hukum yang
tercantum dalam SKPBM atau SKPC atau bukti pengembalian jaminan tunai.
Pasal 4
(1) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SPMKBM atau SPMKC atau Surat Bukti
Pengembalian Jaminan Tunai, wajib meneliti imbalan bunga yang dapat diberikan terhadap
pengembalian tersebut.
(2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan Nota
Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan ini.
Pasal 5
(1) Berdasarkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKPIB.
(2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3) SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan
sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 untuk pihak yang mendapatkan imbalan bunga;
b. Lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
c. Lembar ke-3 untuk KPKN mitra kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan
SKPIB;
d. Lembar ke-4 untuk Badan Akuntansi Keuangan Negara melalui KPKN;
e. Lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SKPIB.
Pasal 6
(1) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB
berdasarkan SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
III Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3) SPMIB hanya berlaku untuk tahun anggaran diterbitkan SPMIB bersangkutan.
(4) SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan
sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPKN;
b. Lembar ke-3 untuk pihak yang mendapatkan imbalan bunga;
c. Lembar ke-4 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
d. Lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SPMIB.
(5) Imbalan bunga dibayarkan melalui rekening Bank dan pihak yang berhak mendapatkan imbalan bunga
wajib memberitahukan nomor rekening Bank yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai.
Pasal 7
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan contoh tanda tangan pejabat yang berhak
menandatangani SPMIB kepada KPKN mitra kerjanya.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, terhadap Putusan BPSP yang berhubungan dengan
pemberian imbalan bunga di bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri
Keuangan ini berlaku, dapat diproses pemberian imbalan bunganya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
SPMIB untuk pemberian imbalan bunga dibebankan pada Mata Anggaran Pengeluaran untuk Kelompok Mata
Anggaran Pengeluaran Biaya Pengembalian Pendapatan.
Pasal 10
SPMIB ditunaikan pada BO I/II atas beban Rekening Kas Negara A pada Bank Operasional tersebut ke
rekening yang ditunjuk menerima dan Kas Negara tidak dibenarkan melakukan pembayaran secara tunai.
Pasal 11
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini dapat diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Anggaran, baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.
Pasal 12
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122/KMK.05/2000
tentang Pembayaran Bunga Atas Pengembalian Uang/Jaminan Tunai Kepada Pemilik/Pengguna Jasa Yang
Melewati Jangka Waktu dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/469kmk.042002.txt · Last modified: 2023/02/05 05:08 by 127.0.0.1